Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Indonesia di Antara Gelombang Barat dan Timur

AS telah mendesak banyak negara Asia Tenggara untuk bergabung menahan China secara politik dan militer. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia yang pragmatis, seperti berada di persimpangan. Antara memilih China yang ‘amat royal’ memberi keuntungan ekonomi atau AS yang memiliki berbagai keunggulan, termasuk kekuatan pangkalan-pangkalan militernya di Filipina, Singapura, dan Jepang.

Oleh: Djumriah Lina Johan (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengundang investor Amerika Serikat (AS) untuk investasi di Kepulauan Natuna. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat berkunjung ke Indonesia. "Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020 lalu.

Seperti diketahui, kapal patroli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China kerap mengganggu Indonesia dengan memasuki zona maritim NKRI di Kepulauan Natuna. Aparat militer Indonesia tak bisa berbuat banyak karena Beijing menyatakan wilayah tersebut masuk dalam zona bebas terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line). Kapal penjaga Indonesia hanya bisa berupaya mengusir mereka. Sepertinya Pemerintah Indonesia ingin menuntaskan masalah tersebut tanpa harus berkonflik langsung dengan Beijing.

AS memang merupakan salah satu investor utama Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi AS ke Indonesia sebesar 279 juta dola AS pada kuartal III 2020 untuk 417 proyek. Dengan jumlah tersebut, AS menempati posisi ke-7 negara dengan investasi terbesar.

Kepulauan Natuna tengah terancam dampak dari konflik Laut China Selatan (LCS). Konflik memanas usai China mengklaim sepihak 90 persen dari perairan LCS. Terkait hal tersebut, Retno mengatakan menolak berbagai klaim maritim di wilayah perairan tersebut. Ia mengatakan konvensi PBB tentang hukum laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) merupakan acuan hukum yang harus diterapkan dan dihormati semua negara.

Sikap tersebut sejalan dengan upaya AS menentang klaim China tersebut. Bahkan, kedua negara telah sepakat bekerja sama untuk melindungi ketahanan LCS. (Galamedia.pikiran-rakyat.com, 1/11/2020)

Sementara itu, Duta Besar China Xiao Qian menyebut kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Indonesia memprovokasi hubungan bilateral China-Indonesia. Xiao Qian menentang keras tindakan Menlu AS tersebut, menurutnya, pernyataan keliru Pompeo juga justru semakin menunjukkan intensi buruk AS, disamping telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Di tengah kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok, telah memprovokasi hubungan Tiongkok-Indonesia, serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan," ucapnya dikutip dari situs resmi Kedutaan Besar China di Indonesia, Jumat (30/10).

Qian juga meminta politikus AS menghentikan kebijakan keliru yang menyebabkan permusuhan tanpa henti dengan China dan meminta AS berhenti mengintervensi kerja sama China dengan negara lainnya.

Menlu AS Mike Pompeo diketahui telah mengobarkan perlawanan terhadap China dalam berbagai hal, mulai dari perdagangan, keamanan, hingga pandemi Covid-19. Di Indonesia, Pompeo menyebut Partai Komunis China sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di masa depan. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di depan perwakilan ormas Islam di Indonesia pada forum yang digelar oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kamis (29/10).

Pompeo awalnya meminta kepada seluruh pemimpin agama untuk terus membela hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama. Sebab, pemerintahan di dunia ini yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. "Fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis China terhadap semua orang dari kelompok agama," kata Pompeo. (CNNIndonesia.com, 30/10/2020)

Lawatan Menlu AS, Mike Pompeo setidaknya memiliki dua maksud. Pertama, untuk jangka pendek, kunjungan ini dimaksudkan sebagai manuver politik untuk terus menekan China hingga dikejar di ‘rumahnya’.

Kedua, yaitu maksud yang terpenting adalah kepentingan ideologis. Yakni, memastikan posisinya tak terganggu ambisi China untuk berjaya di Asia Pasifik. Karena itu berkali-kali Pompeo menuduh Partai Komunis Cina (Chinese Communist Party/CCP) mengancam keamanan negara kepulauan Maladewa, Mikronesia, Sri Lanka, dan negara-negara Asia Tenggara.

Pompeo menghidupkan kembali pertentangan ideologi komunisme versus kapitalisme

Siasat untuk menghidupkan komunisme China sebagai common enemy, tentu terkait dengan kepentingan Amerika menguasai kawasan Asia Pasifik secara total.

Jika Obama menggunakan strategi Pivot Asia, Trump menggunakan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) untuk menganeksasi kawasan dengan nilai perdagangan USD1,9 triliun ini. Sayangnya, ambisi AS terhambat agresivitas China yang terlebih dahulu mengikat negara-negara di kawasan ini, termasuk India-Jepang-Australia yang menjadi sekutu dekatnya dalam Quadrilateral Security Dialogue (Quad) dalam kerja sama ekonomi yang lebih menguntungkan.

Karena itu Pompeo memainkan isu penyerobotan China melalui klaim nine dash line di perairan milik Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei, serta mempermasalahkan kapal coast guard China yang berulang kali menerobos Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

AS telah mendesak banyak negara Asia Tenggara untuk bergabung menahan China secara politik dan militer. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia yang pragmatis, seperti berada di persimpangan. Antara memilih China yang ‘amat royal’ memberi keuntungan ekonomi atau AS yang memiliki berbagai keunggulan, termasuk kekuatan pangkalan-pangkalan militernya di Filipina, Singapura, dan Jepang.

Dari sini, seharusnya Indonesia sadar dan berusaha menjadi negara besar yang menjaga setiap jengkal wilayahnya agar tidak dikuasai asing. Bukan justru memberi ruang bagi infiltrasi asing, meski dengan dalih investasi atau kerja sama bilateral. Semua tawaran bantuan dan kerja sama negara besar itu hakikatnya adalah racun penjajahan untuk mengusai negeri-negeri kaum Muslimin.

Semestinya Indonesia tidak boleh bersikap pragmatis, sekaligus tak berdaya berada dalam himpitan dua raksasa yang bertikai. Selama masih ada negara adidaya, baik penganut stakeholder capitalism atau state capitalism, tetaplah mereka akan memanfaatkan Indonesia demi kepentingan mereka sendiri.

Tak ada dalam kamus bahwa kerja sama negara kapitalis yang menjadikan penjajahan sebagai metode satu-satunya untuk mewujudkan tujuan kapitalistiknya, bakal menguntungkan Indonesia.

Posisi geostrategis Indonesia, kekuatan SDA, SDM, dan salah satu pasar terbesar di antara ekonomi APEC, serta potensi kebangkitan Islam ideologis, menjadikan Indonesia menjadi perhatian Amerika. Tapi bukan diposisikan sebagai mitra sejajar, melainkan tetap menjadi objek bancakan ataupun diperalat sebagai pion yang dimainkan demi kepentingan ideologisnya.

Negara besar akan terus berdatangan untuk menenggelamkan Indonesia dalam penjajahan jika Indonesia masih mempertahankan diri sebagai negara pengekor. Namun, sungguh sulit bagi Indonesia melepaskan diri dari posisi juru kunci dalam konstelasi dunia. Indonesia baru benar-benar mampu melepaskan diri dari kekuatan adidaya bila menerima Khilafah sebagai sistem pemerintahan.

Telah terbukti dalam sejarah bahwa Khilafah mampu bertahan berabad-abad sebagai adidaya dalam konstelasi dunia. Kedigdayaannya ditakuti banyak negara sehingga raja Prancis, Francis I meminta bantuan Khalifah Sulaiman Al-Qonuni untuk mengadapi pasukan Spanyol yang meyerang negaranya dan menawannya pada 932H/1525M, tanpa imbalan apa pun.

Khilafah tidak perlu mengelabui negeri muslim yang dipersatukannya dengan siasat apa pun. Misi Khilafah adalah menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Tak ada penjajahan, tak ada perampasan milik rakyat, ataupun memperkaya satu pihak sekaligus memiskinkan pihak lainnya.

Khilafah hanya memberi keberkahan yang dirasakan semua makhluk ciptaan Allah Sang Pemilik alam semesta. Wallahu a’lam bish-shawab.

Post a Comment for "Indonesia di Antara Gelombang Barat dan Timur"