pemerintah mengaku menggunakan influencer. Pengakuan pemerintah dinyatakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian ketika
Oleh : Taofik Andi Rachman, M.Pd. (Pengisi Tetap Channel Youtube Majelis Baitul Ummah )Ketika beberapa kali masyarakat mencurigai adanya buzzer atau influencer yang dipekerjakan oleh pemerintah pusat, selalu saja kesulitan dalam menggali data. Namun akhirnya kecurigaan ini terbukti, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pemerintah mengeluarkan dana sangat besar mencapai Rp 90,45 miliar untuk Influencer bahkan bisa lebih.
Data ini merupakan belanja pemerintah antara tahun 2017-2020 yang dikumpulkan ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian, 5 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), serta dua institusi penegak hukum yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang ditelusuri. Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci influencer dan key opinion leader tersebut dari tahun 2017.
Akhirnya, setelah terbelit-belit menolak temuan ICW ini pemerintah mengaku menggunakan influencer. Pengakuan pemerintah dinyatakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian ketika menanggapi kritik ICW. Dia menyatakan bahwa penggunaan jasa influencer atau pemengaruh oleh lembaga pemerintah adalah sah untuk menyosialisasikan kebijakan. Influencer ini dipilih menurutnya sesuai kompetensi dan tidak untuk menyebarkan informasi yang keliru.
Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah menggunakan pihak ketiga dalam menjalankan kekuasaanya tidak hanya dalam mensosialisasikan kebijakan. Termasuk dugaan kuat penggunaan persecutor dalam menghadapi beberapa ormas yang tidak disukai oleh rezim atau setidaknya pemerintah membiarkan mereka menjalankan aksinya.
Seperti kejadian di sebuah Madrasah di Kecamatan Rembang, Pasuruan, seorang Kiyai sepuh, Zainullah Muslim, dipersekusi oleh massa dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser) lantaran terindikasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Kiyai yang dibentak-bentak hanya mengangguk-ngangguk dan tenang menghadapi mereka sampai meminta dilaporkan ke polisi jika beliau diduga bersalah. Munculnya video viral atas persekusi ini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Namun, tidak diduga Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mewakili pemerintah mengapresiasi langkah yang dilakukan massa tersebut tersebut sebagai tabayun yang mengedepankan cara-cara damai dalam menyikapi gesekan di masyarakat terkait masalah keagamaan.
Apresiasi ini dikritik salah satunya dari Sekretaris Umum FPI Munarman. Menurutnya, tindakan tersebut bukan tabayyun melainkan persekusi. Munarman berkata, “Katanya menghormati hukum, kok malah mempersekusi dan mengintimidasi begitu. Itu sangat tidak mendidik.”
Begitu juga Sosiolog Musni Umar ikut mengkritik pernyataan Menag ini. Menurutya, Islam tidak mengajarkan untuk membuat kekerasan, membentak, dan melakukan intimidasi kepada ulama atau kepada siapa pun.
Sehingga banyak yang mempertanyakan konsep tabayyunnya Menag ini. Dan menunjukkan bahwa sekelas Menag saja tidak paham apa itu tabayyun. Apakah tabayyun ala pemerintah itu seperti bentak-bentak kiyai sepuh dan tidak mengindahkan proses hukum seperti itu. Berbahaya jika kedepan ‘tabayyun’ seperti ini menjadi standar bagi kehidupan masyarakat kedepan, padahal ini jelas sebuah persekusi.
A. Pengadaan Jasa Influencer Rezim Tidak Percaya Diri
ICW menyatakan, pemerintah menyuntikan dana hingga Rp 90,45 miliar untuk pengadaan jasa Influencer. Pada tahun 2017, terdapat 5 paket pengadaan jasa influenser dengan nilai Rp 17,68 miliar. Pada tahun 2018, lebih besar menjadi Rp 56,55 miliar untuk 15 paket pengadaan jasa influencer. Pada tahun 2019, jumlahnya sebesar Rp 6,67 miliar untuk 13 paket pengadaan. Dan pada tahun 2020, mencapai ada 9,53 miliar yang dihabiskan untuk 7 paket pengadaan.
Lembaga pemerintah yang paling banyak menghabiskan anggaran untuk influencer adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 22 paket dan anggaran Rp 77,6 miliar. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 10,83 Miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1,6 Miliar, Kementerian Perhubungan Rp 195,8 juta serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 150 juta. Dan tahun 2020 sendiri, jumlahnya dipastikan semakin meningkat karena ada yang belum dipublikasikan di LPSE.
Peneliti ICW Egi Primayogha khawatir meningkatnya penggunaan jasa influencer oleh instansi pemerintah akan membuat pemerintah terbiasa mengambil jalan pintas untuk memengaruhi opini publik terkait sebuah kebijakan yang kontroversial. Pengerahan influencer itu dikhawatirkan menutup ruang percakapan publik terkait kebijakan kontroversial tersebut. Dia bisa bisa mengaburkan substansi kebijakan yang telah disusun, dan pada ujung akhirnya berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik tentang kebijakan itu.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga berbicara, bahwa pengerahan influencer atau buzzer juga bisa menipu publik dengan memburamkan informasi mana yang dipublikasikan bayaran, mana pendapat pribadi diri mereka. Ini karena, publik tidak bisa membedakan mana yang pendapat pribadi atau mana yang karena iklan yang dibayar. Berbeda jika iklan ditunjukkan oleh media massa seperti televisi atau radio yang memberi batas jelas antara siaran yang bersifat berita inti dengan siaran iklan.
Data ICW juga menyatakan secara umum pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,29 triliun untuk keperluan aktivitas digital dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ini. Anggaran ini digunakan untuk belanja penyediaan infrastruktur menunjang kegiatan di ranah digital, pengadaan komputer dan media sosial, dan juga membayar jasa influencer.
Egi dari ICW juga menilai, rezim tidak percaya diri dengan program dan kebijakannya. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah menggelontorkan banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk influencer. Egi memberikan contoh penggunaan influencer untuk sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019. Beberapa artis muncul menjadi influencer seperti Nama Gritte Agatha dan Ayushita WN total anggaran Rp 114,4 juta. Lalu terdapat nama Ahmad Jalaluddin Rumi atau El dan Ali Syakieb yang juga menjadi influencer untuk program tersebut. Kemendikbud juga menggelontorkan Rp 114,4 juta untuk dua influencer itu.
Bahkan Said Didu menyatakan bahwa membayar buzzer, menggunakan uang rakyat untuk menyerang rakyat lainnya. Ini karena kerap terjadi para tokoh diserang oleh buzzer ketika mereka mengkritik kebijakan pemerintah. Sehingga beberapa tokoh juga menyoroti influencer pemerintah yang turut serta mengkampanyekan program pemerintah ini. Mereka memandang influencer pemerintah tersebut hanya sekadar ikut bersuara tanpa memahami betul konten yang diangkatnya.
B. Persecutor untuk Ajaran Islam, Tidak untuk Ajaran Komunisme
Tindakan persekusi mulai muncul lagi dan mengkhawatirkan masyarakat. Persekusi sudah mencapai tahap mengancam kebebasan berpendapat dan berkumpul. Persekusi dapat mengancam kehidupan masyarakat karena sekelompok orang bisa menetapkan siapa pun dinyatakan bersalah dan menghukum tanpa melalui proses hukum atau due proses of law.
Politikus senior Amien Rais mengkritik jalannya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman Presiden Joko Widodo. Menurut Amien saat ini bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Beliau menilai hasil pembangunan politik di masa ini telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kecurigaan dan ketakutan terhadap umat Islam yang kritis dan korektif terhadap rezim begitu jelas kita rasakan. Bahkan menurutnya Kriminalisasi dan demonisasi, dan persekusi terhadap para ulama yang amar ma'ruf nahi munkar telah menjadi rahasia umum.
Amien Rais menggambarkan kondisi berbangsa dan bernegara era Jokowi dengan politik belah bambu. Memihak satu kelompok dan menjatuhkan kelompok yang lain. Para buzzer bayaran, dan para jubir Istana di berbagai diskusi atau acara di banyak stasiun televisi semakin menambah kecurigaan banyak kalangan teradap politik Jokowi yang beresensi politik belah bambu.
Persatuan kaum muslimin di Indonesia pun kini terbelah. Akibatnya ada muslim atau ormas yang sesama muslim sering terlihat galak dan keras, namun terhadap nonmuslim dan idenya bermuka manis bahkan bergandengan tangan bekerja sama. Sampai-sampai bersinggungan dengan prinsip akidah pun dianggap tidak apa-apa seperti menjaga tempat ibadah nonmuslim ketika hari raya mereka, saling memberikan selamat atas hari besar mereka, hingga doa bersama dan shalawatan ditempat ibadah mereka.
Namun sikap ini berbeda jika terhadap kaum muslimin saudara mereka yang hanya beda ijtihad dalam masalah furu'iyah, seringnya menunjukkan semangat permusuhan. Sampai mengambarkan sebuah simbolisasi atas mereka yang harus dimusuhi, baik dengan celana cingkrang, berjenggot panjang, jidadnya hitam, cadar, aktivis hijrah dan aktivis Khilafah. Padahal kalau seandainya ijtihad tersebut berbeda maka tinggal saling menghargai saja sebagai saudara. Dan kalaupun pendapat mereka salah maka itu bagian hukum Syariah dan bagian mereka satu ganjaran, tidak berdosa sebagaimana dosanya fitnah kekufuran.
Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama umat melakukan penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bahkan meminta dilakukan pengusutan kepada para inisiator RUU yang bercorak menghidupkan kembali faham komunisme, ormas ini tidak melakukan pergerakan ‘tabayyun’ sebagaimana kepada Kiyai sepuh di pasuruan yang diduga aktifis HTI.
Bahkan MUI juga mendorong adanya “masirah kubro” dari umat Islam di seluruh pelosok, jika Maklumat Penolakan RUU tidak diindahkan oleh DPR atau Pemerintah. Namun hal ini juga tidak menggerkan mereka sama sekali.
Inilah contoh beberapa kali rendahnya persatuan kaum muslimin yang harus segera diperbaiki. Semangat persatuan ini terus diuji sudah dari dulu, namun ada kaum muslim yang terus memperbaiki sampai terbentuknya bangunan kuat persatuan dan kesatuan mereka seperti satu tubuh yang kuat.
C. Kepemimpinan Islam Mandiri dan Melayani
Pemerintah mana pun tidak akan kehilangan dukungan dari rakyat terhadap kebijakan yang diambil dan tidak membutuhkan buzzer untuk mempengaruhi rakyat agar bisa menerima kebijakan itu, jika pemerintah tersebut membuat kebijakan yang baik untuk mereka. Kebijakan tersebut tanpa influencer pun akan didukung oleh rakyat.
Dana besar miliyaran yang dikeluarkan pemerintah untuk buzzer seharusnya digunakan untuk baik untuk hibah untuk masyarakat kecil atau bisa untuk pengembangan ekonomi rakyat seperti mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kalau kita lihat kontribusi UMKM ini merupakan sebagai penopang perekonomian rakyat. Pada tahun 2019 UMKM memberikan kontribusi besar dengan angka 65% bagi PDB Indonesia. Apalagi pada saat pandemi corona yang belum selesai, dimana UMKM sangat terpukul dan butuh bantuan dari Pemerintah. Data dari Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) di bulan Juni tahun ini, ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi.
Ini berbeda dengan kepemimpinan Islam yang sejak dari awal merupakan kepemimpinan yang mandiri, memiliki kekuasaan yang sempurna yang tidak diintervensi dan selalu ada dalam melayani rakyatnya. Ini memang, kepemimpinan yang ada di negeri-negeri kaum Muslimin hari ini dipengaruhi intervensi asing sampai ke ranah Undang-Undang (UU). Di Indonesia, temuan ini diperolehnya dari sumber Badan Intelijen Negara pada tahun 2010 selama 12 tahun masa reformasi, dimana terdapat puluhan UU dengan intervensi asing. Bahkan 76 undang-undang yang draftnya dilakukan pihak asing. Intervensi ini merupakan upaya liberalisasi sektor vital di Indonesia, seperti UU terkait Kelistrikan, Migas, Pertanian, Perbankan dan Keuangan, sumber Daya Air dan lain-lain. Apalagi pada tahun 2020 angkanya bisa saja meningkat.
Kepemimpinan Islam juga selalu menjadikan dirinya sebagai junnah atau perisai bagi umat yang menjaga, melayani dan menyelesaikan problematika mereka. Oleh karenanya, kepemimpinan Islam bertahan sampai 1400 tahun lamanya. Ini tidak mungkin kecuali selama itu umat Islam selalu ada bersama mereka, membela dan menyokongnya. Begitu juga kepemimpinan Islam juga selalu mengurusi rakyatnya. []
Selesai Wa Allahu A’lam.
COMMENTS