NASIB TENAGA MEDIS DI TENGAH PANDEMI CORONA

NASIB TENAGA MEDIS DI TENGAH PANDEMI CORONA

Oleh: Naimah, S.Si

Rasanya sudah terlalu banyak “prank” yang kita saksikan hari ini. Bukan hanya oleh content creator di youtube, tapi juga oleh policy creator di negeri ini. Janji-janji manis seperti meningkatkan jumlah penerima dan besaran bantuan Program Keluarga Harapan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga, kenaikan penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta, menaikkan anggaran Kartu Pra Kerja yang semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, penggratisan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan listrik 450 VA selama tiga bulan (April – Juni), mencadangkan anggaran kebutuhan pokok sebesar Rp 25 triliun, serta memberi keringanan pembayaran kredit. Faktanya banyak yang kecele karena jauh panggang dari api.

Begitu pula dengan janji-janji “ngabubungah” (baca: membesarkan hati) para tenaga kesehatan, sampai sekarang mereka harus menunggu tanpa kepastian. Sekitar 594 orang tenaga medis dan non medis RSU Banten selama satu bulan menangani pasien Covid-19 belum mendapatkan uang insentif begitupun gaji. Sebelumnya pihak Dinkes menjanjikan pencairan insentif bagi tenaga medis dan non medis akan dilakukan pada 25 April lalu atau satu bulan setalah Pemprov Banten menetapkan RSU Banten sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 Provinsi Banten. Namun sampai saat ini insentif tersebut masih belum kunjung cair.

Sejak awal pemerintah enggan mendengarkan saran para ahli terkait kedatangan virus covid-19 yang akan menerjang ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Peringatan para ilmuwan tersebut tidak digubris karena dianggap hanya akan menimbulkan kepanikan. Namun setelah serbuan virus tersebut datang, pemerintah kalang kabut tanpa persiapan.

Hal ini bisa kita lihat dari kesimpangsiuran informasi dan ketidakkompakkan antara pemerintah daerah dan pusat yang dipertontonkan secara telanjang di depan publik. Tentu saja yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat kebanyakan, termasuk tenaga kesehatan. Mereka dijadikan “pemadam kebakaran” dengan gelar “pahlawan garda terdepan”, mesti meninggalkan keluarga tercinta dan bertarung melawan corona. Itupun tanpa perbekalan dan persenjataan lengkap yang disediakan oleh pemerintah. Padahal para tenaga medis ini harus mempertaruhkan nyawa, belum lagi diusir dari tempat tinggal oleh warga. Sejumlah dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya bahkan jatuh berguguran karena tertular covid-19.

Amat miris dan menyedihkan, mengingat perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa mencetak tenaga kesehatan, apalagi yang berkualitas. Pemerintah sendiri tidak memberikan informasi ihwal profesi dan pekerjaan pasien yang terinfeksi dan pasien dan orang dalam pengawasan. Tanpa data terbuka sulit mengukur level risiko yang dialami para petugas kesehatan kita baik yang menangani pasien COVID maupun non-COVID.

Pemerintah memang harus putar otak tujuh keliling untuk bisa memenuhi janji-janjinya. Bagaimana tidak? Satu-satunya andalan pemasukan adalah dari pajak dan utang. Padahal banyak bisnis collapse, ekspor-impor turun drastis, saham anjlok, nilai rupiah terus tergulung dollar, dan penerimaan pajak tentunya semakin menurun. Sedangkan utang kian menumpuk.

Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia sampai kuartal III 2019 Rp5.538,88 triliun rupiah. Utang pemerintah dari Surat Utang Negara sampai Januari 2020 senilai Rp2.316,25 triliun, sehingga utang pemerintah dari utang luar negeri dan utang dalam negeri (SUN) senilai Rp5.076,17 triliun. Sementara utang luar negeri BUMN terdiri dari utang BUMN Bank Rp7,0 miliar dan utang BUMN nonbank sebesar Rp612,52 triliun. Total utang BUMN per 2018 mencapai Rp5.604,39 triliun. Dan semua utang itu tidak mengenal kompromi, harus dibayar. Negeri kita ini sudah terjebak dalam lumpur hisap “debt trap”.

Bagaimana cara melepaskan diri dari situasi mengerikan ini adalah dengan berhenti berutang dan melakukan revolusi sistem keuangan Negara. Sistem ekonomi Islam menawarkan resep ampuh sistem keuangan yang kokoh. Langkah ini diawali dengan menata ulang kepemilikan aset. Sumber daya alam dalam deposit melimpah dinyatakan sebagai milik umat, dan dikelola negara secara mandiri untuk dinikmati masyarakat luas. Kepemilikan akan ditarik dari swasta asing dan domestik untuk ditata ulang. Kebiasaan berutang akan dihentikan.

Negara akan mulai menata optimalisasi kapasitas SDM untuk memandirikan ekonomi. Termasuk mengubah mindset tentang hakikat aset yang riil yakni hutan, laut, tambang dst. Bukan lembaran-lembaran kertas yang tidak berbasis aset riil.

Dengan sistem ekonomi Islam inilah, dulu Khilafah Islam bisa bertahan dan pulih dari bencana wabah dan paceklik dengan cepat. Sebagaimana contoh lockdown yang pernah diterapkan di masa Khalifah Umar bin Khaththab. Semua akses dari luar wilayah terdampak wabah ditutup agar wabah tak makin meluas, baik akses transportasi maupun akses publik lainnya. Biaya hidup rakyat yang diberlakukan lockdown ditanggung oleh kas Negara (baitul mal). Dengan seperti ini, maka tenaga kesehatan tidak akan kewalahan menangani pasien yang terus bertambah secara massif, karena sejak awal sudah dibendung dengan lockdown.

Segala fasilitas kesehatan seperti APD, masker, tenaga kesehatan yang profesional wajib disediakan negara. Negara wajib membangun rumah sakit, sekolah kedokteran, perawat, apoteker, apotek, klinik, laboratorium dan sebagainya yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan secara layak kepada masyarakat. Negara juga membangun pabrik yang memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis tanpa memandang status sosialnya, baik kaya maupun miskin. Negara juga mendorong para ilmuwan, dokter, dan kalangan profesional untuk membuat obat bagi masyarakat, bukan mengandalkan impor. Negara secara mandiri membangun fasilitas yang dapat mendukung percepatan penyembuhan terhadap penyakit.
Tenaga kesehatan tentu saja akan mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik ketika ada wabah ataupun tidak. Karena dalam kondisi normal pun kesejahteraan mereka senantiasa diperhatikan Negara, apalagi di saat wabah melanda.

Semua biaya atas hal itu diambil dari kas Negara (baitul mal), dengan berbagai pos pemasukannya, bukan dari pajak ataupun utang. Hanya saja sistem ekonomi Islam ini tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa sistem politik Islam dan sistem pemerintahan Islam. Karenanya kita butuh perubahan yang revolusioner, bukan sekadar reformasi setengah hati. Jika perubahan itu ke arah yang lebih baik, mengapa tidak kita lakukan dari sekarang?

Wallahua’alam bishowab. 

0 Response to "NASIB TENAGA MEDIS DI TENGAH PANDEMI CORONA "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel