POLITISASI PENUSUKAN SYEIKH ALI JABER: PEMERINTAH HADIR UNTUK ULAMA ATAU DEMI REPUTASI

politisasi kasus

Oleh: Endiyah Puji Tristanti (Pemerhati Politik Islam)

Publik harus mencatat bahwa model peristiwa seperti penusukan Syeikh Ali Jaber bukan yang pertama terjadi. Selama ini pola peristiwa serupa telah terjadi berulang dan korbannya adalah ulama dan ustadz. Lalu pelaku selalu dikaitkan dengan gangguan kejiwaan, yang dalam persepsi publik dianggap orang gila.

Adapun sikap aparat telah dinilai publik seolah melakukan pembiaran, tanpa ada pengusutan tuntas, case closed. Dan pemerintah bertugas menampilkan wajah bijak, tidak provokatif memberi wejangan kepada masyarakt agar tidak meributkan berbagai peristiwa terkait demi kerukunan dan kesatuan bangsa.

Yang unik dari peristiwa penusukan Syeikh Ali Jaber, dari pemerintah dan politisi senayan bersuara satu irama Narasi yang dibangun tak jauh beda dengan narasi politik sebelum peristiwa penusukan, seputar finalisasi negara Pancasila dan kontra radikalisasi.

Uraian singkatnya demikian. Pada saat media dan sosial media ramai bicara soal penolakan omnibus law, berlanjut penolakan RUU HIP, kriminalisasi ulama dan ajaran Islam, waspada kebangkitan komunisme, narasi radikal dan sertifikasi dai, kegagalan rezim terhadap penanganan covid-19, seteru pemerintah pusat dan pemda DKI soal PSBB misalnya, publik mempertanyaan kecondongan pemerintah. Pada gilirannya kepercayaan publik menurun terhadap kinerja pemerintah, sebab pemerintah tanpa malu-malu memilih politik oligarki-sekuler, di lain sisi terus menekan kekuatan politik Islam dan politik umat.

Tiba-tiba muncul kembali peristiwa yang sebenarnya berpola sama. Pertama: penusukan Syeikh Ali Jaber di Bandar Lampung. Kedua: pembacokan imam mesjid di OKI, Sumsel. Peristiwa kedua tak terlalu mendapatkan respon dari pejabat istana dan senayan karena korbannya warga biasa meski secara akibat (kematian) lebih dari peristiwa pertama. Menariknya peristiwa pertama sangat cepat direspon oleh pejabat istana dan senayan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara. Meminta aparat keamanan segera mengumumkan identitas pelaku, dugaan motif tindakan, dan menjamin bahwa proses hukum akan dilaksanakan secara adil dan terbuka. Juga pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk berdakwah amar makruf nahi munkar.

Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus memerintahkan agar penyelidikan kasus-kasus penusukan terhadap ulama dan pejabat negara kembali dibuka. Penyelidikan kembali kasus-kasus lama untuk menepis anggapan pemerintah abai. Ia menyebut pada kurun 2016-2018 kerap terjadi kasus serupa dengan modus dan pola yang hampir sama (cnnindonesia.com, 16/9/2020).

Masih menurut Mahfud (13/9), Syekh Ali Jaber adalah ulama yang banyak membantu pemerintah dalam amar makruf nahi munkar dalam kerangka Islam rahmatan lil alamiin, Islam sebagai rahmat dan sumber kedamaian di dunia, Islam wasathiyyah (viva.co.id).

Rupanya pemerintah ingin mengirim pesan kuat kepada publik bahwa pemerintah memberikan jaminan kebebasan ulama dalam berdakwah. Tidak benar bahwa ada upaya sistematis dari rezim untuk menekan dakwah.

Senada dengan Mahfud, Menag Fachrul Razi berwacana bahwa sebagai pewaris nabi, ulama memiliki peran istimewa dan sudah sepatutnya umat taat bukan menyakitinya (jurnalgarut.pikiran-rakyat.com, 15/9/2020).

Tak ketinggalan, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengecam keras tindakan penusukan terhadap ulama dan pendakwah Syekh Ali Jabeer. Menurutnya, aparat kepolisian harus bertindak cepat, tepat, transparan agar kasus ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh situasi.

Menurut Ketua Fraksi PDI-P ini, dalam negara Pancasila terdapat jaminan kebebasan baik untuk memeluk agama maupun melaksanakan perintah agama, termasuk kebebasan untuk berdakwah dengan cara yang leluasa dan bertanggung jawab. Penyerangan terhadap ulama tidak dapat dimaknai sebagai serangan kepada Syekh Ali Jaber secara pribadi, melainkan serangan terhadap konsensus final berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Seolah ingin mendinginkan suasana yang ada justru memancing di air keruh. Tak jelas tuduhan diarahkan entah kepada siapa, pihak mana yang ingin mempolitisasi.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mendesak Polri untuk mencari siapa dalang dibalik tindakan tersebut dan mengusut tuntas kasus penusakan itu.

"Kami meyakini bahwa tindakan penikaman itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama/tokoh Islam dan dirasakan merupakan bagian dari skenario terorisasi terhadap ulama dan tokoh Islam," katanya (jurnalgarut.pikiran-rakyat.com, 15/9/2020).

Jelasnya, penusukan dan pembacokan adalah kriminalitas, tindak pidana, ranah hukum. Bagaimana bisa dikaitkan dengan finalisasi negara Pancasila dan UUD 1945 yang berdimensi politik. Siapa yang sebenarnya mempolitisasi peristiwa kriminal?

Penusukan Syekh lebih tepat dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang membuat teror ketakutan di tengah masyarakat muslim mayoritas negeri ini. Karena peristiwa dilakukan pelaku di hadapan publik dengan target yang jelas seorang ulama yang sedang berdakwah, bukan kriminal (biasa). Lebih lagi harus diungkap siapa designer di balik tindakan kriminal terhadap ulama.

Harapan Keadilan dan Jaminan Keamanan

Penulis tak ingin mengkritisi soal jaminan kebebasan beragama, sebab soal kebebasan beragama toh akan kembali pada tafsir kebebasan yang tidak pernah jelas dalam sistem sekuler oligarki hari ini.

Melihat perkembangan situasi kehidupan masyarakat, negara, dan dunia internasional agaknya telah hilang jaminan warga negara atas perlindungan keamanan khususnya bagi umat Islam baik di negeri mayoritas maupun minoritas. Muslim selalu menjadi korban dan korban (pihak tertuduh), tepatnya pasca peristiwa 911 sampai tahun 2020 kurang lebih selama dua dekade.

Dalam keyakinan penulis, Islam merupakan ideologi yang berasal dari wahyu, bukan hasil kejeniusan manusia. Debat soal ini sangat terbuka. Islam tak hanya berdimensi akherat (ukhrowi) seputar aqidah dan ibadah. Islam juga tak sebatas berdimensi privat individual soal makanan, minuman, pakaian dan akhlaq. Lebih dari itu Islam berdimensi politik menyangkut bagaimana pemenuhan hajat publik oleh negara.

Keamanan adalah hajat publik. Dalam pandangan Islam keamanan merupakan kebutuhan seluruh warga negara tanpa kecuali. Ulama, masyarakat, semua membutuhkan jaminan keamanan. Hajat publik menjadi tanggung jawab negara untuk merealisir secara sempurna, layak dan terbaik. Pemerintah bukan hanya regulator, fasilitator, dan mandor dalam penjaminan hajat publik.

Keamanan Dalam Negeri (al-amni ad-daakhili) adalah departemen yang bertugas mengurusi semua bentuk gangguan keamanan dan mengurusi penjagaan keamanan melalui satuan kepolisian (syurthah) sebagai sarana utama. Syurthah bukan bertugas untuk menjamin keamanan pejabat negara saja.

Negara akan menempatkan syurthah baik di kota, desa, perbatasan, pasar, perkampungan, pantai, gunung, komplek pemerintahan, di jalan-jalan umum, komplek perusahaan, di mana saja. Warga negara tidak akan dibebani untuk menyewa satpam dan wajib jaga ronda keliling seperti saat ini. Kegiatan-kegiatan warga negara akan dijaga oleh syurthah tanpa ada proses wajib ijin. Semua dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman, dan tentram di tengah masyarakat.

Syurthah diberikan wewenang penindakan, adapun sanksi bagi pelaku kriminalitas ditetapkan oleh pengadilan. Jaminan keamanan membutuhkan penerapan hukum-hukum pembuktian (ahkam al-bayyinat) dan sistem sanksi Islam (nidzom uqubat fil Islam).

Perlindungan terhadap ulama bukan saja untuk pribadi ulama. Perlindungan ulama untuk kepentingan yang lebih luas. Ulama adalah pewaris para nabi, dakwahnya di tengah umat dalam rangka membangun kesadaran masyarakat. Ulama bukan alat politik kekuasaan, namun ulama wajib berpolitik memberikan koreksi dan muhasabah kepada para penguasa agar lurus dalam mengurusi urusan rakyat. Sikap kritis ulama tidak boleh diteror oleh pihak manapun.

Jaminan keamanan bagi ulama tidak cukup hanya lips service, pernyataan kosong tanpa kebijakan lapang. Mimbar dakwah politik ulama harus dibuka tanpa batas, hanya syariat yang berhak menjadi batasan dakwah ulama. Sehingga, program sertifikasi dai sebenarnya kontra produktif dengan pernyataan pemerintah memberikan jaminan kebebasan dakwah para ulama.

Walhasil, apa sebenarnya motif pemerintah dalam berbagai pernyataannya terkait peristiwa penusukan Syeikh Ali Jaber. Umat terus memantau, berharap tipis keadilan masih mungkin ditegakkan dalam sistem sekuler oligarki. Wallahu a’lam.