Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KESEPAKATAN RI-AS: ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DAN PERPECAHAN UMAT?

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengundang investor Amerika Serikat (AS) untuk investasi di Kepulauan Natuna. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat berkunjung ke Indonesia. "Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020 lalu.

Oleh Andarwati

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengundang investor Amerika Serikat (AS) untuk investasi di Kepulauan Natuna. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat berkunjung ke Indonesia. "Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020 lalu.

Secara tidak langsung jika banyak perusahan AS berinvestasi di pulau Natuna, maka AS berkepentingan menjaga keamanan investasi mereka disana. Dengan demikian Pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan masalah laut China selatan tanpa harus berkonflik langsung dengan Beijing.

Langkah ini sepintas merupakan langkah strategis dan simple dalam penyelesaian kemelut laut Cina Selatan. Namun yang perlu diperhatikan dengan seksama dan hati-hati adalah investasi adalah “senjata uatama” imperialism gaya baru. Melalui investasilah Negara-negara imperialism menguasai dan bisa “mendiktekan” berbagai kebijakan Negara. Sehingga baik China maupun AS sebenarnya menyimpan potensi bahaya yang sama, yakni mengancam kedaulatan Negara dan bangsa.

Penjajahan Barat dan Timur

Sejak masa Orde Baru, Barat khususnya AS dan Negara-negara Eropa telah mencengkeram kekayaan alam Indonesia melalui investasi di berbagai sektor, mulai pertambangan, migas, perkebunan dan hasil hutan. Cengkraman itu terasa lebih kuat sejak memasuki era reformasi, melalui Letter of inten (LoI) yang menyertai utang luar negeri, IMF dan Bank dunia telah “mendikte” Indonesia dalam melahirkan berbagai undang-undang yang memberikan karpet merah kepada Negara-negara investor. Penjarahan kekayaan Alam Indonesia ini menjadi semakin menyakitkan dengan kehadiran imperialism Timur China yang banyak melakukan investasi di sector infrastruktur Investasi yang diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Indonesia, justeru menjadikan perekonomian Indonesia lesu dan meningkatkan angka pengangguran. Hal ini terjadi ketika pembangunan infrastruktur itu diikuti dengan datangnya material dan tenaga kerja asing dalam pengerjaannya.

Pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan, logikanya kebutuhan akan konsruksi besi baja meningkat, namun yang terjadi justeru industri baja Krakatau Steel kolap. Begitu pula, mestinya pembangunan itu mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia, namun banjirnya tenaga kerja asing telah memupus asa lapangan kerja itu.

Kehadiran Negara asing mengeksploitasi kekayaan Indonesia ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara ini dalam keadaan yang sangat lemah, tidak mampu menjaga kedaulatan dan martabat Negara dan bangsa. Negara dengan kekayaan yang melimpah, namun 80% pendapatan APBN nya didapat dari memungut pajak. Inilah dampak dari berpaling dari Islam (hukum Allah SWT)

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” (QS. Ath-Thaha: 124)

Inilah hasil system demokrasi yang melahirkan rezim oligarki dengan system corporatokrasi yang sekarang ini sedang ditentang oleh rakyatnya.

Islam Sistem Solutif

Andai negeri ini memperhatikan aturan Allah, tentunya Negara harus hadir dalam mengelola Ekonomi dan berbagai persoalan sistemik lainnya, tidak takut tekanan Negara asing manapun. Indonesia, dengan karunia Allah berupa kekayaan alam yang berlimpa dan mayoritas penduduk Muslim yang produktif akan mampu bertahan dari tekanan Negara manapun bahkan Indonesia bisa bangkit menjadi Negara adidaya memimpin dunia dengan menebar kemakmuran dan keadilan.

Politik Ekonomi Islam yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masing-masing individu rakyat, dengan mekanisme ekonomi sangat detil, mulai dari hukum yang bersifat individual dan keluarga, tanggung jawab masyarakat secara kolektif hingga peran Negara, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Khulafaur Rosyidin sepeninggal beliau hingga Kekhilafahan bani utsmaniyah terakhir tahun 1924 diruntuhkan oleh Inggris. Telah terbukti mampu mensejahterahkan 2/3 dunia di bawah payung hukum Islam. Maha Benar Allah yang berfirman :

"Tidaklah Kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam." [Al-Anbiyâ’/21:107]

Wallahu a’lam bi Ash Shawab

Post a Comment for "KESEPAKATAN RI-AS: ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DAN PERPECAHAN UMAT?"