Susah Tanpa Khilafah
Oleh : Abu Ghazi
Sedikit-sedikit Khilafah apakah tidak ada solusi yang lain, sering terdengar pernyataan seperti ini di masyarakat, untuk mengetahui pernyataan ini benar atau salah, mari sejenak kita melihat faktanya bersama-sama.
Membahas khilafah memang tak bisa dilepaskan dari yang namanya politik, karana dalam kitab-kitab para ulama salafus shalih pembahasan bab khilafah senantiasa dimasukkan pada bab siyasiyah (politik). Oleh karenanya tidak bisa dipungkiri bahkan dipisahkan ketika terjadi problematika kehidupan ditengah-tengah umat, serta dalam pengaturan negara dalam membuat kebijakan politik didalam negeri maupun luar negeri, maka solusi yang paling ideal dan paripurna adalah sistem khilafah.
Tak terkecuali dalam kondisi hari ini ditengah merebaknya Pendemi Covid-19. Dari data pertanggal 31/3, virus ini sudah melanda 200 negara termasuk Indonesia, virus ini juga sudah menginfeksi 782.103, dan korban meninggal sudah menembus angka 37 ribu, yang sebagian besar korbannya dari Eropa. Hampir seluruh dunia di buat bingung hingga panik oleh makhluk ciptaan Allah Swt yang punya nama lain corona ini.
Hal ini membuat negara-negara yang terjangkit covid-19 mengambil langkah cepat untuk menangkal penyebaran virus ini semakin meluas. Italy dan Arab Saudi menerapkan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus. Sedikit berbeda dari Italy dan Arab Saudi, Indonesia lebih memilih langkah Korea Selatan dengan memakai teknik sosial distancing hingga physical distancing untuk menghentikan penyebaran virus ini. Namun langkah ini di Indonesia sendiri dampaknya masih jauh dari efektif dan berhasil untuk menekan angka penyebaran virus.
Namun pada akhirnya kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini, ternyata fakta dilapangannya tidak di ikuti oleh beberapa pemerintah daerah yang memilih untuk mengkarantina wilayahnya secara mandiri. Dengan alasan sudah banyaknya daerah tersebut yang terpapar virus covid-19, ditambah banyaknya warga yang berstatus ODP, maka daerah tersebut mengambil langkah dengan cepat agar tidak terjadi penularan yang semakin meluas.
Keputusan ini akhirnya berdampak pada ditutupnya tempat ibadah untuk sementara waktu, peliburan kegiatan belajar mengajar sekolah, hingga kebijakan untuk bekerja dari rumah yang diterapkan oleh beberapa perusahaan. Akibat minimnya aktivitas masyarakat untuk keluar rumah, akhirnya aspek ekonomi juga tak luput "terpapar" covid-19 ini, Nilai mata uang rupiah melemah serta daya beli masyarakat juga turun.
Hal ini menimbulkan masalah baru ditengah penanganan kasus covid-19. Bagi rakyat kelas menengah kebawah, mereka yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum, tukang becak, asongan, toko klontong hingga ojek online merasa terpukul dengan keadaan ini. Mereka merasakan pendapatan yang menurun drastis akibat masyarakat banyak yang tidak memilih untuk keluar rumah.
Selain turunnya pendapatan yang berdampak pada kesulitannya mereka untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok keluarga. Dari beberapa mereka juga harus berjuang untuk tetap membayar sewa kontrakan hingga cicilan di bank atau leasing perbulan ditengah sepinya penumpang dan pembeli.
Semua problematika ini terjadi karena negara tidak hadir secara penuh dan serius dalam menangani wabah ini. Sedari awal kalau diperhatikan dari pernyataan beberapa pejabat justru malah terkesan meremehkan, masih diijinkannya WNA China keluar masuk di negara ini padahal virus ini berasal dari Wuhan China.
Problem itu semakin kian rumit karena fasilitas kesehatan cenderung tidak disiapkan dari awal ketika virus Covid-19 ini mulai muncul pertama kali di wuhan. Pemerintah justru malah sibuk promosi pariwisata dengan membayar para influencer hingga rela mengeluarkan dana 72 Milyar. Akhirnya ketika virus Covid-19 benar-benar "singgah" di Indonesia, para tenaga medis yang sekarang dianggap jadi garda terdepan untuk menangani pasien-pasien covid-19 justru kekurangan alat pelindung diri (APD), alat untuk mendiagnosis covid-19 juga kurang memadai.
Belum lagi muncul adanya sikap diskriminasi, yang pertama keluar dari pernyataan pemerintah melalui jubir Covid-19 menghimbau agar yang miskin jangan sampai menularkan penyakit kepada yang kaya. Yang kedua ada beberapa masyarakat yang menolak pemakaman jenazah pasien positif covid-19 di kampungnya karena takut tertular. Hingga menganggap tenaga medis yang menangani pasien covid-19 sebagai sumber virus ditempat tinggalnya, maka layak untuk diusir.
Sampai disini problem juga belum selesai, karena pemerintah pusat bersikukuh tidak mau mengambil langkah lockdwon dengan dalih menjaga neraca ekonomi, padahal situasi sudah keadaan darurat kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia serta para pakar sudah menyampaikan untuk segera dilakukan karantina wilayah atau lockdown, berdasarkan UU no.6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Hal ini didasarkan bahwa jumlah kasus covid-19 yang menggambarkan tidak ada penurunan dan korban meninggal terus bertambah.
Catatan dari data terbaru per tanggal 2/4/20 sudah ada 1.790 kasus dan korban meninggal mencapai 170 orang di Indonesia. Namun sayang pendapat meraka para ahli dan pakar tidak didengar, pemerintah masih ngeyel. Justru diluar dugaan pemerintah malah mengambil kebijakan kontroversi, dengan mengalihkan darurat kesehatan menjadi darurat sipil. Hal ini dinilai oleh para pakar hukum sebagai langkah cuci tangan pemerintah agar lepas tanggung jawab untuk memberi rakyatnya makan.
Padahal isi Undang-undang tersebut sangat diharapkan untuk menjadi solusi rakyat kelas menengah kebawah, selama mereka tidak bekerja dan diam dirumah, meraka masih bisa menghidupi dirinya dan keluargannya. Namun dalam realitanya aturan yang harusnya ditanggung oleh pemerintah pusat, hari ini justru malah diserahkan pada masing-masing daerah untuk mengurus warganya masing-masing.
Beginilah rasanya hidup didalam negara demokrasi kapitalis, mungkin ini yang dimaksud oleh pemerintah bahwa bangsa kita ini adalah bangsa petarung? Atau memang negara sengaja membiarkan rakyatnya melawan virus covid-19 ini melalui daya imun masing-masing yang disebut HerdImunity itu?
Melihat fakta diatas, memang berat mengatakan ini, namun seharusnya kita wajib jujur dan dengan didorong keyakinan dan keimanan serta ditunjang juga dari data dan fakta. Memang pada akhirnya Semua Terlihat Betul-betul Susah Tanpa keberadaan Khilafah.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pemerintah harusnya melirik bagaimana Islam mengatasi wabah penyakit menular. Karena Islam memiliki seperangkat solusi dalam mengatasi wabah pandemi. Islam selalu menunjukan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Ia mengatur semua hal tak terkecuali di bidang kesehatan.
Dalam sistem khilafah, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Mengatasi pandemi, tak mungkin bisa melepaskan diri dari performa kesehatan itu sendiri.
Dalam sejarah, wabah penyakit menular sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut salah satu upaya Rasulullah adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul Saw memerintahkan untuk tidak mendekati atau melihat para penderita kusta tersebut.
Jadi kalau kita telusuri, metode karantina itu telah diterapkan sejak zaman Rasulullah Saw untuk mencegah wabah penyakit menular dan menyebar ke wilayah lain. Sangking seriusnya islam dalam menangani kasus wabah, untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan dan berjalan dengan baik, Rasul Saw sampai membangun tembok di sekitar daerah wabah.
Rasulullah Saw juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:
“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (HR. Al-Bukhari).
Dari hadits tersebut maka negara Khilafah akan menerapkan kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular.
Negara melalui komando Khalifah tetap dan wajib memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi baik muslim maupun kafir yang hidup dalam perlindungan negara khilafah.
Sudah sangat cukup banyak kita menyaksikan problematika umat yang tak pernah kunjung reda. Tidak dipungkiri cobaan dan ujian itu pasti senantiasa ada dalam kedaan dan sistem apapun, karena Allah Swt tidak akan menciptakan manusia dengan membiarkan begitu saja tanpa di uji selama hidup didunia.
Namun dengan melihat cara kita dalam menghadapi ujian dan cobaan saat ini, tentunya kita juga harus wajib untuk mengkajinya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk malakukan perubahan yang kaffah dan hakiki. 99 tahun sudah kita hidup tanpa khilafah, kita merasakan bagaimana fakta yang ada didepan mata kita hari ini, sungguh tidak ada satupun yang tampak ideal untuk umat.
Lalu masihkah kita tidak membenarkan, menyangkal dan menyakini bahwa segala bentuk problematika umat saat ini, sangat susah apabila tidak diselesaikan tanpa adanya institusi khilafah?
#IndonesiaBerkahDenganSyariahKaffah
COMMENTS