SETELAH TAKLIMAT MUI, APA SIKAP UMAT ISLAM ?

Taklimat MUI pilkada 2020

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Taklimat MUI bernomor Kep-1702/DP-MUI/IX/2020. Isi taklimat berupa arahan kepada pemerintah agar menunda Pilkada.

Taklimat MUI melengkapi aspirasi umat Islam, yang sebelumnya telah disuarakan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU. Melalui Muhammadiyah dan NU, umat Islam telah menyuarakan aspirasi agar pemerintah menunda Pilkada.

Namun, kita belum tahu apakah pemerintah akan mengikuti arahan MUI sebagaimana dulu pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU HIP pasca MUI mengeluarkan Maklumat. Dalam kasus Pilkada ini, ada dugaan pemerintah akan mengabaikan Taklimat MUI dan tetap 'Selonong Boi' melanjutkan Pilkada.

Karena itu, Umat Islam wajib menjaga Marwah dan wibawa ulama di MUI selain juga aktif melindungi dan menjaga keselamatan nyawa rakyat, dengan cara :

Pertama, mengkampanyekan seruan penundaan Pilkada dengan menjadikan Taklimat MUI sebagai sandaran legitimasinya. Taklimat MUI adalah taklimat keagamaan, keumatan, bukan manifesto politik yang penuh dengan unsur dan muatan politik.

Taklimat MUI hanya bertujuan untuk menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia, sebagaimana Islam telah memerintahkannya. Taklimat MUI tak terkait politik dan tidak memiliki unsur dan tendensi politik.

Kedua, melakukan ikhtiar nyata agar penguasa mematuhi arahan MUI baik dengan ikut mensehati penguasa, mengkritik penguasa, dan mengingatkan bahaya dosa besar akibat menelantarkan keselamatan dan jiwa manusia. Upaya itu bisa dilakukan dengan menulis artikel, membuat video, meme, kultweet, dan sarana menyampaikan pendapat lainnya.

Hal ini penting, agar penguasa memahami aspirasi penundaan Pilkada adalah aspirasi umat Islam. Bukan sekedar arahan MUI atau himbauan Muhammadiyah dan NU.

Ketiga, jika Pilkada tetap lanjut maka Umat Islam wajib Golput demi mematuhi arahan MUI, dan himbauan Muhammad dan NU agar menjaga diri dari bahaya infeksi virus Corona. Sebab, tetap mengikuti Pilkada ditengah pandemi sangat berbahaya demi keselamatan jiwa rakyat.

Apalagi, tak ada protokol kesehatan paling efektif untuk mencegah infeksi virus saat Pilkada kecuali dengan Golput. Lagipula, pemerintah wajib diberi pelajaran bahwa mengabaikan taklimat MUI, mengabaikan nasehat Muhammadiyah dan NU, akan berdampak pada ketidakpercayaan umat.

Sikap umat Islam yang ketiga bersifat ultimum remidium. Artinya, itu adalah langkah akhir jika pemerintah masih ngotot melanjutkan Pilkada.

Semoga saja pemerintah masih mau membuka hati dan segera menunda Pilkada. Sebab, Pilkada bisa ditunda sementara urusan kesehatan dan nyawa tak bisa ditunda. Urusan nyawa adalah urgen dan wajib segera diselamatkan. [].