Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi. Virus corona (Covid-19) semakin meluas, sayangnya tidak dibarengi dengan antisipasi yang baik oleh...
Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.
Virus corona (Covid-19) semakin meluas, sayangnya tidak dibarengi dengan antisipasi yang baik oleh pemerintah. Bahkan edukasi dan informasi yang diberikan pemerintah hanya sebatas mengumumkan bertambahnya jumlah pasien positif corona saja, selebihnya ‘dirahasiakan’. Tranparansi dari pemerintah betul-betul dipertanyakan.
Hingga pada 16/3/2020 lalu, digelar konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta. Ketua Gugus Percepatan Penanganan Virus Corona, Doni Monardo, mengatakan telah berkomunikasi dengan negara sahabat yang ingin membantu penanganan virus corona di Indonesia. Pemerintah terbuka bila ada bantuan dari negara lain katanya.
Salah satu negara yang sudah menyatakan akan membantu Indonesia yaitu Singapura. Joko Widodo menyampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, (16/3/2020) namun tidak merinci bantuan yang akan diberikan Singapura. (voaindonesia,17/3/2020)
Sementara itu, beberapa kalangan juga mengkhawatirkan pemerintah Indonesia akan menerima tawaran “Corona Loan” dari IMF. Mengingat Indonesia masih tergabung sebagai salah satu anggota IMF.
Awal bulan Maret (4/3/2020), IMF mengumumkan telah menyiapkan dana pinjaman sebesar 50 miliar dolar AS khusus untuk membantu negara-negara berkembang dan berpendapatan kecil dalam menghadapi penyebaran virus corona. Inilah yang disebut “Corona Loan”.
IMF mengistilahkan sebagai Rapid Credit Facility (RCF) dengan bunga 1,5 persen dalam jangka waktu pengembalian 3-5 tahun. Dana yang digelontorkan sebesar 40 miliar dolar AS dialokasikan untuk negara-negara berkembang.
Lalu, 10 miliar dolar AS dialokasikan khusus bagi negara berpendapatan rendah, diistilahkan Rapid Financing Instrument (RFI) dengan bunga nol persen dalam jangka waktu pengembalian 10 tahun (grace periode hingga tahun ke-5)
Sekilas tawaran pinjaman tersebut begitu menggiurkan namun publik tidak boleh terkecoh. Karena dibalik pinjaman terdapat rentetan syarat yang justru membahayakan perekonomian bangsa hingga berpuluh tahun setelahnya.
Dampaknya bukan sekarang, namun akan menjadi duri yang menusuk di sepanjang perjalanan perekonomian bangsa. Dalam sistem kapitalis, tak ada makan siang gratis.
Dari informasi yang disampaikan IMF, setidaknya 20 negara telah mengantre –selain Iran yang pertama melakukan permohonan “Corona Loan” sebesar 5 miliar dolar AS. Namun, apakah Indonesia masuk dalam 20 negara tersebut atau tidak, hal itu belum dibuka oleh pihak IMF.
Inilah gambaran nyata para pejabatnya: sedikit berpikir, tak mau repot, dan mudah mengulurkan tangan kepada negara lain yang siap membantu (dalam hal utangan, ed.). Tidak berpikir mandiri, berupaya sendiri menyelesaikan masalah negeri. Walhasil, negara lain akan begitu mudah meminta imbalan dari segala bantuan yang diberikan.
Kapitalis Mengais Untung di tengah Kesulitan
Bukan hal yang baru dalam sistem kapitalis, bahwa setiap waktu bernilai uang. Setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraup pundi-pundi uang. Apalagi mencari cara memuluskan agenda baru lewat pinjaman utang guna menjerat ‘kaki’ setiap negara agar tunduk pada aturan sang peminjam.
Ini merupakan cara lama yang telah dimainkan oleh beberapa negara peminjam utang serta lembaga keuangan dunia untuk memperoleh keuntungan. Baik ekonomi dan politik. Itu menjadi sasaran mereka untuk ‘menyetir’ semua negara yang berada dalam jeratan utang yang diberikan.
IMF lewat ‘Corona Loan’ mencoba peruntungan dengan menyiapkan dana segar bagi negara-negara yang terdampak virus pandemik tersebut. Meski IMF pernah dikritik keras oleh para peneliti Inggris, karena semakin memperburuk kondisi negara-negara yang mendapatkan pinjamannya, ttak membuat lembaga keuangan ini berhenti dalam menjalankan agenda kepentingannya.
Departemen Sosiologi Universitas Cambridge dan Universitas Oxford, lembaga European Center on Health of Societies in Transition (ECOHOST), London School of Hygiene and Tropical Medicine, mengungkapkan peranan IMF pada saat pecahnya wabah Ebola di Afrika Barat: Sierra Lione, Liberia dan Guinea pada 2014.
Program IMF di Afrika Barat mensyaratkan pemotongan pengeluaran pemerintah, pinjaman akan diprioritaskan untuk pembayaran kewajiban utang pemerintah dan peningkatan cadangan devisa.
Akibatnya terjadi kekurangan pembiayaan untuk sektor kesehatan, kekurangan staf kesehatan, dan buruknya persiapan sistem kesehatan. Justru hal tersebut berkontribusi semakin mempercepat penyebaran Ebola di tiga negara Afrika Barat.
Dapat dipastikan ekonomi ketiga negara pun ikut anjlok. Sierra Lione yang terparah karena 2015 PDB-nya kontraksi hingga minus 20 persen (lebih parah dari Indonesia tahun 1988). Sementara PDB Liberia kontraksi hingga nol persen tahun 2015 dan minus 1,6 persen tahun 2016. Sedangkan Guinea PDB-nya hanya tumbuh 0,1 persen pada 2015. Hal ini terjadi baru 5-6 tahun yang lalu. (rmol.id, 17/3/2020)
Sebaiknya Indonesia berpikir ribuan kali untuk meminjam utang kembali pada IMF. Pengalaman Indonesia dengan IMF mencatat sejarah buruk bagi Indonesia.
Saat IMF memaksa Soeharto menandatangani ratusan syarat dan prasyarat pada tahun 1997 mengakibatkan pencabutan subsidi BBM dan hancurnya ekonomi Indonesia. Karena naiknya suku bunga perbankan secara drastis, perbankan kolaps, dan GDB anjlok hingga minus 13 persen. Membiayai bankir-bankir pesakitan yang sudah kaya raya melalui kebijakan BLBI dari APBN hingga puluhan tahun setelah reformasi.
Tidakkah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia? Pinjaman utang guna pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok saja meninggalkan berbagai ‘dikte’ politik dan ekonomi yang hari ini harus dipenuhi Indonesia. Apalagi jika akhirnya Indonesia menerima kembali uluran tangan IMF lewat ‘Corona Loan’. Sudah bisa kita bayangkan, kondisi Indonesia akan semakin parah dijerat berbagai utang dari segala arah.
Virus corona belum berhasil ditangani pemerintah, justru menambah masalah baru lewat pinjam utang yang tak kalah membahayakan dari virus corona. Semoga itu tidak terjadi.
Konsekuensi Politis Mengancam Kedaulatan Negeri Lewat Utang
Walaupun belum lama ini Indonesia diakui sebagai negara maju oleh kamar dagang AS, tetapi masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan pinjaman utang pada negara lain atau lembaga keuangan dunia.
Hal itu disebabkan sudah semakin sulitnya pemerintah memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bahkan BPJS yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai jaminan untuk memberikan kesehatan gratis tak akan membiayai pasien positif corona.
Berdasar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 01/07/MENKES/104/2020. BPJS Kesehatan tidak menanggung pasien yang positif terkena Covid-19. Penyakit corona tidak di-cover BPJS Kesehatan karena masuk ke penyakit yang menimbulkan wabah.
Lalu siapa yang akan menanggung biaya pengobatan pasien positif virus corona?
BPJS Kesehatan menyatakan sebagai bentuk pembiayaan, maka akan ditanggulangi oleh Kemenkes, Pemda, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kita garis bawahi kalimat “sumber dana lain yang sah”, yang tentu membuka peluang bagi negara lain atau lembaga keuangan dunia menjadi sumber dana tersebut. Lantas, apakah Indonesia masih mau menerima pinjaman utang dari mereka yang terbukti semakin menghancurkan kondisi negeri ini?
Tak ada yang gratis dalam paradigma kapitalis. Utang yang mengandung riba tersebut memiliki potensi bahaya politis atas negeri karena menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan pemerintah. Utang semacam ini jelas hukumnya haram. Karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’.
Konsekuensi politis utang ini pun kentara dalam banyak kebijakan dan produk perundang-undangan. Selain itu, terus menerus menumpuk utang dengan beban bunga yang tinggi akan menjerumuskan negeri dalam jebakan utang riba (debt trap). Kedaulatan negara pun terancam.
Hal ini diharamkan karena Islam mengharamkan segala jalan yang mengakibatkan kaum kafir mendominasi kaum Muslim .
Firman Allah SWTt,
“…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa: 141)
Semestinya para petinggi negeri memahami peringatan Allah SWT tersebut. Tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Karena berbagai jeratan siap mengintai negeri ini lewat utang luar negeri.
Bahaya ideologis dan politis di balik jeratan utang luar negeri yang ditumbuhsuburkan kapitalisme harus dihindari. Ini menjadi bukti pada kita betapa buruknya kapitalisme yang terus mengambil keuntungan di tengah penderitaan umat manusia.
Maka sudah seharusnya kita campakkan kapitalisme dari kehidupan umat, digantikan dengan Islam lewat tegaknya institusi politik Islam yaitu Khilafah. [MNews]
COMMENTS