ASPIRASI RUU CIPTAKER AKAN BERNASIB SAMA DENGAN ASPIRASI PENUNDAAN PILKADA ?

Serikat Pekerja sepakat melakukan aksi mogok kerja nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Wakil Ketua DPR

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Advokat Pejuang Khilafah

"Aspirasi dari teman-teman Serikat Buruh kan sudah ditampung di Badan Legislasi. Tentu masukan-masukannya sudah diakomodir. Nanti masalah-masalah yang menyangkut hal itu silakan komunikasikan saja di Badan Legislasi,"[Azis Samsudin 28/9/2020]

Akhirnya, Serikat Pekerja sepakat melakukan aksi mogok kerja nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan aspirasi para buruh sudah ditampung oleh DPR.

Namun, apa yang dimaksud 'ditampung DPR' nampaknya akan sama dengan nasib usulan Muhammadiyah dan NU yang meminta pemerintah menunda Pilkada. Presiden Jokowi, disebut mendengar aspirasi itu. Namun toh akhirnya, Pilkada ditengah pandemi jalan terus.

Nasib RUU Cipta Kerja nampaknya juga akan disahkan menjadi UU. DPR melalui Azis Syamsuddin, hanya akan mendengar untuk mengabaikan. Maksudnya, hanya ditampung untuk dikesampingkan, sementara RUU tetap lanjut ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

RUU Cipta Kerja sendiri, banyak mendapat penentangan publik termasuk dari serikat buruh. Penulis sendiri, pernah keliling di beberapa kota di Jawa Timur, mengadakan diskusi tentang RUU Cipta Kerja ini bersama Bung Kahar Cahyono, Vice President Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dan Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Banyak norma pasal di bidang Ketenagakerjaan (Kluster Ketenagakerjaan), yang merugikan buruh. Karenanya mayoritas Serikat Buruh menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Bahkan, Said Iqbal selaku Presiden FSMPI menyebut persoalannya sangat substantif, sehingga tidak bisa sekedar diubah pasal per pasal.

Kehadiran RUU Cipta Kerja justru menghapus hak-hak dasar buruh yang selama ini diperjuangkan dan sebagian telah diadopsi melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. RUU ini, sangat bernuansa kapitalistik, pekat dengan kepentingan investor, asing maupun aseng.

Selain aksi Mogok Massal, Serikat Buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan terhadap RUU Ciptaker. Azis mengimbau aksi para buruh agar dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk mematuhi protokol kesehatan.

Problemnya, DPR dapat secara sepihak mengesahkan RUU ini menjadi UU. Sementara kontrol buruh melalui aksi mogok massal maupun demontrasi, kuat dugaan akan dikebiri berdalih situasi pandemi.

Azis sendiri, telah mewanti-wanti agar buruh mentaati protokol pandemi jika ingin menyampaikan aspirasi. Atas dalih pandemi ini, kuat dugaan upaya perlawanan buruh terhadap rencana pengesahan RUU Cipta Kerja akan menghadapi sejumlah kendala.

DPR telah mengambil posisi seperti eksekutif, tak lagi mewakili aspirasi rakyat yang memilihnya. DPR telah menganggap, kehadiran rakyat cukup untuk didengar, ditampung, tetapi tidak untuk ditindaklanjuti.

DPR telah berubah menjadi 'Dewan Pengkhianat Rakyat', karena dalam banyak isu yang berkaitan dengan hajat rakyat DPR justru menyelisihi aspirasi rakyat. DPR telah kembali menjadi stempel politik eksekutif, persis seperti di era Orde Baru.

Nasib RUU Ciptaker selangkah lagi akan menjadi UU. Mogok Massal atau Demontrasi Buruh akan bernasib sama dengan seruan Muhammadiyah dan NU yang meminta pemerintah menunda Pilkada ditengah pandemi. Buruh akan diabaikan DPR, sebagaimana Muhammadiyah dan NU juga telah diabaikan Presiden. [].