Ekonomi Pemicu Perceraian Tertinggi di Konawe

Kasus perceraian disejumlah daerah mengalami peningkatan. Kebanyakan perceraian dilatarbelakangi masalah ekonomi yang hari ini semakin sulit di tengah

Oleh : Sulastri (Komunitas Peduli Umat)

Kasus perceraian disejumlah daerah mengalami peningkatan. Kebanyakan perceraian dilatarbelakangi masalah ekonomi yang hari ini semakin sulit di tengah pandemi Covid-19.

Sebagaimana dilansir Telisik.id- Pandemi COVID-19 mengakibatkan persoalan di berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya ekonomi dan pendidikan, pandemi COVID-19 ini pun menjadi pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Konawe.

Dari kasus perceraian di Kabupaten Konawe yang semakin tinggi pada 2020 ini, faktor Ekonomi menjadi alasan dominan yang menyebabkan kasus perceraian di Konawe semakin tinggi dari tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Humas Pengadilan Agama Unaaha, Massadi. Katanya, di masa pandemi ini akan berbeda dengan sebelumnya, ketika aktivitas orang berbatas, sementara kebutuhan dasar itu tetap maka di situlah akan muncul pergolakan.

"Nah, kondisi pergolakan itu lah yang memicu situasi rumah tangga tidak harmonis lagi, kebutuhan rumah tangga cukup tinggi sementara aktivitas di luar terbatas," ujarnya, Selasa (8/9/2020).

Dari data Pengadilan Agama Unaaha, tingkat perceraian di Konawe meningkat. Jumlah pendaftar gugatan dalam satu hari mencapai 20 hingga 30 orang. Hingga kini, terdaftar 565 perkara gugatan cerai karena alasan ekonomi, KDRT dan kasus lainnya.

"Tahun 2019 hanya sekira 500-an kasus perceraian dan tahun 2020 di bulan September saja sudah mencapai 600-an dan sampai akhir tahun akan melebihi angka itu," ungkap Massadi yang juga Hakim di PA Unaaha itu.

Tidak dapat dipungkiri, dampak pandemi corona benar-benar merambah ke berbagai hal, diantaranya rapuhnya ketahanan keluarga yang mengakibatkan perceraian. Sejumlah media memberitakan, pandemi virus Corona (Covid 19) menyebabkan angka perceraian naik tajam. Penyebabnya diduga karena perekonomian yang memburuk. Akibatnya, banyak PHK di mana-mana.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini tentunya sangat mempengaruhi keseimbangan ekonomi keluarga. Sehingga, banyak para istri yang menganggap suaminya tidak mampu memenuhi kewajiban. Dari sinilah muncul berbagai pertengkaran, apalagi diperparah dengan sikap hedonisme yang tumbuh subur di era hari ini. Dimana manusia sibuk memikirkan tuntutan gaya hidup, ketimbang kebutuhan.

Demikian pula kemiskinan yang sengaja diciptakan oleh sistem kapitalisme. Yang mana telah terbukti berhasil menyurutkan, bahkan menghilangkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam institusi keluarga. Kemampuan keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer dan skunder semakin rendah, karena harga-harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Sementara itu, sumber daya alam yang ada malah dieksploitasi habis habisan oleh tangan-tangan kroni penguasa dan para pemodal. Diperparah pula dengan kebijakan memasukkan TKA, sehingga mempersempit kepala keluarga sebagai warga negara untuk mendapat peluang pekerjaan.

Kasus perceraian juga menyisakan banyak masalah. Salah satunya adalah nasib anak yang menjadi korban. Tak sedikit anak-anak yang menjadi korban broken home dan mengakibatkan mereka frustasi. Mereka mencari kesenangan di luar hingga pada akhirnya terjerumus pada hal- hal buruk seperti narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Maka, jelas sekali selain menyebabkan rapuhnya ketahanan keluarga, permasalahan ini juga dapat berakibat pada rusaknya generasi masa depan bangsa.

Untuk mengatasi masalah ini haruslah ada keseriusan dari berbagai pihak. Memang telah ada upaya dari pemerintah untuk memberikan solusi dari masalah ini, semisal membuat sertifikasi pra nikah yang dimaksudkan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya pernikahan. Namun, nyatanya justru dinilai kurang efektif karena dirasa mempersulit seseorang yang hendak menikah. Jika, calon pasangannya tak lulus mendapat sertifikasi. Sehingga malah berpotensi menimbulkan kemaksiatan sebagai jalan menuju pernikahan.

Dalam pandangan Islam perceraian bukanlah hal yang dilarang, sekalipun hal yang dibenci Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda: "perkara yang halal yang dibenci Allah adalah talak"(HR. Abu Daud).

Perceraian hari ini sepertinya dianggap hal yang lumrah terjadi. Namun, jika terus mengalami peningkatan, maka hal ini bukanlah suatu kewajaran. Harus ada hal yang serius diperbaiki. Tentu bukan dari perbaikan individunya sajà, namun memerlukan perbaikan yang menyeluruh dan mendasar, yaitu dengan menjadikan Islam sebagai dasar dan pengatur kehidupan yang di terapkan oleh negara.

Seluruh masyarakat akan diedukasi agar memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kokoh serta menjadi insan mulia dia hadapan Allah. Edukasi bagaimana seharusnya seorang muslim menjalani kehidupan berumah tangga dan menjadikan agama sebagai dasar kekuatan penting untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Hal tersebut wajib dilakukan oleh negara dengan jalan membuat iklim kondusif bagi suasana keimanan masyarakat di tengah pandemi.

Dalam politik ekonomi Islam, upaya meraih kesejahteraan bukan hanya dibebankan pada individu dan keluarga. Namun, juga sebagai tsnggung jawab negara. Sebagai bentuk pelaksana syariat, negara pun berkewajiban meriayah umat termasuk dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer. Seperti sandang, pangan, dan papan juga kebutuhan kolektif masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan semuaitu, niscaya masyarakat akan hidup sejahtera. Hingga persoalan keretakan rumah tangga pun dapat teratasi. Wallahualam Bissawab.