Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PDIP MATI GAYA, RUU BPIP BAKAL KEMBALI DITENTANG UMAT

PDIP sangat terlihat ingin memanfaatkan penggantian RUU HIP menjadi RUU BPIP untuk keluar dari lumpur politik yang menyeretnya ke kubangan rawa yang dalam

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

"RUU HIP itu sudah tidak lagi ada, tidak lagi dibahas, tak dipakai lagi. Ketika tak dibahas, tak dipakai ngapain diungkit lagi,"[Muchamad Nabil Haroen, Anggota DPR RI dari PDIP, 16/7/2020].

PDIP sangat terlihat ingin memanfaatkan penggantian RUU HIP menjadi RUU BPIP untuk keluar dari lumpur politik yang menyeretnya ke kubangan rawa yang dalam. Partai banteng ini, telah lama terperosok dalam lumpur kemelut RUU HIP dan butuh untuk segera keluar dan menepi, membersihkan diri dan kembali membangun citra partai sebagai partainya wong cilik.

RUU BPIP yang disodorkan Jokowi ke pemerintah, ibarat tongkat pengait untuk menarik PDIP keluar dari lumpur. Segera saja, PDIP meraih tongkat ini dengan harapan dapat segera keluar dari lumpur politik RUU HIP.

Diawali dari Pernyataan Puan Maharani, yang meminta polemik RUU HIP disudahi. Dengan berlagak seorang sosok Negarawan, Puan mengajak segenap rakyat untuk bersatu, bahu membahu, meninggalkan polemik RUU HIP dan segera berfokus menghadapi situasi pandemi.

Tidak berselang lama, Nabil yang juga anggota DPR RI dari PDIP juga mengunggah aksara yang sama. Mengajak segenap rakyat tidak meributkan lagi RUU HIP karena sudah tidak ada dan sudah diganti dengan RUU BPIP.

Ia mengtakan, saat ini pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk tidak lagi membahas RUU HIP tersebut, yang akan menjadi pembahasan ke depan adalah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Bahkan, Nabil menyebut pembahasan terkait RUU BPIP sendiri tidak dilakukan dalam waktu dekat melainkan setelah permasalahan corona selesai ditangani. Lebih jauh, Nabil juga menjelaskan RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP yang sebelumnya menuai kontoversi di masyarakat. RUU BPIP menurutnya perlu dibentuk agar BPIP memiliki payung hukum sehingga tak bisa diubah-ubah.

PDIP sangat berharap RUU BPIP ini akan menyudahi polemik antara Umat dengan PDIP. Padahal, PDIP melupakan beberapa substansi aspirasi yang tak mungkin bisa dikecoh hanya dengan menerbitkan RUU BPIP, yakni :

Pertama, polemik RUU HIP justru bermula dari penolakan umat terhadap eksistensi BPIP. Sejak didirikan, BPIP tidak memberikan kemaslahatan bagi Umat, bangsa dan negara.

BPIP cenderung dibentuk hanya untuk berbagai kue politik pasca Pilpres dan dijadikan sarana untuk "memaksa" tafsir penyelenggaraan nilai berbangsa khususnya terkait Pancasila agar sejalan dengan kehendak Penguasa.

Puncak kemelut BPIP adalah ketika Yudian Wahyudi kepala BPIP menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama. Berlanjut semakin meruncing, ketika muncul wacana salam Pancasila yang mengusik eksistensi salam agama Islam yang telah ada ditengah masyarakat.

Tuntutan agar BPIP dibubarkan bergema. Yudian Wahyudi bahkan sempat mengungkap akan puasa bicara setahun, untuk mengindari polemik makin keras.

Mengganti RUU HIP menjadi RUU BPIP itu artinya memantik perseteruan lama, yakni perseteruan umat yang menolak eksistensi BPIP dengan rezim PDIP yang kekeuh mempertahankan BPIP.

Kedua, PDIP masih menganggap eksistensi RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP sebagai representasi penjagaan Marwah dan Wibawa partai, yang sebelumnya babak belur dikeroyok umat dalam diskursus RUU HIP. Namun PDI-P lupa, dengan mengajukan RUU BPIP berarti PDI-P justru membuat babak baru pertarungan politik keumatan yang dimotori Ormas dan elemen civil society dengan politik kepartaian yang dimotori oleh partai politik wabil khusus oleh PDIP.

Ini sama saja PDIP ingin keluar dari lumpur politik RUU HIP dan ingin kembali masuk lumpur dengan menggali lubang RUU BPIP. Tanpa disadari, PDIP sengaja diumpan oleh partai lainnya, agar terus berpolemik dengan umat dalam waktu yang panjang, sehingga tidak dapat berkonsentrasi untuk meraih kursi kekuasaan dalam sejumlah kontestasi politik.

Partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB atau PPP jelas tak akan mau berjibaku berdiri bersama PDIP dalam polemik lanjutan setelah RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. Partai lain akan membiarkan PDIP dikerubuti Umat, sementara kue politik yang luput dari PDIP akan menjadi objek jarahan dan rebutan partai lainnya.

Partai lain hanya akan pura pura tetap dalam komitmen koalisi, sekedar untuk menjamin kursi menteri mereka tidak digeser. Dan partai, sudah dapat mengukur tingkat keberanin PDIP dalam urusan ini. PDIP dipastikan tidak akan berani mengganggu Menteri jatah partai, kecuali dari jalur non partai. Itupun, baru dilakukan setelah dapat menundukkan petugas partainya yang sering mbalelo.

Ketiga, dan inilah yang paling membuat PDIP MATI GAYA, yakni bangkitnya gerakan politik kerumatan yang perlahan akan menggeser determinasi politik kepartaian.

Ormas dan gerakan civil society tidak hanya akan berhenti pada isu RUU HIP. Gerakan politik kerumatan akan terus menjadi rival politik dan membongkar pengkhianatan gerakan politik kepartaian yang selama ini sangat mengecewakan.

Hehe, jadi setelah semua uraian ini dapat dipastikan PDIP belum atau tidak bisa rehat dari kemelut perseteruan dengan umat. RUU BPIP tak bisa membungkam umat. PDIP benar benar mati gaya. [].

Post a Comment for "PDIP MATI GAYA, RUU BPIP BAKAL KEMBALI DITENTANG UMAT"