Apa yang merasuki pemimpin Indonesia kini, kepemimpinan dipertanyakan, kredibilitasnya-pun kian turun. Kali ini dia akan membawa serta anaknya untuk masuk ke dalam dunia politik dengan mencalonkan putra sulungnya Gibran Rakabuming sebagai calon walikota Solo.
 |
Apa yang merasuki pemimpin Indonesia kini, kepemimpinan dipertanyakan, kredibilitasnya-pun kian turun. Kali ini dia akan membawa serta anaknya untuk masuk ke dalam dunia politik dengan mencalonkan putra sulungnya Gibran Rakabuming sebagai calon walikota Solo.
Tidak hanya Gibran tapi ada beberapa anak dari elit politik yang mencalonkan diri, seperti Bobby Nasution, menantu presiden yang mencalonkan menjadi walikota Medan, Siti Azizah putri dari Ma'ruf Amin yang mencalonkan diri menjadi walikota tangsel.
Rezim ini mulai membawa anggota keluarganya untuk masuk ke dalam dunia politik mungkin karena lebih menguntungkan daripada hanya menjadi pengusaha.
Efek dari praktek oligarki berujung pada politik yang tidak lagi dikelola oleh politis yang memiliki etika tapi dikuasai oleh para pencari keuntungan berupa materi dan kekuasaan. Akibatnya, kultur atau budaya politik tidak terbangun. Dalam praktiknya, pencalonan lewat parpol sering terdistorsi oleh praktik politik yang bukan saja tidak mengakomodasi aspirasi publik dalam penentuan calon, namun juga terjadi manipulasi aspirasi atas nama politik uang. Pencalonan melalui parpol bukan lagi menjadi ajang kontestasi kapasitas dan kapabilitas, tetapi lebih pada ajang pertarungan modal/kapital.
Dengan model rekrutmen seperti ini sulit mengharapkan parpol dapat mengakomodir figur-figur potensial masyarakat, apalagi jika tidak memiliki modal sosial dan kapital yang cukup.
Ini bukan soal anomali dari praktek demokrasi tapi karena sistem, di mana sistem ini berpeluang untuk melakukan dinasti politik. Dalam demokrasi yang berpeluang mengendalikan kekuasaan adalah kapital karena pemimpin yang terpilih di danai kapital.
Untuk menolak politik dinasti maka demokrasi harus disingkirkan. Mengganti sistem demokrasi yang rusak dengan sistem islam yang berbasis pada hukum hukum Allah bukan hukum buatan manusia yang bisa diotak atik demi kepentingan para kapital.
Sistem islam meniscayakan adanya dinasti politik tetapi mereka yang mewarisi memang mempunyai kemampuan memimpin dan kredibilitas sebagai seorang pemimpin bukan hanya sekedar menjadi anak seorang pemimpin tapi tidak mampu menjadi pemimpin. Pemimpin tersebut dibatasi dengan aturan Islam dari Sang Khalik. Tidak boleh keluar dari sistem Islam apalagi mau menerapkan sistem buatan manusia yang bisa jadi itu keliru. Tidak akan mungkin. Ketika pemimpin tersebut sudah keluar jalur, maka sistem itu sendiri yang memperbolehkan seorang pemimpin dicopot dari jabatannya.
Nah, kalau sudah begini, siapapun juga tidak bisa mengotak-atik dan berkepentingan untuk mengubah aturan sesuai kehendak dan manfaat untuk dirinya atau keluarganya. Sistem Islam mampu mencegah seorang pemimpin berbuat kolusi, korupsi, apalagi nepotisme.
COMMENTS