Oleh : Ummu Farras (Aktivis Muslimah) Hingga saat ini, pemerintah dianggap masih buang badan terhadap penyelesaian masalah wabah Covid-19. ...
Oleh : Ummu Farras (Aktivis Muslimah)
Hingga saat ini, pemerintah dianggap masih buang badan terhadap penyelesaian masalah wabah Covid-19. Pasalnya, setiap hari hitung hitungan korban pandemi ini terus bertambah, hingga para dokter yang merupakan garda terdepan pun berguguran.
Dilansir dari kompas.com, Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Halik Malik menyebut hingga hari ini, Minggu (5/4/2020), tercatat 18 orang dokter di Indonesia yang meninggal akibat positif terjangkit Covid-19 dan berstatus Positif dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.
Patutlah kita angkat topi terhadap para pahlawan ini, karena begitu keras berjibaku dan tak gentar mengurus para pasien wabah corona di tengah keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan lainnya. Namun, sungguh sayang, alih-alih segera ambil langkah konkret untuk menghalau laju penyebaran wabah dan menekan pertambahan korban, pemerintah seakan 'leyeh-leyeh' tak serta merta gerak cepat ambil bagian. Ambil bagian pun nyatanya dengan solusi yang jauh dari harapan. Harapan segenap rakyat kepada pemerintah untuk segera mengambil kebijakan lockdown, dianggap angin lalu dan tak dihiraukan. Kebijakan yang diambil pada akhirnya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Di tengah kegentingan wabah yang semakin meluas, publik kembali dibuat was-was dengan fakta adanya ketidakcocokan perhitungan antara pusat dan daerah. Hitung hitungan jubir pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yurianto, hingga tanggal 4 April 2020 korban positif ada 2.092 orang, dengan korban meninggal 191 orang. Sedangkan menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jumlah jenazah yang dimakamkan menggunakan prosedur tetap (protap) pasien COVID-19 per 2 April saja ada 401 kasus. (detik.com). Dari sini terlihat ada yang janggal dan terkesan di tutup tutupi. Maka, wajar muncul dugaan ada manipulasi antara data dengan realita di lapangan. Patut diduga angka dilapangan jauh lebih tinggi daripada yang disuguhkan. Padahal transparansi data amat penting untuk kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi itu sendiri.
PSBB solusi 'ngambang' Pemerintah Atasi Wabah
Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan wabah corona. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintahan di banyak negara lain.
Namun, sayang sekali kebijakan PSBB ini dinilai 'ngambang' karena jika ditelaah, regulasi ini di dalamnya tidak ada satupun yang mengatur secara rinci mengenai pola kerja sistematis yang bersifat teknis, yang berorientasi ke penyelesaian masalah untuk masyarakat.
PP 21/2020 tentang PSBB tidak mengatur detail pengklasifikasian daerah terwabah corona. Menurut politisi Ichsanudin Noorsy, PP itu harusnya menyebut klasifikasi daerah yang terwabah berat, terwabah sedang, terwabah ringan dan daerah tidak terwabah. Itu berarti ketika kita mampu mengklasifikasi daerah-daearah terdampak, itu mengacu kepada persoalan biaya. Biaya mana yang tinggi, biaya mana yang sedang dan biaya mana yang rendah.
Dari sini patut diduga bahwa pemerintah tidak siap mengantisipasi pandemi corona sejak Januari silam. Awalnya terlalu banyak guyonan, sekarang kelabakan. Selain itu, tidak ada juga kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Faktor pembiayaan penanganan corona pun belum jelas. Tak sedikit rakyat yang menderita tak bisa memenuhi kebutuhan perut karena kesulitan menghadapi kebijakan Social distancing ataupun Physical distancing yang diambil pemerintah. Terakhir Presiden berencana menggratiskan biaya listrik selama 3 bulan bagi masyarakat. Namun demikian, solusi tersebut merupakan solusi parsial yang tidak dapat menyentuh akar masalah.
Kebijakan Lockdown Yang Tinggal Harapan
Angka kasus positif virus ini sudah mencapai ribuan orang. Opsi mengisolasi wilayah alias lockdown pun makin gencar disuarakan. Ekonom senior Didik J Rachbini menyarankan Jokowi jangan ragu-ragu jika ingin lockdown di tengah pandemi virus corona. Apalagi jika mayoritas masyarakat setuju akan hal tersebut. Menurut Didik ajakan ini berdasarkan riset big data INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) mayoritas masyarakat setuju pemerintah melakukan lockdown demi memutus rantai penyebaran virus corona. (detik.com)
Sejumlah daerah sebelumnya sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau local lockdown, seperti Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar dan Ciamis serta Provinsi Papua. Namun, Jokowi tak menanggapi langsung kebijakan yang diambil daerah-daerah tersebut. Sepertinya kebijakan lockdown dari pemerintah pusat yang diinginkan rakyat hanya tinggal harapan. Faktanya Jokowi menolak untuk mengabulkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah di wilayahnya. Jokowi menegaskan pemerintah hanya akan memberikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSSB). Sementara kebijakan karantina wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dari sini patut diduga bahwa ada upaya "cuci tangan" penguasa atas pengurusan terhadap rakyatnya. Sungguh tak berharga nyawa rakyat di hadapan rezim Kapitalis. Bungkamnya pemerintah, tak akan mengurangi korban wabah yang berjatuhan. Justru semakin membuka mata rakyat bahwa penguasa nyatanya gagal dan abai terhadap rakyat. Sungguh berbeda dengan era kedigdayaan Islam dalam naungan Khilafah. Pemimpin ada di garda terdepan dalam hal melindungi dan mengurusi rakyatnya. Sebab posisi seorang pemimpin di dalam Islam adalah sebagai Raa'in dan Junnah yang bertanggung jawab baik di dunia dan akhirat pada rakyatnya.
Maka, sebagai rakyat kami sampaikan, kami menuntut keseriusan pemerintah untuk tangani wabah. Kami menuntut pemerintah untuk menerapkan aturan yang benar yaitu Islam. Sesungguhnya, tuntutan rakyat ini, akan menjadi pertanggungjawaban pemerintah, di dunia dan akhirat.
Wallahu'alam bisshowab
COMMENTS