MEREKA YANG MERAMPOK, KOK RAKYAT YANG SURUH TOMBOK ?

Suntik jiwasraya

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Pemerintah bakal menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai tahun depan. Dana tersebut akan disuntikkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap, pada 2021 akan diberikan PMN senilai Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya.

Hal ini telah diputuskan dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Dana ini akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI. (1/10).

Luar biasa negeri ini, meminjam istilah Tere Liye, benar-benar negeri para bedebah. Jiwasraya dirampok para koruptor, elit penguasa dan pengusaha, kok rakyat yang suruh tombok (ganti) ?

Bukankah dengan kasus ini, membuktikan BUMN Jiwasraya ga bikin untung, malah bikin buntung, kenapa dipertahankan ? BUMN yang bikin buntung itu harusnya dibubarkan, yang ganti kerugian itu yang merampok. Darimana logikanya rakyat yang tidak memakan duit rampokan Jiwasraya suruh ganti ?

Menambah PMN itu artinya, pemerintah menyuntikkan dana baru melalui penyertaan modal. Dana itu berasal dari APBN, dari pajak, dari keringat rakyat. Kok rakyat lagi yang dikorbankan ? Kenapa tidak mereka saja yang menikmati duit rampokan Jiwasraya ?

Rakyat jelas tidak ridlo, duit 22 Triliun lebih baik untuk makan rakyat. Bukan untuk menutupi kerugian Jiwasraya.

Lagipula, jika rakyat disuruh ganti kerugian, kedepannya merampok BUMN itu jadi modus cari dana segar. Rampok BUMN, toh nanti yang ganti kerugiannya rakyat.

Darimana dasar hukumnya, menghukum rakyat untuk mengganti kerugian Jiwasraya ? Memangnya, ada putusan pengadilan yang menyatakan rakyat secara sah dan meyakinkan, terbukti merampok Jiwasraya ?

Apakah ada putusan pengadilan, yang memerintahkan Negara mengganti kerugian Jiwasraya ? Lalu, apakah ada rakyat yang mau mengganti kerugian, sehingga DPR merasa mewakili rakyat untuk tombok rampokan Jiwasraya ?

Anggota DPR itu mengambil keputusan rakyat mengganti kerugian, dasarnya apa ? Kalau mau mengganti klaim nasabah yang tidak terbayar, bebankan pada yang merampok Jiwasraya. Memangnya, dahulu nasabah jiwasraya membayar premi ke rakyat ? Memangnya, rakyat mendapatkan benefit dari tanggungan Jiwasraya ?

Aneh saja dan enak saja memutuskan untuk mengganti kerugian Jiwasraya dari APBN. Kalau DPR mau ganti, pake uang mereka saja. Jangan merampok APBN untuk menutupi kerugian Jiwasraya.

Kami segenap rakyat Indonesia, tidak ridho, APBN, pajak rakyat, uang kami, di gunakan untuk mengganti kerugian rampokan Jiwasraya. Kalian saja yang ganti, wong kalian yang menikmati. [].