Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jakarta PSBB, Bimbang antara Kesehatan dan Ekonomi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020, atau sudah berlangsung sepekan. Namun dalam waktu sepekan tersebut belum juga menunjukkan penurunan kasus positif corona. Penambahan kasus tidak kurang dari 900 kasus.
Oleh: Putri Eka Rizwana, S.Pd. (Komunitas Annisaa Ganesha)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020, atau sudah berlangsung sepekan. Namun dalam waktu sepekan tersebut belum juga menunjukkan penurunan kasus positif corona. Penambahan kasus tidak kurang dari 900 kasus. Selain itu, karna PSBB ini berpotensi menyebabkan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos) dan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti yang dikatakan oleh menteri sosial Julari. P.

Dilansir dari Detik.news (13/9/20), Julari. P mengatakan bahwa "Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi," Menurut dia, ada dua aspek penting yang perlu dikalkulasi terkait bila diperlukan bansos tambahan, yakni penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran. Dua aspek tersebut membutuhkan telaah mendalam dan koordinasi.

Ditambah lagi, PSBB ini memukul sejumlah lini bisnis, termasuk restoran. Kondisi tersebut membuat sejumlah restoran mengambil kebijakan untuk menjual dagangannya hingga di emperan. Sejumlah restoran baik skala kecil maupun besar telah menerapkan langkah yang sama.

Dari pengusaha sampai kemenko perekonomian menyikapi negatif kebijakan PSBB Jakarta karna dianggap akan menurunkan pergerakan roda perekonomian dan diniliai meniru cara Barat untuk menetapkan ‘blanket lockdown’ yang mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial pada area yang luas tanpa jaminan total dari pemerintah.

PSBB ternyata juga bertentangan dengan nurani sistem kapitalisme yang sedang diterapkan dalam negara ini. Terbukti, kebijakan ini menguras keringat negara dalam hal pengadaan tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatan. Gebrakan DKI Jakarta justru dianggap opsi buruk karena pemerintah tidak mampu berhadapan dengan dampak yang ditimbulkan pandemi ini.

Berbeda sekali dengan cara khilafah (negara islam) saat menangani wabah. Contohnya, pada masa kekhalifahan Umar Bin Khaththab ketika menghadapi krisis beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan sendiri makanan ke setiap rumah.

Apalagi ketika masyarakat di-lockdown, kebijakan ini akan menekan jumlah mobilitas rakyat sedang kebutuhan mereka tetap terpenuhi oleh jaminan negara. Begitu pula SDM yang dibutuhkan untuk mendistribusikan bahan pangan, yakni aparatur Khilafah. Aparatur Khilafah selain memiliki kompetensi juga amanah menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, serta memiliki kesadaran ruhiyah tinggi bahwa tugas yang dijalankan ialah bagian amal saleh yang akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT.

Sebaliknya, sistem kapitalisme telah nyata kegagalannya menyejahterakan manusia sekalipun tanpa wabah pandemi. Apalagi pada saat wabah saat ini, ketika kekhawatiran bahkan kekacauan telah terjadi di mana-mana sementara solusi yang benar tak kunjung hadir.

Referensi:
-https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5180569/sedih-corona-dan-psbb-bikin-resto-jualan-di-pinggir-jalan/2

-https://news.detik.com/berita/d-5171730/psbb-dki-diperketat-mensos-menambah-bansos-bukan-keputusan-mudah?tag_from=wp_nhl_10

Post a Comment for "Jakarta PSBB, Bimbang antara Kesehatan dan Ekonomi"