Oleh: la ode manarfa nafsahu | Aktivis gema pembebasan kota kendari Persoalan, saat ini publik hendak di arahkan kepada, kata Radi...
Oleh: la ode manarfa nafsahu | Aktivis gema pembebasan kota kendari
Persoalan, saat ini publik hendak di arahkan kepada, kata Radikalisme, yang berarti (kepahaman yang mengakar). Kini digaungkan, dimasifkan, oleh negara (pemerintah), sebagai program yang harus melesat untuk, dikampanyekan secara masif dan, tajam, dengan konotasi berbunyi tuduhan buruk, dengan diiringi kepentingan politik.
Sejauh ini, publik telah begitu banyak mengkonsumsi isu Radikalisme, dan bahkan, menimbulkan kegelisahan, yang dengan kehadirannya, membuat seganap, pertanyaan bermunculan. Bahkan, itu pun menjadi, sebuah tema, perbincangan diatas sebuah suguhan, kopi panas.
Sedikit ilustrasi, kopi panas itu, selalu ditemani secangkir putih, bak layaknya sebuah ungkapan, yang sederhananya kopi hitam, selalu bermain diatas cangkir putih.
Pertanyaan itu pun kian muncul, kenapa negeri sebesar ini, yang begitu seyogyanya, selalu mengambil hal yang demikian diatas, untuk dijadikan, kekhawatiran bersama, seolah akan ada teror, yang siap, menghantui
Tentu kita bertanya, kenapa bisa?, hal tersebut, begitu diributkan seperti apa yang di ungkapkan oleh Menteri agama, (Fachrul Razi) yang akhir-akhir ini, dikabarkan melarang celana cingkrang, dan cadar, bahwa yang demikian itu mengandung radikalisme.
Tak lupa, pula menteri polhukam wiranto, yang beberap waktu, lalu semasih menjabat sebagai kabinet lama, di era kepimpinan jokowi dodo. Periode sebelumnya begitu masif mengkampanyekan radikalisme. Namun sajauh ini, didalam isu radikalisme itu mengandung, segudang tanda tanya besar, apa dan mengapa, dan siapa yang radikal.
Bila kita mengkrucutkan isu radikalisme, itu begitu tajam kepada pihak, yang tergabung kedalam barisan perjuangan Hizbut tahrir, yang pada beberapa tahun lalu, di cabut badan perkumpulannya. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Ormas (Perppu No. 2 Tahun 2017). Dan tak luput pula, bagi mereka yang berlain arah dengan pemerintah (Oposisi).
Tetapi yang kian menjadi, corong masalahnya, Radikalisme selalu dikaitkan dengan islam, dan kaum muslimin di negeri ini. Dimana yang getol menyuarakan penerapan islam secara kafah adalah penganut radikalisme.
Namun sejauh ini, kekhawatiran pun menjelma, menjadi momok ancaman luar biasa, dan teruss bergulir, hingga berubah ke suatu program utama, yang dimuat dimedia-media mainstream nasional.
Parahnya justru yang disandarkan, tertuduh radikalisme, adalah umat islam, yang meliputi ajaran dan simbol islam. Selain itu, ini menjadi penekanan utama, yang perlu diawasi ketat, oleh pemerintah, dalam mengontrol seluruh aktivitas, elemen masyarakat terkhusus umat islam.
Pelaksanaan agenda, Menangkal radikalisme, ini terus bergulir, secara berskala, dengan memberikan pengaturan, yang hingga, menyisir ke kampus-kampus, negeri/swasta, dan instansi pemerintahan, maupun lingkup ormas, untuk, menghalau bagi siapa pun, yang mencoba, mengambil islam sebagai asas perjuangan, dalam menegekan, menuntaskan, persoalan di negeri ini.
Hingga itu pun, menuai statmen negative bagi aparatur, elit pejabat negara, yang selalu menyudutkan kaum muslimin, dan ajarannya. Adapun yang beranggapan bahwa pemerintah semasa kepimpinan jokowi dodo, dirasa sangat phobia terhadap ajaran islam, ini dapat kita perhatikan dari, setiap kasus yng tengah menimpah umat islam. Terutama syariah-nya dan simbol islam. Selalu, saja acapkali diberikan lebel negative, seperti pemecah bela NKRI, Anti pancasila, dll.
Ungkapan narasi demikian itu, sangat dilancarkan, untuk membungkam setiap lisan yang pedas, dan kritis kepada pemerintah. Seolah menunjukan watak keditaktoran Rezim, terhadap umat islam, yang notabene mayoritas dinegeri ini.
Padahal yang semestinya, yang sedang menghantui, keberlangsungan negera ini, adalah praktek system ideologi demokrasi kapitalisme, yang kini sedang berlangsung, yang menjadi pangkal masalah praktik pelaksanaan kebijakan, yang dirasakan sangat mahal. Kemudian berefek, pada lahirnya tindakan praktek korupsi, yang sudah menjadi, lingkaran setan.
Dengan begitu, dapat kita perhatikan diluar program menangkal radikalisme ini, ada agenda jahat yang hendak, ditutupi, agar legitimasi (kepercayaan) publik, pada stigma kebijakan rezim, yang ini hari, begitu dirasakan kegagalannya atas penerapan demokrasi kapitalisme, tidak mendapatkan, kritikan pedas atau perlawanan.
Apalagi perseteruan pemimpin negara, yang bergandengan tangan dengan aseng (RRC/Republik Rakyat Cina) demi marauk, keuntungan atas sumber daya alam negeri ini, dengan dapat, menyusun draft Undang-undang, dan SK kepresidenan. agar berbagai proyek, pengelolan baik dibidang pembangunan (tambang, infrastruktur jalan, bangunan, pelabuhan) dan atau proyek kebutuhan pokok yakni, kesehatan maupun, system produksi kebutuhan sembako dll. Bisa berjalan mulus, tanpa kendala. Pada akhirnya aset penting negeri ini dikuasai, dan Rakyat negeri ini terjajah.
Olehnya itu agar menghilangkan, pencegahan, terhadap upaya tersebut. Maka usaha mencegal radikalisme, itu menjadi penting untuk dikampanyekan, secara terus menerus. Terkhusus kaum muslimin, dan ajaran islam yaitu, syariah dan khilafah islam, yang memang jelas merupakan hukum allah swt, dituduh keji, difitnah, bahkan di upayakan ajaran yang muliah ini dilenyapkan.
Karena, dapat menghalangi para manusia-manusia korup dan bejat, yang berdiri di atas ideologi demokrasi kapitalisme, maupun sosialis komunisme, dapat melancarkan segala upaya buruknya. Sedangkan, system tersebut bertanggung jawab penuh, atas penjajahan dan pembunuhan, pembantaian dinegeri-negeri kaum muslimin.
Allah swt menegaskan dalam firmanya :
Artinya:
"Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan, menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" (TQs. Thaha [20]: 124).
COMMENTS