Kebijakan Plin Plan, Janganlah Diterapkan

pemerintahan Islam ketika menekan penyebaran wabah virus. Jika lockdown, PSBB dan sejumlah kebijakan yang lain diterapkan secara konsisten seperti pada pemerintahan Islam, pasti akan menekan penyebaran covid-19

Oleh : Vio Ani Suwarni

Masih begitu terasa suasana hari raya, walaupun ditengah pandemi yang masih belum pergi. Harapan untuk segera kembali seperti sedia kala, tentu menjadi harapan untuk kita semua. Harapan tak hanya sekedar harapan, tentu saja harus diiringi dengan keseriusan penerapan kebijakan. Kebijakan yang inkonsistensi ala pemerintah membuat acapkali masyarakat menjadi resah.

Inkonsistensi kebijakan pemerintah begitu terlihat ketika menjelang hari raya. Dimana begitu tidak tegasnya pemerintah untuk bersuara. Seperti kebijakan mudik - pulang kampung, mudik lokal, pembukaan bandara, dan kereta jarak jauh dinilai inkonsisten dan tidak konsekuen. Kebijakan tersebut dinilai plin plan, karana disatu sisi kita tidak boleh kemana-mana. Namun, disisi yang lain ada kelonggaran yang memperbolehkan bepergian.

Kebijakan pelarangan mudik, tapi ternyata ada kelonggaran, dinilai bertolak belakang dengan kebijakan yang sudah diputuskan. Selain itu mudik lokal pun kerap kali menjadi salah satu pemicu penyebaran covid-19. Misalnya ada seseorang yang tinggal di  Karawang, kalau bersilaturrahmi masih di daerah Karawang boleh-boleh saja. Tapi akan menjadi mengkhawatirkan, ketika orang Karawang bersilaturrahmi ka daerah Bekasi apa lagi Bogor.

Tak kalah mengkhawatirkan pembukaan bandara dan kereta jarak jauh memicu berbagai problematika. Seperti yang terjadi di Bandara Soeta (Soekarno-Hatta). Dimana terjadinya pembeludakan penumpang, memang betul kejadian tersebut hanya berkisar antara pukul 04.00 - 05.00 WIB. Tapi tetap saja, segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam satu jam tersebut. Mengingat belum siapnya pihak maskapai dalam segi penjagaan kontak fisik. Tentu saja idealnya ada jeda waktu antara penerbangan yang satu dengan penerbangan selanjutnya. Sehingga tidak terjadi pembeludakan penumpang.

Kebijakan inkonsisten dari pemerintah pusat dan daerah bisa memperpanjang masa wabah berikut konsekuensinya. Pasalnya kita tidak pernah tahu apakah semua penumpang bebas dari covid-19. Walaupun untuk maskapai penerbangan dan transportasi lainnya mewajibkan menyertakan surat bebas covid-19 sebagai salah satu syarat memperbolehkan mudik, tetap saja diragukan. Mengingat ternyata banyak lembaga yang memperjualbelikan surat tersebut.

Tentu saja kebijakan inkonsisten ini sangat berbahaya bagi upaya memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19. Kebijakan ini akan memicu hadirnya seberan wabah covid-19 gelombang kedua, karena bisa jadi akan nenambah daftar pasien yang terinfeksi. Alih-alih segera sembuh justru akan bertambah, jika bertahan dengan kebijakan yang plin plan.

Segala bentuk permasalanan yang terjadi ini karena absennya negara dalam penanganan wabah covid-19. Negara harus bertanggungjawab secara penuh untuk penanganan wabah ini. Pasalnya masyarakat sangat berharap negara bisa segera menyelesaikan segala bentuk problematika tersebut. Negara harus mendukung penuh terkait penanganan wabah diantaranya dengan memberikan kebijakan yang pasti kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pun tidak bingung ketika mengambil keputusan.

Memang betul melawan wabah harus diiringi dengan membaiknya sistem perekonomian. Akan tetapi, jika semua elemen belum siap, termasuk dalam hal ini maskapai yang membuka tranportasi umum untuk mudik, tetap harus diperhatikan. Karena kesehatan masyarakat sangat penting, dan untuk saat ini penekanan berkurangnya virus lebih utama dari apapun. Jangan hanya memperhatikan keuntungan ketika maskapai tranportasi beroperasi kembali. Tapi harus memperhatikan sisi negatifnya juga.

Negara harus memiliki kewenangannya secara mutlak. Sehingga tidak dikendalikan oleh korporasi yang hanya memikirkan untung rugi. Seperti pada pemerintahan Islam, jika sudah menetapkan memishkan yang sakit dengan yang sehat (lockdown), tentu saja harus konsisten, jangan sampai hanya sebagian saja. Demi mempercepat berakhirnya virus. Begitulah pemerintahan Islam ketika menekan penyebaran wabah virus. Jika lockdown, PSBB dan sejumlah kebijakan yang lain diterapkan secara konsisten seperti pada pemerintahan Islam, pasti akan menekan penyebaran covid-19.

Wallahu 'alam bishowab