Konflik Kepentingan Abadi dalam Sistem Kapitalisme Tecermin dalam Konflik BUMN

Konflik BUMN untuk siapa?

Oleh: Finadefisa (Komunitas Annisaa Ganesha)

BUMN kembali dirundung masalah. Jika biasanya pihak luar yang mengkritiknya, kini justru orang dalam yang tajam mengkritik perusahaan BUMN-nya sendiri bahkan kritiknya sampai ke tingkat kementrian.

Ialah Ahok yang kembali menuai kontroversi. Kritik Ahok tersebut disampaikannya pada sebuah video yang diunggah akun Youtube POIN seperti dikutip detikcom Selasa (15/9/2020). "Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Selain itu ia juga membeberkan keburukan Pertamina selaku BUMN yang suka ngutang. "Minjam duit sudah ngutang US$ 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus nih saya sudah kesal ini. Minjam duit terus, mau akuisisi terus. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini," ucapnya dengan nada tingginya (finance.detik.com/19/9/20).

Menghadapi tuduhan Ahok ini pengelola BUMN malah saling tuduh. Terkait lontaran Ahok terkait gaji direksi, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra membantah besaran gaji jajaran direksi dan komisaris mencapai Rp3,2 miliar per bulan, termasuk gaji Ahok. Beliau menegaskan kabar tersebut sebagai hoax (cnnindonesia.com, 25/09/20).

Inilah wujud konflik kepentingan dalam pengelolaan negara ketika aturan dibuat oleh akal manusia. Tentu Ahok memiliki kepentingan sendiri ketika mengatakan hal itu, pihak BUMN yang lain pun juga sama. Sehingga tentu konflik kepentingan ini tidak akan pernah selesai jika penghakiman benar dan salahnya diserahkan kepada akal manusia. Apalagi dalam sistem kapitalisme setiap individu diberikan kebebasan sebesar-besarnya tanpa memandang itu benar atau salah menurut syari’at.

Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan pengelolaan BUMN dalam Islam. Tetapi jangan samakan BUMN dalam Islam sebagai lembaga usaha pencari profit dan bahkan memonopoli pasar di berbagai sektor seperti dalam sistem kapitalisme hari ini.

Badan usaha dalam sistem Islam adalah Badan Usaha Milik Umum (BUMU) yang mengelola kekayaan milik umum dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, sehingga tidak seluruh sektor dikuasai oleh negara seperti sekarang yang bahkan sampai bidang perhotelan pun ada anak BUMN-nya. Jikapun negara harus menjual dengan harga melebihi harga pokoknya, maka keuntungannya pun juga dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Jika negara menjual ke luar negeri, maka negara harus mencari keuntungan dari transaksi itu.

Jauh sekali berbeda dengan sistem kapitalisme hari ini yang mencari untung sebesar-besarnya kepada rakyat tapi justru menjual murah ke luar negeri. Atau rela membeli kilang minyak di luar negeri dengan biaya fantastis sedangkan subsidi minyak dalam negeri semakin dikurangi.

Sistem pengaturan BUMN seperti ini meniscayakan hilangnya konflik kepentingan dari para pengelolanya. Selain itu sistem negara yang bersandarkan pada aqidah Islam dan suasana ruhiyah para pemimpin, pengelola, dan rakyatnya menambah pengendali dari kehendak untuk berbuat zhalim. Ditambah umat yang diharuskan untuk beramar makruf nahi mungkar ketika melihat penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Berbeda jauh dengan rezim hari ini.