Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tapera Jadi Polemik, Butuh Solusi Sistemik


Oleh : Risnawati (Pengiat Opini Media Kolaka)

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dikeluarkannya peraturan ini, seluruh pekerja wajib menjadi peserta dan penghasilannya dipotong 3% per bulan sebagai iuran simpanan Tapera. Besaran iuran ditanggung sebanyak 2,5% oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja, langkah ini pun menimbulkan polemik.

Dilansir dalam dari voa-islam.com, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Suryadi mengimbau, isi kebijakan PP Tapera seharusnya lebih memperhatikan kondisi perekonomian dampak dari pandemi yang masih berlangsung saat-saat ini.

Suryadi mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 pula, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bahkan hanya sebesar 0 persen. “Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, di mana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka seharusnya Pemerintah berhati-hati pada saat menetapkan PP 25/2020,” kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengungkapkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang menjadi dasar terbitnya PP 25/2020 ini pada awalnya dilahirkan untuk membantu pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

"Kejutannya adalah terkait besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja. Yakni, di mana 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja itu sendiri," imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat II tersebut.

Sebelumnya diketahui, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar baru-baru ini menargetkan 13 juta peserta atau nasabah Tapera dalam lima tahun periode tabungan perumahan tersebut beroperasi. Peserta nasabah Tapera tahap awal berasal dari kelompok peserta Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah sekitar 4,2 juta orang.

Segmen peserta yang menerima manfaat berupa pembiayaan perumahan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, kelompok peserta yang menjadi nasabah Tapera terdiri dari ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan BUMDes, personel TNI-Polri, pegawai swasta, wiraswasta atau pekerja mandiri dan tenaga kerja asing atau pekerja WNA yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia

Dalam kapitalis, rakyat menjadi pelayan bagi penguasa. Sudahlah melayani, dipersulit kehidupannya dan diambil lagi keuntungan sebesar-sebesarnya. Lengkap sudah penderitaan si pelayan. Beginilah bila negara masih mempertahankan sistem yang diterapkan. Kepemimpinan yang amanah seperti barang langka. Susah dilakukan tatkala harta dan tahta dalam genggaman. Sistem kapitalisme memang mengajarkan seseorang bersikap acuh. Yang penting tuan kapital senang, kesusahan rakyat urusan belakangan. Maka, muncuatnya kebijakan potongan Tapera ini sejatinya mengonfirmasi ketidakmampuan dan gagalnya penguasa mengurus rakyatnya. Begitulah nasib rakyat di tangan rezim kapitalis liberal.

Kepemimpinan Islam Adalah Amanah


Kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Berkaitan dengan pengurusan rakyat, Rasulullah saw. bersabda: “Dulu Bani Israil selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khalifah.” Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Beri mereka hak mereka karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas urusan saja yang telah diserahkan kepada mereka.” (HR Muslim).

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada Hari Kiamat, apakah mereka telah mengurus mereka dengan baik atau tidak. Mengurusi kemaslahatan rakyat yang menjadi amanah seorang pemimpin tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya (syariah Islam). Karena itu selalu merujuk pada syariah Islam dalam mengurus semua urusan rakyat adalah wajib.

Allah SWT berfirman:: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah)… (TQS al-Nisa’ [4]: 59).

Mengomentari ayat di atas, Imam al-Qurthubi berkata, “Setelah ayat sebelumnya (QS an-Nisa’ [4]: 58) memerintahkan para penguasa untuk menunaikan amanah dan mengatur urusan masyarakat dengan adil, ayat ini diawali dengan perintah kepada rakyat agar: Pertama, menaati Allah SWT dengan cara melaksanakan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, menaati Rasul-Nya, yakni dalam semua hal yang beliau perintahkan maupun yang beliau larang. Ketiga, menaati para pemimpin.”

Dengan demikian amanah untuk mengurus semua kemaslahatan rakyat tidak boleh didasarkan pada aturan-aturan kapitalis sekular—sebagaimana yang terjadi saat ini—yang dasarnya adalah hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Allah SWT jelas mencela segala tindakan yang berumber dari hawa nafsu manusia: “Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya… (TQS al-Kahfi [18]: 28).

Pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau, para pemimpinlah (khalifah/kepala negara, wali/gubernur, amil/walikota/bupati, panglima tentara) yang setiap Jumat berkhutbah menyampaikan nasihat takwa kepada kaum Muslim. Dari sini juga bisa dimengerti bahwa para pemimpin bertugas menjaga agar rakyat yang mereka pimpin tetap dalam jalur takwa, yakni tetap berjalan sesuai dengan syariah Allah SWT agar Dia meridhai mereka.

Alhasil, jelaslah bahwa kepemimpinan yang amanah hanyalah kepemimpinan yang didasarkan pada syariah Islam. Dengan kata lain, pemimpin yang amanah hanyalah pemimpin yang benar-benar menerapkan dan menjalankan syariah Islam secara kâffah dalam mengurus semua urusan rakyatnya. Tanpa syariah Islam, sebagaimana yang terjadi saat ini, khususnya di negeri ini, mustahil para penguasa dan para pemimpin bisa amanah dalam mengurus rakyat mereka.

Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya
(HR Muslim). Siapapun yang diangkat memegang tampuk kepimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka (HR Ahmad).

Khilafah Memberi Jaminan, Bukan Beban
Rasulullah Saw bersabda,“Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang Muslim maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di Hari Kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Jadi, semua pegawai Negara dalam Khilafah digaji dengan akad ijarah dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaan. Sebagai contoh, pada masa Khalifah bin Abdul Aziz, gaji para pegawai Negara hingga ada yang mencapai 300 dinar (1.275 gram emas) atau setara Rp114.750.000. Luar biasa, nominal yang sangat fantastis. Wajar kehidupan rakyatnya sangat sejahtera dan berkah. Gaji pegawai Negara diambil dari kas baitulmal. Namun apabila tidak mencukupi, maka bisa ditarik dharibah/pajak yang bersifat temporer. Dalam Khilafah begitu besar terbukanya lapangan pekerjaan, maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga untuk mendapat beragam jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua. Maa Syaa Allah

Maka, akhir cerita negeri ini akan baik dan berkah jika Islam yang menjadi sistem peraturan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Karena, kepentingan rakyat akan diutamakan. Negara pun akan melayani kebutuhan mereka. Lalu, butuh berapa lagi agar kita sadar bahwa menerapkan kapitalisme demokrasi benar-benar tak ada untungnya. Sungguh melelahkan. Tidakkah kita merasa lelah dengan sistem ini? Ya. Sudah selayaknya kita kembali ke Islam saja!. Allahu Akbar!

Post a Comment for "Tapera Jadi Polemik, Butuh Solusi Sistemik"