Jokowi Reshuffle 2020
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak jengkel dengan para kinerja menteri kabinetnya. Bahkan dalam rapat kabinet, Jokowi sampai menyinggung reshuffle dan membubarkan lembaga karena tak mampu bekerja cepat menghadapi pandemi Covid-19.
Jokowi menyebut sejumlah sektor yang menjadi sorotan. Misalnya, kesehatan yang dianggap tak maksimal dalam menyerap anggaran Rp 75 Triliun, baru keluar 1,35 persen. Kemudian, sektor sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk sektor ekonomi yang belum maksimal keluarkan stimulus ekonomi.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah tahu dan memahami mana saja kementerian yang seharusnya di reshuffle.
"Dengan kekacauan itu, Jokowi tahu mana Menteri yang malah menjadi beban, bikin tambah kacau arah pemerintahan dan mana yang tidak. Mana yang bisa bekerja di tengah krisis, mana yang tidak," ujar Ubed kepada merdeka.com, Senin (29/6).
"Nampaknya telah jadi tanda menteri yang menjadi beban dan patut untuk direshuffle yakni, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menkum HAM, Menteri ketenagakerjaan, Menteri Ekonomi, dan Menteri Perindustrian," tambahnya.
Selain para menteri itu, Ubed mengingatkan, nampaknya Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi terhadap dua Menteri Koordinator. Yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto .
"Selain itu ada dua Menko yang juga jadi beban Jokowi yang perlu dievaluasi dan bahkan direshuffle yaitu Menko Manivest dan Menko Ekuin. Argumennya karena sudah ada Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi undang-undang tetapi tidak efektif digunakan oleh dua Menko tersebut. Bahkan justru membuat kegaduhan saja, dari kegaduhan TKA, kegaduhan debat terbuka yang gagal, dan juga kegagalan Kartu Prakerja yang dihandle langsung oleh Menko Ekuin," sebut Ubed.
Selain kinerja, lanjut dia, keberanian Presiden Jokowi melakukan evaluasi bahkan reshuffle terhadap dua menko tersebut. Bisa menjadi jawaban publik atas kekuasaan kepemimpinan Jokowi.
"Ini ujian leadership Jokowi. Jika Jokowi berani reshuffle dua Menko tersebut itu artinya Jokowi lulus. Karena ia (dua menko tersebut) diam-diam seorang yang memiliki semacam strong leadership. Kalau tidak berani reshuffle dua Menko tersebut itu artinya membenarkan tesis bahwa ada yang mengendalikan Jokowi," ungkapnya.
Namun, dia menilai dampak dari reshuffle kabinet dalam situasi pandemi Covid-19 tergantung seberapa kuat keputusan Jokowi. Dengan mengganti orang-orang yang ada dilingkarannya.
"Jika argumenya kokoh dan menteri penggantinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang hebat mampu bekerja dengan sangat baik ditengah pandemi Covid-19. Tentu itu akan positif untuk pemerintahan Jokowi sekaligus akan mendapat respon positif dari publik maupun dunia internasional," tuturnya. [] Sumber: Merdeka
COMMENTS