Sistem Demokrasi Mustahil Mengentaskan Kemiskinan


Oleh: Sri Retno Ningrum

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara ini. Masalah kemiskinan juga menjadi penyebab munculnya permasalahan-permasalahan baru, seperti: meningkatnya jumlah gelandangan dan peminta-minta, kasus-kasus kriminal, orang tua yang menganiaya anaknya hingga meninggal, perceraian, hingga satu keluarga bunuh diri. Jika benar demikian, tentu persoalan kemiskinan ini wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ibarat kanker yang harus segera ditangani jika tidak ingin menjadi sumber penyakit yang menggerogoti organ tubuh yang lainnya.
Hari ini, pemerintah meng-klaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS)

Mengungkapkan persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%. Angka ini menurun 0,19% poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44% poin terhadap September 2018. Garis Kemiskinan (GK) pada September 2019 tercatat sebesar Rp440.538,-/ kapita/bulan. Apabila secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga, maka besarnya GK per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar

Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan. (cnbcindonesia.com 29/1/2020). Benarkah angka kemiskinan benar-benar turun seperti yang diklaim pemerintah?
Apabila kita amati, klaim turunnya angka kemiskinan yang dirilis pemerintah menggunakan data BPS, tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lebih jauh lagi, angka kemiskinan yang “dipaksa” turun tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya, dan untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat. Pasalnya, pemerintah saat ini menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang datang sepaket dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Adalah sesuatu hal yang mustahil bagi kapitalisme untuk menghapus/mengentaskan kemiskinan. Sebab, hal-hal yang mengantarkan pada kesejahteraan umum telah beralih kepemilikan. Sumber Daya Alam (SDA) yang seharusnya menjadi milik umum, oleh sistem kapitalisme malah diberikan kepada para pemilik modal. Hasilnya, produk-produk yang seharusnya menjadi milik umum/masyarakat dimiliki oleh pengusaha yang kemudian dijual kepada rakyat. Inilah yang menjadikan rakyat semakin miskin. Sebab, barang-barang yang seharusnya dapat dinikmati secara gratis atau murah, menjadi tidak terjangkau. Ditambah lagi kebijakan pemerintah dalam menarik pajak sebagai sumber pemasukan negara, makin menambah berat beban-beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Di samping itu, masalah ketenaga-kerjaan dan lapangan pekerjaan juga memperburuk kondisi perekonomian. Pada akhirnya, penduduk miskin bukannya berkurang, malah semakin bertambah.

Inilah gambaran kemustahilan sistem kapitalisme dalam mengentaskan kemiskinan. Karena kemustahilan itulah, pemerintah mengutak-atik angka melalui pembuatan standarisasi/ukuran untuk menurunkan angka kemiskinan. Padahal, diantara sebab-sebab kemiskinan masyarakat adalah ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok (asasiyah) seperti : beras, gas, telur, air, listrik dan sebagainya. Semua itu kian tidak terjangkau manakala terjadi gejolak ekonomi atau bahkan inflasi. Belum lagi kebutuhan tambahan (kamaliyah) seperti pendidikan,

Kesehatan, dan keamanan yang makin hari juga makin tidak terjangkau karena mahal. Selama pemerintah menggunakan sistem kapitalisme dalam mengelola negara, maka mustahil baginya untuk mengentaskan kemiskinan. Sekalipun seorang kepala keluarga telah bekerja siang dan malam setiap harinya, namun tetap tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, baik yang pokok maupun yang tambahan. Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai kemiskinan sistemik. Yakni, kemiskinan yang disebabkan oleh sistem. Kemiskinan semacam ini tidak hanya dialami oleh orang yang tidak mampu bekerja, namun ini adalah kemiskinan massal sebagai akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena harga yang tidak terjangkau.

Semestinya, pemerintah melakukan pengentasan kemiskinan dengan cara menghilangkan kondisi miskin secara nyata. Yaitu, dengan cara memastikan semua kebutuhan pokok rakyat terpenuhi sampai level individu. Hanya dengan cara inilah, kemiskinan massal dapat diatasi. Dengan kata lain, pemerintah harus meninggalkan sistem kapitalisme. Sebab, kemiskinan massal telah diakui oleh para ahli, sebagai bahaya laten dari penerapan sistem kapitalisme.

Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan RasulNya, tentu menjadi sebuah kewajiban untuk taat kepada syariat Islam. Islam adalah agama yang mampu menyelesaikan semua persoalan manusia termasuk kemiskinan.. Dalam hal ini, Islam telah menggariskan beberapa hukum syara’ untuk mengatasi kemiskinan.

Pertama, tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer, Islam telah menetapkan tatacara pemenuhannya yang terdiri dari pangan, papan dan sandang. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tersebut menjadi penentu atas kondisi kemiskinan seseorang. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Diantaranya adalah dengan mewajibkan setiap kepala keluarga untuk menafkahi dirinya dan keluarganya dengan bekerja. Apabila tidak memiliki pekerjaan, maka negara wajib mensolusikan pekerjaan untuknya. Apabila tidak mampu bekerja, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal  dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim.

Kedua, tentang jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Negara memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan gratis melalui pengelolaan kepemilikan umum. Sebab, Islam telah menetapkan adanya kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk dikembalikan hasilnya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang dinikmati oleh semua warga negara.

Inilah gambaran penerapan syariat Islam untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Akan tetapi, syariat ini tidak akan bisa tegak dengan sempurna tanpa peran negara. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali dengan menjadikan Islam sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Yakni dengan menerapkan Islam dalam bentuk negara atau Khilafah. Dengan Khilafah, niscaya kemiskinan yang menimpa negara ini dan negara-negara di seluruh dunia tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, mari kita campakkan sistem kapitalisme yang hanya bisa menurunkan angka kemiskinan menurut standardisasi yang keliru.

Wallahu’alam Bisshowab

Post a Comment

[blogger]

Author Name

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.