Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Demokrasi Induk Korupsi, Utang Luar Negeri Dan Separatisme

Demokrasi hanya menguntungkan para kapitalis sedangkan rakyat menjerit harus bertahan hidup dalam keadaan yang serba sulit. Ekonomi rakyat menurun karena kegiatan bisnis atau dagang lesu selama pandemi.

Oleh: Abu Mush'ab Al Fatih Bala (Penulis Nasional Dan Pemerhati Politik Asal NTT)

Indonesia bisa makmur kalau tidak menerapkan demokrasi. Segala kekacauan yang terjadi di negeri ini bersumber dari sistem demokrasi yang selalu mendewakan kekuasaan materi.

Demokrasi hanya menguntungkan para kapitalis sedangkan rakyat menjerit harus bertahan hidup dalam keadaan yang serba sulit. Ekonomi rakyat menurun karena kegiatan bisnis atau dagang lesu selama pandemi.

Guru-guru honorer pun kesakitan karena gaji yang sangat kecil. Misalnya ada guru yang digaji Rp.100.000/bulan. Itu yang bekerja yang menganggur juga sangat banyak.

Sedangkan angka korupsi terus meningkat. Ada ratusan kepala daerah dan menteri yang korupsi kemudian ditangkap KPK. Yang terbaru adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi ekspor benih lobster.

Edy Prabowo diduga menerima suap Rp.3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor benih lobster. Wakil ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, uang Rp. 3,4 miliar itu diterima Edhy dari pemegang PT Aero Citra Kargo Amri dan Ahmad Bahtiar melalui Ainul Faqih, staf istri Edhy (Kompas.com/26 November 2020).

Uang haram itu diduga digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis berbelanja pada 21 hingga 23 November 2020 di Honolulu, Amerika Serikat. Bahkan uang sejumlah Rp.750 juta berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy. Uang sebanyak ini kalau dipakai untuk kesejahteraan rakyat tentu sangat bermanfaat.

Sekelas menteri, gubernur, bupati, anggota dewan banyak yang melakukan aksi korupsi karena melayani kepentingan para kapitalis. Kapitalis memperkaya para pejabat dengan sogokan sedangkan kapitalis diperkaya juga dengan proyek-proyek yang mereka dapatkan dari para pejabat koruptor.

Inilah sisi jahatnya demokrasi yang jarang diangkat dan dipahami masyarakat. Masyarakat semakin susah. Sudahlah miskin harus menyaksikan aksi korupsi yang tak pernah selesai.

Selain itu, utang luar negeri semakin bertambah. Utang Indonesia sempat bertambah Rp.24,5 Triliun dalam 2 minggu. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp. 15,45 triliun dari Jerman dan Rp. 9,1 triliun dari Jerman (Kompas TV, 21/11/2020).

Memang dalam pandangan Islam berutang hukumnya Sunnah. Namun tidak semua utang itu boleh. Apalagi utang yang mengandung riba.

Utang yang mengandung riba tidak berkah dan biasanya sulit untuk dilunasi. Apalagi jika rezim selalu menggunakannya sebagai solusi ekonomi.

Padahal ada ratusan lahan SDA yang dikuasai kapitalis dalam dan luar negeri. Keuntungannya dibawa lari ke luar negeri. Yang menikmati asing dan susah rakyat sendiri.

Mengapa utang luar negeri semakin bertambah? Karena SDA nya dikuasai oleh kapitalis sehingga rezim tidak punya cara lain selain berutang. Itulah yang menyebabkan angka utang luar negeri sangat besar hingga mencapai 413,4 miliar dollar AS (www.bi.go.id, 15 Oktober 2020).

Penguasaan SDA oleh asing dan bukan oleh negara telah menimbulkan ketidakadilan. Di Papua Barat, melalui Ketua Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda telah mendeklarasikan pemerintahan sementara West Papua pada Selasa, 1 Desember 2020 (SuaraJawaTengah.id, 2/12/2020).

Baik ULMWP mau pun OPM sebenarnya tidak akan ada jika pengelolaan SDA lebih berpihak kepada negara daripada kepada asing. Harusnya Demokrasi hadir di sana untuk mencegah separatisme dan memakmurkan warganya.

Faktanya, OPM misalnya terus saja didukung oleh negera Kapitalis seperti AS dan Australia. Dengan menggunakan demokrasi sebagai kedoknya, gerakan separatis tak bisa diamputasi dengan dalih HAM dan kebebasan berpendapat.

ULMWP dan OPM hingga saat ini tidak pernah ditetapkan statusnya sebagai organisasi teroris yang mengancam kedaulatan negara. Ini lah sikap ambigu dari sistem yang diimpor dari Barat yakni demokrasi.

Untuk memperbaiki segala kerusakannya, maka sistem buruk ini harus diganti dengan sistem Islam. Islam dalam bingkai Khilafah mampu memberantas korupsi dengan memberlakukan sistem pemeriksaan kekayaan awal dan akhir pejabat.

Islam pernah melakukan itu dan berhasil. Khilafah Islam akan mengambil alih SDA dari tangan kapitalis dan memanfaatkannya untuk melunasi utang, membuka lapangan pekerjaan dan memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis.

Sehingga semua warga sejahtera dan tidak mau melakukan aksi separatisme. Dulu warga non Muslim dalam Khilafah Islam pernah membela negaranya dari serangan pasukan Salib Eropa karena warga mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang tidak pernah mereka dapatkan di luar sistem Khilafah. Semoga sistem itu segera kembali dan menebarkan kebaikannya lagi. []

Bumi Allah SWT, 3 Desember 2020.

#DenganPenaMembelahDunia

#SeranganPertamaKeRomaAdalahTulisan

Post a Comment for "Demokrasi Induk Korupsi, Utang Luar Negeri Dan Separatisme"