Pasutri Bupati Dan Ketua DPRD Kutim Tercokok KPK, Satyo Purwanto: Threshold Suburkan Oligarki Politik

Adanya threshold atau ambang batas pencalonan pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai rawan konflik kepentingan dan politik uang.

Adanya threshold atau ambang batas pencalonan pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai rawan konflik kepentingan dan politik uang.
Adanya threshold atau ambang batas pencalonan pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai rawan konflik kepentingan dan politik uang.

Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, adanya threshold membuat para calon yang maju Pemilu harus menggelontorkan biaya yang sangat besar.

Sehingga, sangat dimungkinkan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal, mulai mencari dana saat pencalonan hingga nantinya kembali mencari dana untuk menggantikan biaya kepada para pendonor.

"Mestinya UU Pemilu harus sarat dengan pembenahan dan bersifat jangka panjang, ada yang salah dalam sistem pemilu saat ini, terutama pemilu Pilpres dan Pilkada di Indonesia. Threshold akhirnya menjadi "berhala" dalam nilai-nilai demokrasi, brengseknya aturan ini pun masih masuk draf RUU Pemilu yang akan diajukan oleh KPU," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/7).

Satyo melanjutkan, threshold juga dinilai dapat menyuburkan oligarki politik yang disebabkan beberapa faktor. Seperti regulasi, tata kelola partai politik yang belum demokratis, serta penegakan hukum, kesadaran dan pemahaman politik masyarakat yang tidak merata di setiap daerah.

"Regulasi yang ada membuat oligarki politik mendapatkan manfaat ekonomi," kata Satyo.

Apalagi kata Satyo, penerapan ambang batas pencalonan Presiden ataupun Pemimpin daerah dapat menyebabkan generasi muda, sosok terbaik, hak perempuan hingga kader terbaik partai sulit untuk mengikuti kontestasi dengan berbagai sebab.

"Ambang batas pencalonan membuat akses partisipatif masyarakat menjadi terbatas. Ini menjadi ironis," terang Satyo.

Tak hanya itu sambung Satyo, ambang batas pencalonan juga mendistorsi nilai-nilai demokrasi karena berpeluang terjadinya transaksi politik dari partai politik atau pun calon pemimpin dengan para mafia ekonomi.

"Seperti contoh kasus Bupati Kutai Timur akibat adanya "driver cost" atau menjadi pemicu biaya saat menembus ambang batas yang memerlukan biaya sangat besar hingga merusak akal sehat," jelas Satyo.

"Bahkan masyarakat kadang tidak diberikan pilihan calon pemimpin yang terbaik akibat hanya ada 1 calon tunggal, yang istilahnya melawan "kotak kosong", kondisi ini mendegradasi demokrasi ke level terbawah, ini adalah dampak negatif dari penerapan threshold yang rawan konflik kepentingan dan politik uang," pungkas Satyo.(rmol)
SHAREVISIT WEBSITE

COMMENTS

Name

afkar,5,agama bahai,1,Agraria,2,ahok,2,Analysis,50,aqidah,9,artikel,13,bedah buku,1,bencana,23,berita,49,berita terkini,228,Breaking News,8,Buletin al-Islam,13,Buletin kaffah,54,catatan,5,cek fakta,2,Corona,122,curang,1,Dakwah,42,demokrasi,52,Editorial,4,Ekonomi,186,fikrah,6,Fiqih,16,fokus,3,Geopolitik,7,gerakan,5,Hukum,90,ibroh,17,Ideologi,68,Indonesia,1,info HTI,10,informasi,1,inspirasi,32,Internasional,3,islam,192,Kapitalisme,23,keamanan,8,keluarga,51,Keluarga Ideologis,2,kesehatan,83,ketahanan,2,khi,1,Khilafah,289,khutbah jum'at,3,Kitab,3,klarifikasi,4,Komentar,76,komunisme,2,konspirasi,1,kontra opini,28,korupsi,40,Kriminal,1,Legal Opini,17,liberal,2,lockdown,24,luar negeri,47,mahasiswa,3,Medsos,5,migas,1,militer,1,Motivasi,3,muhasabah,17,Musibah,4,Muslimah,87,Nafsiyah,9,Nasihat,9,Nasional,2,Nasjo,12,ngaji,1,Opini,3556,opini islam,87,Opini Netizen,1,Opini Tokoh,102,ormas,4,Otomotif,1,Pandemi,4,parenting,4,Pemberdayaan,1,pemikiran,19,Pendidikan,112,Peradaban,1,Peristiwa,12,pertahanan,1,pertanian,2,politik,320,Politik Islam,14,Politik khilafah,1,propaganda,5,Ramadhan,5,Redaksi,3,remaja,7,Renungan,5,Review Buku,5,rohingya,1,Sains,3,santai sejenak,2,sejarah,70,Sekularisme,5,Sepiritual,1,skandal,3,Sorotan,1,sosial,66,Sosok,1,Surat Pembaca,1,syarah hadits,8,Syarah Kitab,1,Syari'ah,45,Tadabbur al-Qur’an,1,tahun baru,2,Tarikh,2,Tekhnologi,2,Teladan,7,timur tengah,32,tokoh,49,Tren Opini Channel,3,tsaqofah,6,tulisan,5,ulama,5,Ultimatum,7,video,1,
ltr
item
Tren Opini: Pasutri Bupati Dan Ketua DPRD Kutim Tercokok KPK, Satyo Purwanto: Threshold Suburkan Oligarki Politik
Pasutri Bupati Dan Ketua DPRD Kutim Tercokok KPK, Satyo Purwanto: Threshold Suburkan Oligarki Politik
Adanya threshold atau ambang batas pencalonan pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai rawan konflik kepentingan dan politik uang.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4Ho7gPXXEjjHTrXbk79-298QHcK1N7nVnPy778_q8R1-sz7CQ8uRO6fdilNRTpIzKZh1YWbCjFIqrEWDxQCZpff43Bln8-_ti7DEKEHibznnTvfc9EhUUBrqLovsYEfThZXVgF-7m1E/s640/227828_01173823072020_kutai_timur.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4Ho7gPXXEjjHTrXbk79-298QHcK1N7nVnPy778_q8R1-sz7CQ8uRO6fdilNRTpIzKZh1YWbCjFIqrEWDxQCZpff43Bln8-_ti7DEKEHibznnTvfc9EhUUBrqLovsYEfThZXVgF-7m1E/s72-c/227828_01173823072020_kutai_timur.jpg
Tren Opini
https://www.trenopini.com/2020/07/pasutri-bupati-dan-ketua-dprd-kutim.html
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/2020/07/pasutri-bupati-dan-ketua-dprd-kutim.html
true
6964008929711366424
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy