Oleh: Prof. Suteki dan Liza Burhan Rekol dan Dosol Uniol 4.0 Diponorogo Kondisi Indonesia kian darurat dan mencemaskan, pasalnya...
Oleh: Prof. Suteki dan Liza Burhan
Rekol dan Dosol Uniol 4.0 Diponorogo
Kondisi Indonesia kian darurat dan mencemaskan, pasalnya kasus Pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan. Korban terus bertambah dan berjatuhan. Pemerintah mencatat kasus kematian akibat wabah virus Corona masih bertambah. Total orang yang meninggal menjadi 122 orang. "(Penambahan) kasus kematian 8 orang jadi total 122 orang," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan live di channel YouTube BNPB, Senin (30/3/2020). Data ini tercatat hingga pukul 12.00 WIB. Selain itu, kasus sembuh bertambah. "Penambahan sembuh 11, sehingga total sembuh 75 orang," ujarnya. Lalu, kasus positif virus Corona juga bertambah. Per hari ini (Senin, 30/3), ada 1.414 kasus positif Corona di wilayah RI.
Sebaran serangan virus COVID-19 juga mengalami penambahan daerah. Selain daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah saat ini juga terjadi penambahan daerah sebaran sebanyak 3 provinsi lainnya, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Untuk saat ini, pandemi COVID-19 sudah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia. Sejauh ini Pemerintah Pusat melalui Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB masih mengupayakan kebijakan social distancing dan physical distancing atau jaga jarak. Masyarakat dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Cukupkah langkah itu?
Melihat trend wabah, beberapa organisasi resmi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MUI dan berbagai kalangan masyarakat sudah menyuarakan untuk pemerintah segera memberlakukan lockdown. Mengapa? Karena secara prinsip negara demokrasi, negara wajib untuk melakukan pemberlakuan lockdown nasional di tengah ancaman pandemi wabah seperti sekarang, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kekarantinaan Bidang Kesehatan. Apa gerangan yang menjadi pertimbangan Pemerintah sehingga terkesan mengulur waktu atau menunda-nunda kekonsistenan Pemerintah untuk melakukan lockdown dan adakah keterlambatan pemimpin penanganan pandemi ini akan berakibat fatal. Bukankah pemimpin seharusnya menjadi perisai rakyatnya sesegera mungkin?
A. Peran ideal seorang pemimpin dalam menanggulangi bencana pandemi suatu penyakit.
Kian parahnya kondisi penyebaran virus Corona di Indonesia menyiratkan sebuah asumsi akan sebuah penanganan yang dari awal terkesan santai dan lambat oleh pemerintah yang menjadi faktor tersendiri penyebab meningkatnya perkembangan wabah ini di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut dikuatkan oleh argumentasi dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Dia menilai upaya pemerintah Indonesia lamban, karena terlalu menganggap enteng virus COVID-19. Ketika awal virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih melakukan mempersiapkan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih mengedepankan gimmick populisme, seperti memulangkan WNI dari Tiongkok.
Presiden Jokowi memang sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu disampaikan pada saat memimpin sidang kabinet paripurna mengenai antisipasi dampak perekonomian global di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Februari 2020. Alih-alih melakukan mitigasi, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih mencegah kejatuhan perekonomian dari sektor pariwisata, sehingga diberlakukan diskon harga tiket pesawat pada 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku diskon itu diberikan bagi wisatawan yang berasal dari daerah bebas virus Corona.
Lebih lanjut Haris menuturkan bahwa pemerintah tidak mematuhi asas tanggung jawab negara dalam menanggulangi situasi seperti ini. "Pemerintah lupa menyediakan alat deteksi, membatasi pergerakan, membaca data perluasan pandemik ini. Tetapi justru pemerintah malah membiarkan ekspor masker," ujarnya kepada Tirto.id. Semestinya, menurut Haris, pemerintah dengan segala otoritas dan kelengkapan alatnya bisa mengantisipasi pandemi COVID-19. Pemerintah perlu fokus menekan penyebaran virus sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan di awal.
Sementara itu, masyarakat kadung panik. Kepanikan masyarakat dianggap Haris sebagai gagalnya pemerintah meningkatkan kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah hanya fokus untuk mengimbau masyarakat untuk jaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Haris menegaskan pemerintah lebih baik fokus pada kebijakan semisal membangun karantina lokal atau nasional, jika diperlukan. Disertai pula dengan ketegasan bahwa negara akan menjamin ketahanan hidup masyarakat, semisal pangan, obat-obatan, dan lain-lain. "Bukan hanya imbauan, masa Presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.
Sejatinya, di zaman Rasululullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Dan kabar itu itupun menyeruak ke segala penjuru dan sampai ke pada Rasulullah Saw. Rasulullah SAW yang bertindak sebagai kepala negara sebuah pemerintahan langsung bertindak secara sigap dengan memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau wabah lepra yang menular tersebut.
Dalam sebuah hadist, Rasullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:
لاَ تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ
Artinya: "Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR Bukhari)
Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah tersebut. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar.
Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)
Jadi di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un atau wabah menular, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin memerintahkan untuk segera melakukan lockdown wilayah serta mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, yang jauh dari pemukiman penduduk. Bukan malah bersikap santai dan justru mempermudah akses warga negara asing yang berpotensi pembawa wabah untuk masuk ke negaranya.
Selain pada kepemimpinan Rasulullah Saw, di zaman kekhalifahan khalifah Umar bin Khattab juga pernah terjadi musibah wabah penyakit menular. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit.
Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya:
"Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori).
Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar.
Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuanNya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit.
Dari kedua riwayat tersebut maka dapat diambil sebuah pelajaran bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin atau kepala negara ketika mendengar atau menghadapi adanya wabah yang berpotensi akan membahayakan kehidupan rakyat dan negaranya. Rasulullah Saw dan Khalifah Umar adalah hamba-hamba Allah yang tidak perlu diragukan lagi bagaimana keshalihan dan ketaatan mereka kepada Allah SWT berikut kepercayaan mereka terhadap takdir Allah SWT atas mereka.
Rasululloh dan Khalifah Umar mampu menempatkan antara keimanan, sikap dan pola pikir pada tataran yang tepat dan dibenarkan. Tidak memandang dan menganggap musibah wabah ini dengan sikap yang santai dan cenderung meremehkan. Apalagi malah mempermudah akses-akses yang berpotensi dapat mempercepat penularannya. Akan tetapi mereka bertindak selaku seorang pemimpin dengan sikap yang tanggap dan cepat disertai rasa tanggungjawab yang besar guna melindungi kehidupan rakyat dan negaranya dari resiko yang lebih besar di kemudian hari.
Waspada dengan langsung membatasi serta mengunci wilayah-wilayah yang diduga telah tercemar dan terjadi pandemi wabah serta mengisolasi orang-orang yang telah positif terinfeksi wabah, melakukan karantina lebih awal untuk menjaga penyebarannya yang lebih luas. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan Khalifah, sebagai gambaran bagaimana Idealnya seorang pemimpin Islam ketika menghadapi serangan wabah seperti halnya virus Corona. Pada akhirnya penyebaran wabah tersebut dapat dicegah tidak sampai menyebar lebih luas ke wilayah-wilayah yang lain di negara yang diri'ayahnya.
Sangat disayangkan, pemerintah Indonesia sedari awal hingga kini terkesan tidaklah tergerak untuk melakukan hal serupa, pemerintah masih bersikukuh untuk tidak melakukan lockdown. Karena, pemerintah justru menilai cara tersebut memiliki risiko yang tinggi seperti meningkatkan jumlah kasus virus corona. Justru sekarang diadopsi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang akan diiringi dengan kebijakan Darurat Sipil sebagaimana diatur dalam Perppu No. 23 Tahun 1959.
"Meski konsekuensinya dengan lockdown bisa saja kasus di situ naik dengan cepat. Pengalaman kapal Diamond Princess begitu lockdown, naik dengan cepat jumlahnya karena nggak bisa ke mana-mana. Yang sakit dan nggak sakit campur jadi satu," jelas juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, Achmad Yurianto di Istana Kepresidenan, Kamis (12/3/2020).
Nampak jelas sikap serta kebijakan yang diambil terkesan kurang bernas dan kurang bijak. Bagaimana tidak, hanya melalui asumsi terbatas kemudian bersikukuh enggan melakukan kebijakan yang sudah jelas ada panduannya, serta sudah ada jaminan yang terdapat dalam Undang-undang dasar 1945. Lebih dari itu, kebijakan lockdown tersebut juga telah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter, MUI atau para ahli kesehatan yang telah memahami betul bagaimana dampak positif pabila diberlakukan untuk melindungi kesehatan dan nyawa masyarakat akibat penularan serangan wabah.
Dan sungguh tampak jelas, seperti apa dan bagaimana sikap serta kebijakan seorang pemimpin akan sangat berpengaruh dan menentukan bagaimana nasib kehidupan rakyat dan negara yang dipimpinnya. Dan hal tersebut bisa kita lihat dari apa dan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat dan negara di negeri kita hari ini, khususnya saat menghadapi musibah wabah virus Corona yang sedang terjadi dewasa ini yang kian hari ternyata memang semakin menunjukkan peningkatan.
B. Kegagalan seorang pemimpin sebagai perisai rakyat berpotensi mengakibatkan kegagalan dalam menanggulangi pandemi corona.
Memang benar adanya, datangnya sebuah musibah yang melanda negara adalah suatu ketetapan dari Sang Maha Kuasa dan tentu saja yang maha kuasa tentu saja mempunyai maksud dari setiap apa yang ditetapkannya. Oleh karena itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali ketika keberadaan seorang pemimpin yang berkarakter tegas, kuat (baik secara mental maupun spiritual) teramat dibutuhkan suatu negara dalam menghadapi musibah nasional seperti halnya musibah serangan wabah Corona di negeri kita saat ini.
Lihat saja, kini virus corona Covid-19 yang awalnya merebak di Wuhan kini telah sampai menyerang secara "membabi buta" di Indonesia, sehingga ditetapkan statusnya menjadi pandemi nasional hingga pandemi global yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Indonesia yang awalnya dengan percaya diri mengatakan zero case, kini berpacu dengan waktu untuk
membendung dan menanggulangi penyebaran virus ini. Pemberitaan demi pemberitaan lokal maupun global tampak memenuhi linimasa media sosial kita. Dari mulai pemberitaan tentang jumlah korban yang terinfeksi berat dan ringan hingga meningkatnya jumlah kematian.
Tidak cukup sampai di situ, efek dari pandemi virus corona juga ikut memunculkan masalah-masalah baru, seperti menjadi lambannya roda perekonomian, polemik terbatasnya persediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis, hingga bermunculannya kasus dugaan tindak pidana hate speech melalui jejaring sosial media akibat dari berbagai bentuk kritik masyarakat terhadap penanganan dari pemerintah yang berujung pada tindak pidana.
Yang paling menjadi objek sorotan adanya ketidakselarasan antara langkah pencegahan oleh beberapa Kepala Daerah dalam melindungi warganya dari wabah Corona dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang justru menetang habis langkah-langkah dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang melakukan kebijakan "Lockdown Mandiri" di wilayahnya masing-masing.
Sungguh peliknya dari semua persoalan tersebut tidak terlepas akibat dari sebuah kegagalan oleh karakter kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengambil sikap dalam upaya menanggulangi pandemi wabah Corona ini. Menurut pengamatan kami, karakter sebagian pemimpin dalam sistem demokrasi cenderung berwatak sekular dan berpikir kapitalistik, dan seringkali pula bersifat oligarkis. Akibat sistem oligarki ini, pemimpin yang disebut-sebut sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat, ternyata dalam praktiknya, acapkali yang disebut “rakyat” tersebut hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan semata.
Berdasar pola pikir seperti di muka, tidaklah heran jika kemudian ada yang beranggapan bahwa pemimpin dalam sistem demokrasi akan mengutamakan kepentingan para pemilik modal dalam hal ini, pemimpin negara terkesan lebih memikirkan tentang dampak perekonomian dari pada memenuhi permintaan rakyat untuk segera memberlakukan kebijakan Lockdown Nasional guna mencegah penyebaran virus Corona yang kian hari kian meluas dan mencemaskan masyarakat.
Sementara di sisi lain, jika kita mau bercermin pada karakter pemimpin dalam kepemimpinan Islam kita akan mendapati karakter sebenar pemimpin. Pemimpin itu memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai raa’in dan junnah bagi rakyat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 13 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa rakyat pada rasa berkeadilan, penuh kesejahteraan dan tentunya dalam penjagaan sehingga terbentuk pola masyarakat yang berjaya.
Yang dimaksud fungsi pemimpin sebagai raa’in adalah sebagai pengurus rakyat. Dalam sabda Rasulullah Saw menyebutkan “ Seorang Imam (Khalifah) adalah raa'in sebagai (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Sedang yang dimaksud junnah adalah sebagai perisai atau pelindung terdepan “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
Sungguh mencari sosok pemimpin yang berkarakter sebagai raa'in dan junnah di era demokrasi saat ini, memang ibarat pungguk yang merindukan bulan artinya akan sia-sia saja. Karakter tegas pemimpin dalam Islam akan tampak pada sikap kepada para pejabatnya, namun lemah lembutnya kepada rakyat dan dengan bijaksana dalam menerima atau mendengarkan baik-baik pabila ada semacam kritik atau gagasan yang berasal dari rakyatnya yang sungguh teramat sulit ditemukan di kalangan pemimpin era sekarang.
Yang terjadi justru sebaliknya pemimpin dalam demokrasi cenderung terkesan otoriter dan arogan, kritik dari masyarakat terkait kebijakan sering kali dituding sebagai ujaran kebencian. Mereka seolah sudah tidak mampu lagi membedakan antara yang mana kritik dan yang mana ujaran kebencian. Apalagi jika kritik dilayangkan dari pihak-pihak yang dianggap berseberangan akan serta merta dipidanakan.
Seperti kasus terbaru yang ramai diperbincangkan di media sosial hari ini, tersiar berita melalui VIVAnews yang menyatakan bahwa Kepolisian Resor Buleleng menangkap seorang pria asal Desa Panji Dauh Pura, Kabupaten Buleleng. Pria bernama lengkap I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya itu ditangkap pada Jumat 27 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA. Pria yang berprofesi sebagai advokat itu ditangkap pihak berwajib lantaran diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Presiden, Kapolri dan Gubernur Bali melalui siaran langsung di Facebook terkait dengan penanganan pandemi covid-19. Pria itu menuduh bahwa pemerintah dan jajarannya "tidak mampu" menangani wabah ini dengan baik, dan lain-lainnya yang dianggap oleh petugas hukum sebagai "hate speech".
Pada sisi lain, jika pemerintah negeri ini konsisten mengusung konsep demokrasi yang menjamin penuh hak mengeluarkan pendapat, maka apakah tidak lebih baik, jika untuk sementara kasus-kasus yang disebut hate speech itu ditangguhkan? Dan dibuktikan dahulu kebenaran dari ujaran kebencian yang disebutkan, karena pada kondisi tidak normal atau ketika dalam keadaan panik, orang bisa saja "ngomel" semaunya sendiri. Apalagi yang tertuduh merupakan masyarakat yang memang secara langsung dapat melihat dan merasakan dari apa-apa yang kemudian ia sampaikan melalui tulisan atau suaranya (audio visual) di sosial media, dan bukankah termasuk pada ranah menyatakan pendapat yang dijamin oleh undang-undang?
Kalau saja mau adil, seharusnya siapa pun yang bicara hate speech atau hoax, bisa saja langsung ditangkap. Sebagai contoh terbaru pernyataan yang telah dianggap memiliki unsur ujaran kebencian kepada golongan tertentu terlontar langsung dari oknum pihak juru bicara pemerintah sendiri terkait pandemi covid-19 dengan mengatakan: "Yang miskin supaya melindungi yang kaya dengan cara tidak menularkan penyakitnya..,” bukankah itu bisa dilihat sangat kuat adanya dugaan "penghinaan, penodaan, pelecehan, ujaran kebencian terhadap 25 juta orang miskin di Indonesia?". Apakah yang bersangkutan juga bakal ditangkap? Di mana prinsip equality before the law yang menjadi karakter negara hukum itu? Inikah yang disebut oleh Donald Black dengan istilah:
"DOWN WARD LAW IS GREATER THAN UPWARD LAW"? Dengan kata lain: Hukum seperti pisau dapur. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sebagaimana diyakini oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan dalam beberapa kasus hukum itu terkesan juga bisa dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi penegakan hukum yang bopeng seperti diterangkan di muka, tidaklah berlaku dalam tangan kepemimpinan sistem Islam. Apalagi ketika Rasulullah Saw hidup dan memimpin negara Madinah. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, baik pejabat maupun rakyat biasa. "Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya" (HR. Bukhari dan Muslim).
Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, terdapat fakta bahwa penularan virus corona justru kian berlangsung cepat. Ironis, kasus-kasus demi kasus baru terus bertambah, bahkan menjangkiti sejumlah pejabat publik seperti Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Karawang, Anggota DPR Imam Soeroso bahkan sejumlah petugas kesehatan yang bertugas menangani pasien yang terinfeksi juga tidak luput dari penularannya.
Berbagai upaya dan ikhtiar terus dilakukan oleh berbagai elemen dari mulai pemerintah pusat, daerah, dan seluruh kalangan masyarakat yang dalam suasana genting dan memprihatinkan. Di tengah kondisi kepanikan yang semakin membayangi masyarakat tersebut, sejumlah kepala daerah dan masyarakat di beberapa kota mengambil langkah berani dan inisiatif sendiri, yakni melakukan langkah "Lockdown Mandiri" di wilayahnya masing-masing guna mencegah dan menekan peningkatan penularan virus Corona di wilayahnya.
Seperti langkah kebijakan yang diambil oleh Walikota Tegal ataupun gerakan "lockdown lokal" oleh sebagian masyarakat kota Jogja. Namun, inisiatif mulia dari sejumlah pemerintah daerah dan masyarakat yang memberlakukan "Lockdown" di masing-masing wilayahnya tersebut serta merta mendapat pertentangan dari Pemerintah Pusat, bahkan diancam akan ditindak pidana bagi yang tetap melakukannya, karena dianggap bertentangan dengan Keputusan Presiden untuk tetap menolak untuk memberlakukan Lockdown Nasional karena dinilai tidak akan mampu menjadi solusi yang efektif, dan mengancam perekonomian negara.
Sikap dan kebijakan yang keliru seorang pemimpin akhirnya akan membuat pandemi corona ini makin meluas dan sulit ditanggulangi. Oleh karena itu kami di Uniol 4.0 Diponorogo memprediksikan bila kebijakan lockdown sebagaimana pernah dijalankan oleh Rasulullah dan sahabatnya tidak segera diambil, maka sangat dimungkinkan akan terjadi kematian massal. Menyimak trend pandemi yang ada, kiranya tidak berlebihan jika kita berprinsip: "Lockdown sekarang atau kuburan masal?" Kami memandang bahwa kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak akan cukup menghentikan serangan covid-19 meski diiringi dengan kebijakan penerapan Darurat Sipil. Kami juga berpandangan bahwa Pemerintah tidak perlu menggunakan UU Darurat Sipil 1959.
C. Strategi yang dilakukan oleh pemimpin sebagai perisai rakyat dalam penanggulangan pandemi corona
Rasulullah Saw bersabda:
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat)" (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
Berangkat dari hadist tersebut para pemimpin dalam Islam, tampil sebagaimana dia seharusnya memimpin, menjadi perisai atau pelindung terdepan bagi rakyat/masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini menghadapi musibah pandemi Corona, tentu saja dia tidak akan menggampangkan setiap keperluan dan kebutuhan umat yang dihadapkan pada kesulitan dan penderitaan dalam menghadapi musibah wabah yang menular.
Berbeda dengan para pemimpin dalam era sistem sekarang, pemimpin dalam Islam sadar betul setiap langkah kebijakan yang diambil dalam kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Balasannya cuma dua, yakni surga atau hisab neraka. Kekuatan iman inilah yang akan menjadi pegangannya di dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan untuk rakyatnya, maka mereka akan senantiasa menyandarkan diri pada tuntunan syariah Islam.
Seorang pemimpin adalah perisai pelindung bagi umat, seorang pemimpin dalam Islam akan sangat berhati-hati di dalam bertindak. Seyogyanya seorang pemimpin akan melakukan berbagai strategi terbaik dalam menanggulangi musibah pandemi Corona.
Membangun kesadaran di tengah umat yang dipimpinnya untuk kembali ke jalan Allah Swt. Bahwa tidak ada musibah yang menimpa suatu kaum melainkan semua atas izin Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Mengajak umat untuk senantiasa mendekatkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Patuh pada setiap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Sebagai hamba Allah menyadari bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa kecuali atas dari kebesaran dan kasih sayang Allah swt.
Mengajak umat untuk merenung dan bermuhasabah atas segala perbuatan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai yang diajarkan ataukah sebaliknya. Karena di dalam Islam diterangkan tidaklah musibah atau kerusakan menimpa diri seseorang atau suatu kaum karena akibat dari ulah tangannya sendiri. Menyeru umat kembali kepada jalan Islam secara menyeluruh yang berpedoman pada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.
Mengingatkan kembali umat untuk mempraktikkan gaya hidup sehat. Misalnya, diawali dengan makanan. Allah SWT telah berfirman: “Makanlah oleh kalian rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah karuniakan kepada kalian (TQS an-Nahl [16]: 114).” karena awal munculnya wabah virus corona ini diduga ditengarai akibat mengkonsumsi hewan yang telah diharamkan untuk dimakan yakni dari jenis hewan Kelelawar yang pada tubuhnya mengandung banyak virus yang berbahaya.
Selain dari pada itu seorang pemimpin juga akan senantiasa mengingatkan umatnya untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Dengan gaya hidup sehat yang banyak diceritakan dalam sirah kehidupan Rasulullah Saw. Dan yang paling utama bagi seorang pemimpin sebagai perisai umat yang diajarkan Islam dalam menanggulangi pandemi wabah penyakit menular ini yakni akan memberlakukan kebijakan nasional secara tanggap, cepat dan tepat sesuai tuntunan Islam. Dia akan melaksanakan fungsinya sebagai Raa’in yang bertanggung jawab dan berada dalam garda terdepan dalam memberikan perlindungan bagi rakyatnya.
Sedini mungkin seoran pemimpin perisai akan memberlakukan kebijakan Lockdown, isolasi dan karantina terhadap wilayah-wilayah maupun individu-individu yang terduga maupun telah positif terinfeksi wabah menular. Dengan menjamin kebutuhan dasar untuk rakyatnya semasa perberlakuan kebijakan dilaksanakan.
Seorang pemimpin di dalam Islam tidak akan bertanya kepada rakyatnya tentang apa yang sudah rakyat berikan kepada negara, tapi dia akan senantiasa bertanya kepada dirinya sendiri apa yang sudah dia lakukan untuk umat atau rakyat di negara dalam kepemimpinannya. Karena ia sadar betul kepemimpinan yang dia pegang tidak akan terlepas dari hisab dan segala macam pertanggungjawabkan.
Para penguasa (pemimpin) punya peran sentral untuk memberikan perlindungan dan pelayanan warga negaranya. Apalagi saat terjadi pandemi wabah penyakit menular seperti sekarang, tentu rakyat butuh perlindungan yang optimal. Penguasa tidak boleh abai, dan wajib memberi support kepada masyarakat (warganya) yang telah terpapar atau terinfeksi virus baik secara materi maupun spiritual.
Para pemimpin dalam Islam seperti halnya Rasulullah saw dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra, sebagaimana yang terdapat dalam uraian di atas telah mencontohkan bagaimana seharusnya pemimpin sebagai perisai umat bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, khususnya dalam menghadapi wabah penyakit menular seperti pandemi Corona.
D. Penutup/Kesimpulan
Sebagai penutup, berdasar pada uraian pada artikel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran ideal seorang pemimpin dalam menghadapi munculnya pandemi penyakit yaitu mampu menempatkan antara keimanan, sikap dan pola pikir pada tataran yang tepat dan dibenarkan. Tidak memandang dan menganggap musibah wabah ini dengan sikap yang santai dan cenderung meremehkan. Apalagi malah mempermudah akses-akses yang berpotensi dapat mempercepat penularannya. Akan tetapi mereka bertindak selaku seorang pemimpin dengan sikap yang tanggap, cepat dan tepat yang disertai rasa tanggungjawab yang besar guna melindungi kehidupan rakyat dan negaranya dari resiko yang lebih besar di kemudian hari. Waspada dengan langsung membatasi serta mengunci wilayah-wilayah yang diduga telah tercemar dan terjadi pandemi wabah serta mengisolasi orang-orang yang telah positif terinfeksi wabah, melakukan karantina lebih awal untuk menjaga penyebarannya yang lebih luas.
2. Kegagalan seorang pemimpin sebagai perisai rakyat mengakibatkan kegagalan pula dalam menanggulangi pandemi corona. Yang berdampak pada munculnya masalah-masalah baru, makin meluasnya wilayah penyebaran wabah dan meningkatnya jumlah korban. Lambannya roda perekonomian, polemik terbatasnya persediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis, hingga bermunculannya kasus hate speech melalui jejaring sosial media akibat dari berbagai bentuk kritik masyarakat terhadap penanganan dari pemerintah yang berujung pada tindak pidana. Yang kesemuanya diakibatkan oleh Karakter pemimpin dalam sistem demokrasi yang cenderung berwatak sekular dan berpikir kapitalistik.
3. Strategi yang dilakukan oleh pemimpin sebagai perisai rakyat dalam penanggulangan pandemi corona yaitu: pertama, ia sadar betul setiap langkah kebijakan yang diambil dalam kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Mmembangun kesadaran di tengah umat yang dipimpinnya untuk kembali ke jalan Allah Swt. Mengajak umat untuk merenung dan bermuhasabah, mengingatkan umat untuk mempraktikkan gaya hidup sehat sesuai yang diajarkan Islam, menjaga kebersihan.
Dan yang paling utama pemimpin akan memberlakukan kebijakan nasional secara tanggap, cepat dan tepat sesuai tuntunan Islam.
Sedini mungkin dia akan memberlakukan kebijakan Lockdown atau Karantina terhadap wilayah-wilayah maupun individu-individu yang terduga maupun telah positif terinfeksi wabah menular. Dengan menjamin kebutuhan dasar untuk rakyatnya semasa perberlakuan kebijakan dilaksanakan. Para pemimpin dalam Islam seperti halnya Rasulullah saw dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra, telah mencontohkan bagaimana seharusnya pemimpin sebagai perisai umat bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya khususnya dalam menghadapi wabah penyakit menular mirip pandemi Corona sekarang ini.
Tabik...!
COMMENTS