Ibu Kota Baru
Oleh :Siti Rima Sarinah
Kebijakan pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan timur yang di umumkan oleh Presiden Jokowi pada Senin 26 Agustus 2019, dengan pertimbangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat berat. Kalimantan Timur yang menjadi daerah terpilih sebagai ibukota baru karena salah satu faktornya adalah keamanan, minim bencana dan wilayah yang strategis karena keberadaanya di tengah-tengah Indonesia.Walaupun kebijakan ini menuai berbagai polemik, namun pemindahan ibukota baru tetap dilaksanakan dan saat ini dalam proses pembangunan yang ditargetkan selesai pada 2024.
Untuk pembangunan ibukota baru, negara harus menyiapkan dana yang sangat besar sekitar Rp 466 Trilyun dan hanya 19% mengambil dari APBN sedangkan sisanya bersumber dari investasi swasta dan BUMN. Dalam pembangunan ibukota baru, Jokowi mengungkapkan akan melibatkan sejumlah tokoh dari luar negeri yang memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota dan memiliki reputasi baik di dunia internasional. Tokoh-tokoh asing yang dipilihnya sebagai dewan pengarah adalah, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
https://bisnis.tempo.co/read/1295905/libatkan-asing-dalam-pembangunan-ibu-kota-baru-ini-alasan-jokowi
Keterlibatan asing dalam pembangunan ibukota baru bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Sepanjang sejarah berdirinya negara ini banyak konflik dan kejadian yang sudah diatur oleh adanya intervensi asing termasuk kebijakan yang di keluarkan pemerintah juga tidak lepas dari peran intervensi asing. Bahkan dikatakan bahwa Indonesia butuh investasi asing yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi dan memenangkan persaingan pasar global, serta membantu dalam pembiayaan pembangunan nasional termasuk pembiayaan pembangunan ibukota baru. Sebagai pemasok bahan, konsultan, pimpro hingga pelaksana proyek.
Letak Indonesia sebagai negara yang strategis memiliki kekayaan sumber daya alam serta ekonomi yang besar menyebabkan banyak negara ingin menempatkan pengaruhnya di Indonesia, dengan dalih investasi dalam rangka membantu pembangunan nasional. Padahal dengan adanya intervensi asing, ada bahaya terselubung salah satunya Indonesia kehilangan kedaulatannya sebagai negara dan bentuk penjajahan politik ekonomi yang menjadi tujuannya serta bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Adanya intervensi asing tentu saja merugikan Indonesia, karena tidak memiliki hak untuk mengatur negara dan asing dengan leluasa mengintervensi Indonesia dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan pihak asing dan mengambil SDA serta asset-aset penting negara sebagai kompensasi penanaman investasi di Indonesia. Tinggal Indonesia menjadi negara terpuruk dan rakyatnya menjadi korban harus bertahan hidup dalam himpitan ekonomi yang semakin sulit.
Kedaulatan sebuah negara adalah sesuatu yang penting dan mencegah adanya intervensi asing masuk ke dalam negara dengan alasan apapun. Hal ini yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang mencerminkan kewibawaan, keberanian dan kemerdekaan sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat, jauh dari sikap pengecut, tidak mau tunduk pada tekanan asing apalagi menjadi budak mereka.
Dalam sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa Islam tidak anti asing, Rasulullah saw dan para Khalifah sesudahnya melakukan hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain,Bentuk kerjasamanya di sesuaikan dengan perlakuan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Perlakuan baik pemerintahan Islam akan di berikan kepada siapapun yang berniat baik dan tidak menyimpan ancaman. Kesigapan Kholifah dalam melindungi rakyatnya dan ketegasannya untuk mengenyahkan siapapun yang mengancam kehormatan dan menyerang Islam dan kaum muslimin. Seperti yang terjadi Yahudi Bani Qainuqo yang di usir dari Madinah karena mengganggu seorang muslimah.
Sikap tegas inilah yang di butuhkan untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari cengkeraman dan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara kafir barat. Kesungguhan negara dalam menjalankannya akan menunjukkan keagungan Islam dan menutup jalan dominasi negara-negara kafir.
Namun sikap tegas ini tidak mungkin diambil oleh rezim yang hadir dalam tekanan mereka dan berharap pada belas kasihnya. Hanya Khilafah satu-satunya negara yang akan membebaskan umat Islam, melindungi dan mengembalikan derajatnya sebagai Khoiru Ummah. Negara yang mandiri, berdaulat dan sempurna dalam melaksanakan syariah kaffah.
Sumber; : https://t.me/WadahAspirasiMuslimah
COMMENTS