Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PAK MAHFUD, DALAM UU CIPTA KERJA POSISI ULAMA DIMANA ?

Belum lama ini, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU ini, jelas tidak melibatkan Ulama dalam penyusunnya. Buktinya, para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mengeluarkan Taklimat yang menolak UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah untuk membatalkannya

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Menkopolhukam Mahfud MD saat menanggapi aksi percobaan pembunuhan tehadap Syekh Ali Jaber, pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak mendiskreditkan Umat Islam. Salah satu parameternya, Mahfud mengklaim ulama dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Publik khususnya Umat Islam tentu ingin, pernyataan tersebut bukan sekedar klaim melainkan suatu itikad baik yang dibangun di atas keyakinan yang kokoh dan diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan nyata. Namun, lagi-lagi publik khususnya umat Islam kecewa. Pernyataan Mahfud MD itu, seperti pernyataan pejabat lainnya, ternyata hanya manis dibibir.

Belum lama ini, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU ini, jelas tidak melibatkan Ulama dalam penyusunnya. Buktinya, para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mengeluarkan Taklimat yang menolak UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah untuk membatalkannya.

Elemen Umat Islam yang menolak bukan hanya MUI. Muhammadiyah, NU, Persis, FPI, PA 212, GNPF Ulama, semuanya Ijma' menolak UU Cipta Kerja.

Setelah terjadi demo masif penolakan UU Cipta Kerja, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (16/10/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan pengurus MUI dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada UU Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut, pengurus MUI mengusulkan agar Jokowi mencabut UU Cipta Kerja itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Namun permintaan ulama yang terhimpun dalam MUI tersebut ditolak oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut malah mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Sekarang, saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud MD, dimanakah peran ulama dalam pembahasan UU Cipta Kerja ? Saat penyusunan tidak dilibatkan, memberikan taklimat tidak didengar, menyampaikan aspirasi langsung diabaikan. Lalu, apakah salah jika umat Islam merasa didiskreditkan oleh rezim Jokowi ?

Saya melihat, kok Pak Mahfud MD berbeda ketika masih jadi pengamat, belum menjadi pejabat Kemenkopolhukam. Saat demo penolakan UU Cipta Kerja, narasinya Pak Mahfud MD justru seperti 'mengajak perang' rakyat. Pemerintah tak akan berhenti, akan melanjutkan sejumlah penangkapan.

Pak Mahfud MD, yang musti diburu itu Harun Masiku. Masak Negara sebesar ini kalah oleh seorang Harun Masiku ? Yang harus dipersoalkan itu yang ikut menikmati Korupsi Jiwasraya, bukan malah di bail out dengan APBN sebesar Rp. 22 Triliun. Itu duit rakyat Pak, yang merampok mafia kenapa rakyat yang diminta tanggung kerugian ?

Mohon maaf Pak Mahfud, kami umat Islam merasa dipinggirkan, didiskreditkan, dizalimi. Jadi, mohon tindakan kongkrit, bukan sekedar janji palsu.

Kebahagiaan kami rasakan, jika pemerintah mendengar aspirasi rakyat. Bukan seperti Pak Moeldoko, mengedarkan narasi seolah rakyat 'bandel' diajak bahagia dengan UU Cipta Kerja saja kok sulit. Bukan pak, kami tidak happy dengan UU 'selundupan', yang prosesnya penuh kontroversi.

Ada satu pepatah Madura yang menarik untuk direnungkan :

"Sengkok kodhu andik arteh gebhei engkok kadek sebeluna engkok deddi oreng se andik reggeh ka orang laen"

Dan cara agar diri berharga, dihormati, adalah dengan banyak mendengarkan dan memperhatikan. Bukan terus mendengar, tapi selalu mengabaikan.

Dan perlu Pak Mahfud ketahui, kami Umat Islam bukan sekedar diabaikan, bahkan didengar pun tidak. Kami merasa hidup dalam penjajahan, meski pemimpin yang ada berasal dari kalangan kami sendiri.

Satu lagi Pak Mahfud, harga diri itu nilainya tak bisa diukur dengan dunia. Rakyat, akan menebus berapapun nilai yang harus dibayar, jika itu untuk mempertahankan harga diri.

"Atembang poteh matah, lebbi bagus poteh tolang"

Kami orang sumatera menyebutnya "LEBIH BAIK BERPUTIH TULANG DARIPADA BERPUTIH MATA. Dan kelak, rakyat juga akan sampai pada tindakan : RAWE RAWE RANTAS, MALANG-MALANG PUTUNG. [].

Post a Comment for "PAK MAHFUD, DALAM UU CIPTA KERJA POSISI ULAMA DIMANA ?"