Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

HIJACKED STATE

Hijacked state

Oleh : Yudha Pedyanto | Penulis Buka "Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya"

Tahukah Anda apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Tahukah Anda siapa yang memegang kendali negeri ini? Tahukah Anda mengapa negeri ini dikelola seperti amatiran dan ugal-ugalan? Tetap bersama saya dan Anda akan menemukan semua jawabannya.

Kita mulai dari pandemi. Ada banyak spekulasi dan teori konspirasi. Tapi biarlah semuanya tadi jadi konsumsi kaum minim literasi dan intelejensi. Buat selain mereka; mari belajar berfikir saintifik berdasarkan fakta dan data empirik.

Pertama-tama, saya akan memberikan gambaran seperti apa negara-negara yang berhasil dan gagal tangani Covid-19. Tolong buka https://www.endcoronavirus.org/countries lalu cari Indonesia. Perhatikan bedanya dengan negara-negara lain.

Anda akan melihat grafik negara-negara pemenang mulai turun, sedangkan grafik negara-negara pecundang masih menanjak naik. Sayangnya kita termasuk yang kedua. Tahan nafas Anda, karena Anda belum mendengar kabar yang lebih buruk lagi.

Menurut Ahli biostatistik dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, grafik yang di-release pemerintah under reporting (tidak akurat). Mengapa tidak akurat? Karena sample-nya sangat sedikit. Mengapa sedikit? Karena rasio tes atau tes per populasi kita terendah di Asia.

Sebagai contoh, Italia memiliki rasio pemeriksaan 39 orang per 1.000 penduduk. AS 24 orang per 1.000 penduduk. Korsel 12 orang per 1.000 penduduk. Malaysia 7 orang per 1.000 penduduk. Vietnam 2,7 orang per 1.000 penduduk. India 1 orang per 1.000 penduduk.

Indonesia? Ia memiliki rasio pemeriksaan terendah 0,4 orang per 1.000 penduduk. Artinya jika grafik yang ada sekarang terus naik, kenyataannya bisa jauh lebih buruk dari grafik tersebut. Karena yang terjangkit Covid-19 angkanya jauh lebih besar. Tak terdeteksi. Berkeliaran bebas ke sana ke mari.

Sudahlah grafik terus naik, dan kenyataannya jauh lebih buruk dari grafiknya, tapi penguasa nampak bersikeras terapkan new normal. Mall-mall kembali dibuka. Penerbangan, perhotelan dan pariwisata diminta beroperasi seperti sedia kala. Sebenarnya penguasa kita berpihak kepada rakyat atau konglomerat?

Negara-negara yang grafiknya sudah turun dan layak jalani new normal seperti Korsel dan Jepang saja saat ini kelimpungan hadapi Covid-19 gelombang kedua. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang grafiknya masih terus naik? Bahkan kenyataannya jauh lebih buruk dari grafik tersebut?

Melihat keadaannya sedemikian rupa, seharusnya pemerintah lebih serius dan bersungguh-sungguh bekerja agar Covid-19 tidak merajalela. Misalnya meningkatkan rasio tes per populasi, mengkarantina zona merah, serta menjamin kebutuhan mereka.

Di samping itu, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang mampu memitigasi efek pandemi. Jerman misalnya, meski negara kapitalis tapi masih punya sedikit rasa welas asih kepada rakyatnya. Ia membebaskan pajak kepada rakyatnya yang terdampak pandemi. Bahkan para pemilik bisnis kecil diberi subsidi uang tunai.

Tapi di sini, alih-alih ada pengurangan pajak, yang terjadi justru sebaliknya. Tatkala rakyat butuh kesehatan murah BPJS malah naik, tatkala rakyat butuh listrik murah tagihan listrik malah naik. Bahkan jual beli online yang jadi “new normal” selama pandemi justru dikenai pajak baru sebesar 10 persen yang mulai berlaku 1 Juli besok.

Di masa pandemi ini, alih-alih membuat UU yang membantu rakyat banyak, negara justru membuat UU yang membantu segelintir pengusaha tambang. Tanggal 12 Mei kemarin pemerintah dan DPR mengesahkan UU Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menuai banyak kontroversi karena memberikan ruang lebih leluasa bagi para pengusaha tambang tadi.

Misalnya Pasal 22 yang memberi hak penambangan seluas 100 hektar (sebelumnya 25 hektar). Lalu Pasal 42 yang memberikan hak eksplorasi selama 8 tahun (sebelumnya 2 tahun). Atau Pasal 162 yang bisa mengkriminalisasi warga penolak tambang (penjara 1 tahun atau denda 100 juta). Dan dihapuskannya Pasal 165 UU lama yang memberikan sanksi pidana (penjara 2 tahun atau denda 200 juta) kepada para pejabat yang terbukti korupsi terkait izin pertambangan.

Jika sudah begini, jangan salahkan rakyat yang curiga dan bertanya-tanya; mengapa situasi genting dan kritis seperti ini pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan UU yang tidak terkait pandemi? Mengapa pengesahan UU-nya seperti diam-diam mencuri waktu di tengah hingar-bingarnya pandemi? Lalu mengapa pasal-pasalnya justru mengkriminalisai rakyat dan melindungi korupsi pejabat?

Memang dulu awal-awal pandemi ada Kartu Prakerja. Tapi ternyata kartu tersebut hanya memberi diskon pelatihan online mahal yang kontennya bisa didapatkan secara gratis di YouTube. Wajar kalau rakyat protes ini bukan Kartu Prakerja, tapi Kartu Prank-kerja. Dan wajar kalau mereka bertanya-tanya; sebenarnya yang dibantu negara siapa? Rakyat kecil atau perusahaan penaman modal asing (PMA) asal Singapura seperti Ruangguru?

Apalagi para CEO PMA tadi merangkap jadi stafsus milenial Jokowi yang makan gaji ratusan juta tanpa prestasi dan kerja nyata. Mungkin satu-satunya prestasi dan kerja nyata mereka membuat perusahaan PMA semacam Ruangguru yang bermitra dengan pemerintah membuat pelatihan online yang isinya mirip konten gratis YouTube. Bedanya ia menghabiskan APBN sampai Rp 20 triliun.

Oh maaf saya lupa ada prestasi lain dari stafsus milenial Jokowi yang merangkap CEO perusahaan mikro fintek (ini cuma bahasa keren dari rentenir riba online). Dengan kop resmi Sekretariat Kabinet, dia menyurati camat seluruh Indonesia untuk bekerja sama dengan para “relawan” perusahaannya untuk mendata (baca: menjaring konsumen) masyarakat. Sebuah abuse of power yang sedemikian vulgar dan ugal-ugalan.

Tapi alih-alih dipecat dan diporses hukum satflus milenial lulusan Harvard tadi hanya diberi peringatan keras. Lagi-lagi jangan salahkan rakyat jika mereka bertanya-tanya mengapa negara sangat takut bertindak tegas dan adil kepada para pembesar? Apakah karena bapak dari stafsus milenial tadi termasuk pengusaha kaya yang mendukung kampanye pemenangan pilpres kemarin?

Selain stafsus milenial, ada juga BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang digaji ratusan juta tanpa prestasi dan kerja nyata di masa pandemi ini. Mungkin satu-satunya prestasi dan kerja nyata mereka di masa pandemi adalah konser amal yang kemarin menuai banyak kontroversi.

Selain dianggap melanggar protokol pandemi dan mengotori kekhusyukan Ramadhan (mungkin bagi mereka ini sesuai Pancasila), konser berskala “kenegaraan” tersebut juga gagal melelang motor listrik yang ditandatangani Jokowi. Karena M Nuh yang konon mengaku pengusaha tambang dan menang lelang Rp 2,5 M, ternyata hanya rakyat jelata. Padahal katanya sudah lolos verifikasi. Lalu netizen ramai viralkan meme: “Saat tukang prank kena prank”.

Seolah tidak cukup dengan semua tindakan amatiran dan ugal-ugalan tadi. Seolah tidak puas hanya mengesahkan UU Minerba yang bisa mengkriminalisasi rakyat dan melindungi korupsi pejabat. Saat ini DPR tengah membahas Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, RUU HIP berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat gebuk pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Mereka yang mendukung pemerintah dianggap sebagai Pancasilais, sedangkan yang mengkritik diposisikan sebagai anti Pancasila. Padahal yang harus diwaspadai adalah para koruptor yang mengaku paling Pancasila.

Walhasil negeri ini seperti negeri yang tengah dibajak (hijacked state). Berawal dari grafik penderita Covid-19 yang terus naik. Ternyata grafik tersebut berdasarkan rasio tes yang sangat rendah (0,4 orang per 1.000 penduduk). Maka kita harus bersiap menghadapi kenyataan yang jauh lebih buruk dari grafik yang menanjak tadi. Apalagi pemerintah hentikan lockdown dan berlakukan new normal.

Sudahlah keadaannya demikian rupa, seharusnya pemerintah memitigasi dampak pandemi dan meringankan beban masyarakat. Tapi yang dilakukan pemerintah malah sebaliknya; menaikkan BPJS, menaikkan tagihan listrik, memberlakukan pajak baru, serta membuat Kartu Prank-kerja. Dan alih-alih membuat UU atasi pandemi, mereka justru membuat UU Minerba yang bisa mengkriminalisasi rakyat dan melindungi korupsi pejabat.

Seolah masih belum cukup dengan semuanya tadi. Seolah belum cukup mengabaikan dan mencampakkan rakyat. Lagi-lagi mereka berencana membuat UU baru yang tidak ada hubungannya dengan pandemi. RUU bernama HIP tersebut dinilai berpotensi digunakan sebagai alat gebug rezim untuk membungkam dan menghabisi lawan-lawan politiknya.

Sebenarnya kepada siapa pemerintah berpihak? Mengapa mereka begitu tunduk kepada kaum kapitalis dan para pemilik modal? Mengapa mereka begitu membenci dan memusuhi kami? Apa salah kami? Apa karena kami menuntut keadilan, kesejahteraan, serta tatatan baru berdasarkan ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya? Atau karena kami terus menggemakan bisyarah Rasulullah SAW; tsumma takunu khilafatan ‘ala minhajin nubuwwah?

Anda, saya, kita semua, saat ini seperti berada di atas pesawat terbang yang sedang dibajak. Sialnya sang pliot beserta semua crew-nya termasuk kaki tangan para pembajak tadi. Saat semua tuntutan pembajak terpenuhi, mereka lompat ke luar pesawat dengan semua parasut yang ada. Meninggalkan para penumpang yang tak sadar dan sedang asyik berjoged TikTok. Mereka tak tahu sesaat lagi pesawat akan menabrak gunung.

Tapi saat ini kita masih punya kesempatan. Saat ini negeri kita belum menabrak gunung. Okay, mungkin sebentar lagi. Tapi setidaknya para pembajak belum lompat dengan semua parasutnya. Kita masih bisa menghentikan mereka. Membebaskan negeri ini dari tangan-tangan pembajak.

Kemudian merubah negeri ini dari hijacked state menjadi liberated state. Tahrirun nas min 'ibadatin nas, ila 'ibadati rabbin nas. Membebaskan manusia, dari penghambaan kepada sesama manusia, menuju penghambaan kepada Rabb-nya manusia.

Post a Comment for "HIJACKED STATE"