Buruh (Masyarakat) Semakin Sengsara Dan Celaka Karena UU Karya Demokrasi. Solusinya Ganti Sistem Dengan Khilafah

RUU Omnibus Law akhirnya tetap disahkan menjadi Undang-Undang meskipun banyak mengandung poin-poin kontroversial (baca: menzhalimi buruh).

Oleh: Abu Mush'ab Al Fatih Bala (Penulis Nasional dan Pemerhati Politik Asal NTT)

RUU Omnibus Law akhirnya tetap disahkan menjadi Undang-Undang meskipun banyak mengandung poin-poin kontroversial (baca: menzhalimi buruh). Ada 13 poin yang dianggap merugikan para pekerja.

Poin-poin itu antara lain: Uang pesangon dikurangi; UMP, UMK, UMSP dihapus; upah buruh dihitung per jam; semua hal cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.

Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Tidak akan ada status karyawan tetap. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.

Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Tenaga kasar asing bebas masuk.

Buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Istirahat di Hari Jum'at cukup 1 jam termasuk Sholat Jum'at.

Bila dicermati ke-13 poin diatas, masa depan buruh semakin suram. Harusnya UU itu dibuat untuk memudahkan urusan umat (buruh) bukan tambah mempersulitnya apalagi sampai menzholiminya. Ke-13 poin ini diduga kuat membuat buruh semakin tercekik karena banyak haknya yang dihilangkan dan semakin memperkaya kelas pengusaha kapitalis (dengan memperbesar keuntungan dari hak-hak buruh yang diambil).

Filosofi Demokrasi sebenarnya cuman 3 pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga siapa pun yang mewakilinya harusnya membuat UU yang mengutamakan kesejahteraan umat.

Bukankah para wakil rakyat dipilih untuk merasakan penderitaan umat dan kemudian mencarikan solusi yang mantap bagi mereka. Tanda kemajuan suatu sistem salahsatunya bisa dilihat dari kemakmuran rakyatnya.

Tanda-tanda lainnya adalah di bidang penegakkan keadilan, pemberantasan korupsi, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan serta perluasan lapangan kerja.

Hubungan antara Pengusaha dan Buruh seharusnya mengikuti simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan dan suka sama suka.

Bukan saja buruh yang disusahkan oleh demokrasi kapitalisme tetapi juga rakyat pada umumnya. Buruh dan rakyat semakin sulit menghidupi dirinya karena semakin sulit mengumpulkan rezeki. Selama ini banyak UU buatan akal manusia yang merugikan rakyat di suatu negeri.

UU yang paling mencolok adalah UU yang memudahkan pengerukan SDA. Di Indonesia ada sekitar 300 daerah tambang (menurut presentasi Jenderal Gatot Nurmantyo) yang dikuasai oleh perusahaan asing kapitalis.

Sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati luar negeri ketimbang umat sendiri. Ini pun berimbas pada dana kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja oleh negara.

Negara kesulitan mendapatkan dana sehingga ketiga akses layanan ini kemudian dibebankan kepada rakyat (swastanisasi). Maka jika ingin rakyat makmur maka mau tidak mau sistem demokrasi kapitalisme harus diganti.

Dicabut hingga ke akar-akarnya. Dan kemudian diinstal sistem baru yakni sistem Islam (Khilafah). Khilafah akan memperhatikan kesejahteraan seluruh umat baik itu buruh atau rakyat biasa.

Dalam hal kontrak kerja Khilafah akan menerapkan aturan Islam. Khilafah akan menyerahkan upah buruh sesuai kesepakatan bersama antara pengusaha dan buruh. Yang diserahkan fasilitatornya (ahli penentuan harga) baik itu dari pihak bersama pengusaha dan buruh atau dari pemerintah sehingga tercapai upah yang saling menguntungkan semua pihak.

Selain itu, Khilafah akan mengambil alih penguasaan SDA dari perusahaan kapitalis raksasa sehingga umat bisa menikmati hasil dari 300 SDA tanpa dikeruk asing. Sesungguhnya konflik perburuhan tak pernah terjadi dalam sejarah Khilafah. Konflik ini baru terjadi ketika Barat membentuk kelas kapitalisme (kapitalis semakin kaya dan buruh semakin miskin). Hadirnya Khilafah akan menghilangkan kelas kapitalisme.

Bisnis akan tetap ada (semacam jual beli) sedangkan aspek kapitalismenya saja yang dihilangkan (seperti nasionalisasi SDA) sehingga kemakmuran akan terulang kembali seperti era Khilafah dulu []

Bumi Allah SWT, 7 Oktober 2020

#DenganPenaMembelahDunia

#SeranganPertamaKeRomaAdalahTulisan