Ironi dari negeri untuk rakyat

ironi negeri

oleh : Dian Fitriani (pegiat opini media literasi)

Maling teriak maling, mungkin begitu kalimat ungkapan yang cocok untuk penguasa negeri ini, masyarakat yang sering kali dibentur-benturkan dengan negara kini sudah mulai terlihat jelas siapa yang hendak mengadu domba.

Tuduhan anti NKRI yang sering di tuduhkan kepada mereka yang berlawanan dengan rezim atau mereka yang memiliki dominasi dalam beragama, kini telah berbalik menyerang sang pembuat makar itu sendiri, miris sekali rakyat menyaksikan dengan gamblang berbagai kebijakan yang menegasikan bahwa pemerintahlah yang justru merusak keutuhan NKRI.

Narasi anti NKRI adalah sebuah ironi dari negeri untuk rakyat.

Mengapa demkian?

Sebab diakui atau tidak, kita sama-sama mengetahui utang luar negeri pemerintah yang sedikit demi sedikit telah menggadaikan aset negara dan ini salah satu bukti bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab akan keutuhan negara, Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri (ULN) BUMN mencapai US$ 58 miliar atau setara Rp 846,8 triliun dengan kurs Rp 14.600 per dollar AS per September 2020. Pangsa ULN BUMN saat ini mencapai 27,9% dari total ULN seluruh korporasi yang ada di Indonesia. Sementara itu, mengacu data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), terdapat beberapa BUMN yang surat utangnya akan jatuh tempo pada November ini. CNBC Indonesia mencatat, sampai periode November 2020, terdapat 14 surat utang dari 9 BUMN dengan nilai pokok obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp 10,16 triliun. Jatuh tempo mendesak pemerintah segera membayar hutang yang jika tidak akan mengancam hak milik BUMN dan belum cukup berita tersebut membuat miris, dikabarkan presiden jokowi berhutang ke Jerman sebesar 9,1 T, Australia 15,4 T, dan Jepang 6,9 T pada November sehingga total sebesar 31,4 T.

Utang terus bertambah namun tidak diiringi dengan perbaikan dari segala sektor terkhusus sektor kesejahteraan, Menurut perhitungan Indef, tingkat kemiskinan akan bertambah 10,5 persen di 2021. Masyarakat miskin diproyeksi bertambah sekitar 1 juta jiwa, sehingga total masyarakat miskin diperkirakan mencapai 28,37 juta jiwa. Dilansir dari liputan 6.com "Asumsinya, program Pemulihan Ekonomi Nasional tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin," jelas Tauhid dalam Tauhid dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11/2020). Aneh sekali jika negara kita yang memiliki hobi berhutang tapi tidak ada satu sektor pun yang ditambal, yang logikanya jika ada input maka ada dampak pada penambahan dan peningkatan kuantitas namun yang kita rasakan justru defisit yang terjadi. Dengan fakta bahwa taraf hidup masyarakat yang tidak meningkat, lantas ke mana hasil utang itu mengalir? Apakah demi menjaga keutuhan NKRI?

Fakta kedua yakni peristiwa pembakaran hutan di papua yang diketahui melalui investigasi bersama Greenpeace International dengan Forensic Architecture menemukan dugaan anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua melakukan pembakaran hutan di provinsi itu secara sengaja untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Upaya pembakaran ini bukan tanpa sebab melainkan legalisasi yang datang dari pemerintah lewat undang-undang yang masih hangat yakni Omnibuslaw, padahal Sejak awal dibahas di DPR, akademisi hingga pegiat lingkungan menyebut sejumlah pasal dalam Omnibus Law yang berpotensi menyingkirkan hak masyarakat dan pengelolaan alam yang berkelanjutan Beberapa yang dipersoalkan antara lain hilangnya pasal yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat dan mengurangi hak informasi atas perizinan suatu wilayah. Yang lain tentang hak guna usaha yang diperpanjang menjadi 90 tahun, dihapusnya prinsip tanggung jawab mutlak pada pelaku pencemaran lingkungan, dan dicabutnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan izin yang telah diterbitkan. Dan kejadian pembakaran hutan secara sengaja bukan dilakukan secara inisiatif perusahaan Korindo melainkan memang pihak perusahaan sudah memiliki persetujuan dari pemerintah yang mirisnya merugikan rakyat Papua, yang tak dapat dinafikan bahwa ini adalah salah satu bentuk pemerintah tidak menjaga keutuhan NKRI.

Belum cukup sampai situ, proyek jurasic park yang diluncurkan pada Oktober lalu dinilai kontroversial, bagaimana tidak? Selain mengancam kelestarian komodo yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang dimiliki bangsa, proyek ini juga mengabaikan penolakan dari sejumlah pihak khususnya warga setempat, proyek yang katanya adalah investasi pariwisata justru merupakan konsep yang keliru, warga menilai bahwa seharusnya pemerintah mempertahankan habitat asli dari hewan endemik seperti Komodo.Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa konstruksi berbasis beton yang digunakan dalam pembangunan objek wisata tersebut dapat merusak habitat alami Komodo. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp69 miliar untuk pengembangan objek wisata di Pulau Rinca. Rencananya, pembangunan tersebut akan mencakup geopark seluas 1,3 hektar, dan pusat informasi seluas 4.000 meter persegi. Kebijakan ini bukan hanya mencerminkan pemerintah yang tidak ramah lingkungan dan terkesan seperti tidak paham cara mengelola negara, yang di pikirkan hanyalah keuntungan, investasi, tapi abai terhadap kearifan lokal bahkan suara rakyatnya, lantas apakah kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI?

Dari sekian banyak fakta yang tidak disebutkan, namun fakta-fakta di atas dianggap cukup mewakili penilaian masyarakat terkait upaya pemerintah yang tidak menjaga keutuhan NKRI, namun di lain sisi, pemerintah bersikap agresif dan represif terhadap cara pakaian masyarakat yang menurutnya tidak nasionalis, contohnya saja bercadar, bercelana cingkrang dan berjenggot. Pemerintah dengan seenak udel mencirikan anti NKRI dengan cara berpakaian seseorang yang padahal tidak ada sama sekali hubungannya dengan keutuhan bangsa, selain itu pemerintah lebih gemar mengurus sesuatu yang dinilai receh dan sama sekali tidak mengancam keutuhan NKRI, contohnya saja penurunan baliho 20 November lalu yang dilakukan oleh sejumlah oknum TNI yang dipimpin oleh Pangdam jaya Mayjen TNI. Sikap koersif dan represif ini tentu dinilai berlebihan oleh masyarakat juga para ahli/pengamat politik. TNI yang berfungsi sebagai alat negara dibidang pertahanan dan keamanan tentu amat menggelikan jika baliho saja dianggap seperti agresi hingga TNI berbasis pasukan bersenjata saja turun tangan. Menurut rocky gerung dalam wawancaranya bersama bung Hersu yang di publikasikan oleh sebuah channel youtube, beliau menilai bahwa penurunan baliho Habib Rizieq adalah perintah istana (rezim). Maka dari sini kita dapat melihat kekhawatiran rezim terhadap Habib Rizieq amatlah berlebihan, upaya penurunan baliho seperti menggambarkan ketakutan pemerintah akan diambil alihnya pengaruh oleh seorang Habib, padahal TNI seharusnya mengurus soal ancaman bersenjata (agresi) yang datang dari dalam maupun dari Luar seperti OPM (organisasi Papua merdeka) yang terakhir diketahui sampai berani mengibarkan bendera bintang kejora di ibu kota. Dikutip dari WE.co.id Menurut Sebby, kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil. "TNI beraninya lawan masyarakat civilians," kata Sebby dalam keterangan kepada Republika, Sabtu (21/11/2020). Dia mengatakan, sebaiknya TNI berhadapan dengan pasukan TPNPB-OPM di Papua. Pasalnya, TPBNB-OPM adalah pemilik negeri Papua.

Meski begitu di sini patut dipertegas tidak seluruh TNI yang terlibat melainkan hanyalah oknum.

Namun kita dapat menilai bahwa kini dapat semena-menanya penguasa menjadikan alat negara sebagai alat kelanggengan kekuasaan bukan sebagai alat melindungi rakyat.

Miris sekali jika tuduhan anti NKRI yang gencar di sematkan kepada mereka yang bercadar, bercelana cingkrang, berjenggot atau bahkan hanya karena silang pendapat dengan pemerintah, seolah cara berpakaian seseorang dapat mengancam aset negara, atau dapat mengkudeta jabatan. Maka inilah yang terjadi di bumi pertiwi saat ini, seakan dosa hanya milik mereka yang oposisi terhadap pemerintah.

Wallahu a’lam bi sowab