korupsi bansos
Oleh: Nurintan Sri Utami
Tak henti-hentinya masyarakat dibuat geleng-geleng kepala dengan perilaku para pejabat. Kasus korupsi tiada henti mewarnai negeri ini. Yang paling baru adalah kasus korupsi dana bansos covid-19. Kasus ini melibatkan menteri sosial Juliari Batu Bara dan tentu menambah daftar panjang menteri yang terjerat korupsi.
Selain itu, kita ketahui bersama korupsi yang dilakukan tidak mengenal situasi bahkan teganya mengkorupsi dana untuk bencana yang terjadi di dalam negeri seperti korupsi bantuan sosial tsunami Aceh. Kemudian, bansos bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah beberapa tahun lalu. Saat itu, KPK turut mengusut kasus korupsi proyek air minum bagi warga Palu yang habis ditimpa bencana (cnnindonesia.com, 11/12/20).
Korupsi yang dilakukan para pejabat tidak dapat dipungkiri menyengsarakan rakyat terlebih dana bantuan sosial saat pandemi seperti sekarang. Semuanya serba susah bahkan dikabarkan Indonesia telah masuk masa resesi ekonomi. Masihkah mereka punya hati?.
Kondisi ini tidak sekali dua kali tapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan lembaga pemantau indeks global, Transparency International mencatat bahwa Indonesia menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia di bawah India dan Kamboja yang berada di urutan satu dan dua (merdeka.com, 30/11/20).
Lahir dari rahim demokrasi, perilaku korup niscaya terjadi. Extraordinary crime yang dilakukan para pejabat akibat ongkos politik yang tidak main-main besarnya. Mereka merampok uang negara dan rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tiap celah ada kesempatan, kolusi dan korupsi mereka lakukan demi menanggung biaya pemilu yang telah lalu, mempertahankan konstituen, atau ongkos politik lainnya.
Begitulah jika manusia mengabaikan sistem dari Allah Subhanahu Wata’ala untuk mengatur kehidupan bernegara. Maka manusia serakah yang menguasai pemerintahan akan memanfaatkan jabatannya demi mengkorupsi uang negara, termasuk dana bantuan sosial yang sangat dibutuhkan rakyat tidak peduli bagaimana sakitnya hati rakyat mengetahui pejabat yang mereka pilih telah menodai kepercayaan yang diberikan.
Maka, Islam dengan tegas melarang konsep pemerintahan ala demokrasi dan mengatur dengan rinci bagaimana pemerintahan Islam mencegah pejabat negara melakukan tindak korupsi, khususnya dalam hal bantuan sosial.
Pertama, Islam membagi bantuan sosial menjadi dua jenis yaitu bantuan untuk menyambung hidup (pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan) agar sampai ke individu-individu rakyat sesuai standar bantuan kelayakan taraf hidup rakyat setempat. Rakyat yang mendapat bantuan adalah yang tidak mampu, cacat, atau kondisi lainnya. Selain itu, negara juga akan memberi bantuan untuk modal usaha para petani, nelayan, peternak yang diisesuaikan kebutuhan, tentunya tidak memungut bunga
Kedua, bantuan yang diberikan kepada rakyat merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Negara tidak akan menyerahkan kepada yang lain, apalagi dengan sistem tender. Mekanisme ini sangat rentan untuk dikorupsi dan jelas mengamputasi peran negara sebagai pengurus rakyat.
Ketiga, seluruh anggaran diambil dari baitul mal, bukan dari utang luar negeri atau pajak rakyat yang dapat membebani rakyat.
Keempat, tidak lupa pejabat di dalam negara Islam atau Khilafah dibentuk menjadi pribadi bertakwa melalui proses pendidikan berbasis aqidah Islam dan itulah prasyarat mendasar menjadi pegawai negara. Pejabat negara akan selalu mengingat hadist tentang haramnya menerima suap.
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
“Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud).
Begitulah sistem Islam melindungi rakyat, pejabat, dan seluruh lapisan masyarakat dari perbuatan keji dan mungkar khususnya dalam hal korupsi.
Wallahua’lam.
COMMENTS