Sah! UU Sapu Jagat Bikin Ribut

Tolak Omnibuslaw

Oleh: Henda Rihma, A.md.Pust (Anggota komunitas menulis Revowriter).

Kamis membara bagi Indonesia. Menambah daftar kemelut sejarah NKRI. Bergolak darah rakyat ketika membuka mata dini hari.

Dikhianati! Kenyataan getir itu yang didapati kembali. Hadiah dari para pemangku kekuasaan yang katanya mewakili suara rakyat. Rakyat yang mana?

Usai ketuk palu tengah malam, sah sudah Omnibus Law yang diwanti-wanti sejak jauh-jauh hari.

Tak ada pilihan!, Demonstrasi massal di banyak titik jadi jawaban penolakan dari rakyat.

Gelombang massa dari kalangan buruh dan mahasiswa memadati jalanan menuju gedung DPR dan DPRD. Suara mereka satu, batalkan Omnibus Law!

Mogok masal tak dapat dicegah. Aksi anarkis tak terelakkan. Adu jotos pecah antara kubu polisi dan mahasiswa. Tak ada pemenang di sana. Ditambah perusakan fasilitas umum oleh oknum-oknum oportunis yang entah datang dari mana, menambah kengerian drama pengesahan.

Bukan tanpa sebab rakyat dengan lantang menolak. Pengesahan RUU Cipta Kerja dinilai terlalu terburu-buru disahkan di tengah kondisi negeri masih dalam kemelut pandemik Covid-19. Tak berhenti sampai di situ, RUU Cipta Kerja rupanya banyak mengandung pasal bermasalah. Menyentuh seluruh aspek permasalahan di tengah rakyat, mulai dari UU ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, UU pers, investasi hingga pendidikan.

Keprihatinan bertambah ketika Presiden Joko Widodo lebih memilih menghindari kepungan massa, untuk sekadar berkunjung ke food estate di Kalimantan Tengah. Seolah peternakan bebek memiliki urgensitas tinggi dibanding rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi.

Tak berselang lama, kemudian muncul ke ruang pers meyakinkan rakyat bahwa UU Cipta Kerja membawa angin segar bagi permasalahan ketenaga kerjaan dan usaha. Lalu menyatakan bahwa terjadi disinformasi dan penyebaran hoax di tengah rakyat yang memicu terjadinya gelombang unjuk rasa.

Entah siapa yang menipu dan siapa di sini sebenarnya. Yang jelas jika benar angin segar, maka tak akan mendatangkan badai.

Masa depan negeri ini rupanya tak pernah menemui kejayaan selama berada di bawah bayang-bayang rezim Kapitalis. Sistem demokrasi yang berkawan erat dengan korporasi selamanya tak akan memprioritaskan urusan rakyat, juga tak pernah mampu melahirkan pemimpin jujur yang mencintai dan dicintai rakyat.

Melalui Omnibus Law setidaknya rakyat mendapati gambaran kebobrokan dan pengkhianatan pemimpin atas mereka.

Mungkin ada baiknya rakyat mencari opsi lain selain berkeras mempertahankan sistem Demokrasi Kapitalis yang sarat pengkhianatan ini.

Sistem aturan kehidupan yang bersumber dari Pencipta semesta alam.

Islam, misalnya, memiliki aturan lengkap tentang kehidupan. Bahkan terbukti berhasil membawa manusia pada kegemilangan peradaban di dua per tiga bagian dunia serta berabad lamanya.

Ini bisa jadi pilihan terbaik bukan?