Sejak awal pemerintah memang terlihat tidak benar-benar serius dalam menangani wabah Covid-19. Mulai dari meremehkan keberadaan virus yang telah mendunia. Desakkan lockdown wilayah oleh para ahli ketika virus ini sudah terkonfirmasi di Indonesia yang justru tak diikuti. Pemerintah malah justru mengambil kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dinilai oleh banyak kalangan, kebijakan tersebut adalah bentuk pemerintah berlepastangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Lalu kemudian pemerintah memutuskan untuk melonggarkan PSBB menjelang lebaran dengan mengoperasikan kembali seluruh moda transportasi umum. Mudik yang katanya dilarang pun ternyata ada pelonggaran.
Oleh : Lailla Rahmadani (Aktivis Muslimah Papua)
Tiga bulan sudah sejak kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Total jumlah kasus positif virus corona saat ini telah mencapai lebih dari 20.000 kasus. Kurva peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia pun masih terus menanjak. Lebih dari 500 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 setiap harinya. Kapan pandemi ini akan berakhir?
Tiga bulan sudah masyarakat “mengurung diri” di rumah mematuhi seruan physical distancing demi memutus rantai penularan Covid-19. Bahkan bulan yang mulia, Ramadhan di lewati tanpa tarawih jama’ah di masjid, tanpa tadarusan bersama di mushola, tanpa ngebuburit bareng rekan sejawat, masjid-masjid di tutup, sholat jama’ah dihimbau di rumah saja, sholat jumat yang wajib bagi setiap lelaki muslim pun dilarang. Lebih sedih lagi sholat ‘eid berjamaah di lapangan atau masjid pun juga dilarang. Ramadhan tanpa raya, tanpa lebaran. Setelah sebulan berjuang menahan haus dahaga, melawan hawa nafsu, mengencangkan ibadah demi meraih gelar taqwa. Moment merayakan kegembiraan bersama kaum muslim lainnya dengan kumandang takbir yang menggema di lapangan penuh kesyukuran, tahun ini tak diperbolehkan.
Banyak kisah sedih sekaligus mengharukan berseliweran di media sosial. Mulai dari tangis para pedagang asongan dan pedagang kaki lima yang sepi pembeli, para pekerja yang terpaksa dirumahkan. Hingga para tenaga medis yang harus rela jauh dari keluarga demi merawat para korban virus yang mewabah.
Sayangnya, semua usaha physical distancing yang dilakukan masyarakat dan pengorbanan luar biasa dari para tenaga medis, seolah terkhianati. Bagaimana tidak? Beberapa video dan foto yang tersebar di media sosial menangkap sejumlah aktivitas keramaian warga di beberapa wilayah di Indonesia. Pasar, pusat perbelanjaan, dan mall pun penuh sesak ‘dijubeli’ pengunjung. Masyarakat beramai-ramai berbelanja untuk kebutuhan menjelang lebaran. Kabar buruknya, protokoler corona diabaikan.
Bukan hanya pusat perbelanjaan yang penuh sesak antrian manusia. “Ratusan calon penumpang berdesakan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta , Tangerang, Kamis pagi 14 Mei 2020. Mereka bertumpuk tanpa memperhatikan jarak aman di posko pemeriksaan dokumen perjalanan. Sekejap potret kerumuman calon penumpang yang antre tanpa jaga jarak itu viral di media sosial.”(Liputan6.com, 16/5/20)
Suasana sejumlah pelabuhan pun sama sesaknya. “Berdasarkan data dari PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, hingga H-5 Hari Raya Idulfitri, jumlah penumpang pejalan kaki menyebrang ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali mencapai 5.700 orang lebih. Sedangkan kendaraan roda dua mencapai, 744 unit, dan kendaraan roda empat pribadi mencapai 2.000 unit lebih.”(Tagar.id, 19/5/20)
Wajar jika #IndonesiaTerserah menjadi tranding topik di media sosial. Tagar yang mengungkapkan kekecewaan masyarakat yang selama ini benar-benar menjaga protokoler corona dengan tetap tinggal di rumah. Tagar yang mengungkapkan kekecewaan para nakes yang terus berjuang di garda terdepan melawan virus yang kian mengganas dengan berbagai perngorbanan yang sudah dilakukan. Tagar yang menyuarakan kekecewaan masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsiten dan tidak bertanggungjawab dalam penanganan wabah Covid-19.
Sejak awal pemerintah memang terlihat tidak benar-benar serius dalam menangani wabah Covid-19. Mulai dari meremehkan keberadaan virus yang telah mendunia. Desakkan lockdown wilayah oleh para ahli ketika virus ini sudah terkonfirmasi di Indonesia yang justru tak diikuti. Pemerintah malah justru mengambil kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dinilai oleh banyak kalangan, kebijakan tersebut adalah bentuk pemerintah berlepastangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Lalu kemudian pemerintah memutuskan untuk melonggarkan PSBB menjelang lebaran dengan mengoperasikan kembali seluruh moda transportasi umum. Mudik yang katanya dilarang pun ternyata ada pelonggaran.
Tentu saja kebijakan pemerintah yang terkesan tidak konsisten sekaligus tak bertangungjawab tersebut dapat memperpanjang masa wabah dengan semua konsekuensinya. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya memutus rantai penyebaran virus. Sebab, dapat memicu munculnya gelombang kedua atau second wave virus Corona di Indonesia.
Terlihat seolah pemeritah tak punya rencana dan strategi yang benar-benar jelas dan pasti untuk menghentikan penyebaran virus corona. Padahal korban semakin meningkat. Bukan hanya korban dari aspek kesehatan namun juga aspek ekonomi, pendidikan, keamanan dan lainnya. Sebab hari ini, pandemi telah membawa krisis multidimensi. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tepat dan tegas, lalu kapankah Pandemi ini akan berakhir?
Selain terlihat tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab, kebijakan pemerintah juga terkesan tidak adil. Saat masjid-masjid ditutup, sholat idul fitri berjama’ah di masjid dan lapangan ditiadakan. Pemerintah justru terlihat membiarkan kerumunan terjadi di bandara, pelabuhan, pasar dan pusat perbelanjaan. Hebatnya lagi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengagas konser yang dinilai tidak memperhatikan protokoler kesehatan, dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat ditengah kondisi wabah saat ini.
Pemerintah nampaknya lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibanding nyawa rakyatnya. Inilah buah penerapan sistem kapitalisme yang diemban negeri ini. Sistem ini meniscayakan pemerintah lalai dalam menyelamatkan nyawa rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyatnya di masa pandemi. Terlihat kelalaian ini pada persoalan penguncian (lockdown). Sejak awal pemerintah yang tidak ingin memberlakukan lockdown padahal wabah telah nyata terkonfirmasi di Indonesia adalah sebuah kelalaian. Padahal lockdown merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk memutuskan rantai penularan wabah. Tetapi pemerintah justru mengambil kebijakan PSBB yang nampakya tidak efektif.
Ini sangatlah berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam Islam, rakyat dipandang sebagai amanah yang harus diurus dan dijaga. Harta, akal, kehormatan, agama, bahkan nyawa adalah tangungjawab pemerintah yang berani menerima amanah kekuasaan.
Dalam Islam terdapat tiga prinsip dalam penanganan wabah agar segara berakhir dan korban tidak bertambah lebih banyak lagi. Pertama, penguncian areal wabah sesegera mungkin.
Ditegaskan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallaam, yang artinya, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apa bila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.“ (HR Imam Muslim).
Kedua, pengisolasian yang sakit. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang artinya, “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari).
Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang artinya, “Hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti engkau menghindari singa.” (HR Abu Hurairah).
Ketiga, pengobatan segera hingga sembuh. Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasalam, yang artinya, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan diadakan-Nya bagi tiap-tiap penyakit obatnya maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram.”
Prinsip Islam tersebut dalam pelaksanaannya didukung dengan sistem kesehatan Islam yang lahir dari sistem kehidupan Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Sistem kehidupan Islam khususnya sistem politik dan ekonomi Islam beserta konsep yang terbukti keshahihannya diterapkan secara bersamaan. Sistem inilah yang menjadikan negara mampu melakukan penguncian (lockdown) sebab negara memiliki kemampuan logistik bahan pangan. Memadai dari segi jumlah dan kecukupan gizi, khususnya bagi masyarakat di areal penguncian.
Demikianlah Islam dengan seperangkat sistem kehidupan dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur. Sistem kehidupan yang sempurna lagi paripurna. Kehadirannya apabila diterapkan secara totalitas dalam naungan institusi negara, maka pasti akan membawa keberkahan. Allah Subhanahu wata’ala berfirman :
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf [7] : 96)
Wa Allahu ‘alam.[]
COMMENTS