Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Demokrasi Sistem Bagi-Bagi Kekuasaan dan Kursi


Oleh : Abu Ghazi

Setelah penunjukkan dan pelantikan menteri beserta 12 wakilnya. Yang berisikan elite parpol yang tergabung Tim Kampanye Nasional (TKN) pendukung Jokowi saat pilpres. Gabungan wajah lama dan di tambah beberapa orang-orang dari pengusaha serta militer. Ternyata masih menimbulkan gejolak diantara pendukung Jokowi, hal ini karena dipandang tak sangat cukup membuat semua pendukung jokowi gembira.

Belum lagi turut bergabungnya gerindra yang dulunya merupakan  oposisi dan lawan pilpres. Tak dipungkiri, akirnya masih banyak yang menuntut jatah hasil keringat dukungan semasa pilpres yang belum mendapatkan jatah kursi. Hingga episode bagi-bagi kursi itupun masih terus berjalan hingga kini. Karena dari menteri dan 12 wakilnya yang sudah ditunjuk serta dilantik, dianggap masih kurang mengakomodir semua pendukung.

Bahkan gara-gara ini Jokowipun memohon maaf karena tak bisa mengakomodir semua bisa masuk kabinet. Sekelas Presiden yang katanya punyak hak prerogatif itupun harus meminta maaf. Sungguh ironis bukan ?
https://m.liputan6.com/news/read/4095726/jokowi-minta-maaf-tak-bisa-akomodir-semua-pihak-di-kabinet.

Karena sudah tak mungkin lagi mengangkat menteri dan wakil menteri, karena sudah terpenuhi kouta. Maka rezim ini mulai membagi kursi dengan cara obral stafsus dan jabatan strategis di beberapa BUMN. Ini dibuktikan setelah ahok di tetapkan sebagai komisaris utama di Pertamina, dan sudah mulai ngantor hari senin kemarin. 

Tanpa SKCK layaknya diwajibkan bagi syarat setiap karyawan yang akan melamar pekerjaan. Gaji perbulan mantan napi penista agama, yang kini duduk sebagai komisaris utama pertamina itupun luar biasa gila-gilaan. Konon gajinya menyentuh angka 3 Milyar.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191125144311-8-117776/ini-loh-kisaran-gaji-ahok-di-pertamina

Belum selesai "gebrakan menawan" rezim ini. Pada hari kamis 21/11/2019 lalu di halamam tengah Istana Merdeka Jokowi mengumumkan stafsusnya. Konon untuk bertujuan mengurangi ruwetnya birokrasi. Jokowi menunjuk 7 orang milenial dari beberbagai profesi akedemisi, yang konon gaji perbulannya juga bikin ngiler rakyat yang masih banyak berada dibawah garis kemiskinan. Di lansir di sebuah situs berita mereka mendapat honor hingga 51 Juta/bulan.
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2019/11/22/171148826/jadi-staf-khusus-presiden-7-milenial-ini-dapat-gaji-rp-51-juta-per-bulan

Ternyata tak cukup disitu karena masih kurang lagi jatah bagi-bagi kursinya. Bahkan wakil presidenpun juga akan mengangkat stafsus untuk membantu kerjanya. Gila gak?

Tak tanggung-tanggung Ma'ruf Amin akan mengangkat 8 Stafsus konon yang setengahnya dari NU. Ormas islam yang dalam pilpres kemarin memang mendukung jokowi.
https://m.detik.com/news/berita/d-4797718/profil-8-stafsus-wapres-maruf-amin-yang-setengahnya-nu

Sungguh sangat luar biasa prestasi rezim ini bukan? ditengah lapangan kerja yang sulit di dapat. Rezim begitu mudah menghamburkan uang untuk hal yang sangat tidak penting dan tepat. Bukankah gaji mereka itu semua dari APBN yang merupakan hasil dari pajak rakyat? 

Ditengah defisit BPJS yang sedang sekarat. Hutang negara yang terus bertambah di era jokowi ini. Rezim bukan malah menghemat  pengeluaran. Justru membuat kebijakan yang lagi-lagi tak lazim, tak penting dan sangat tidak tepat. 

Sungguh pula menjadi ironi. Begitu masih banyak guru honorer dinegeri ini yang bergaji rendah dan tak manusiawi. Rezim ini malah berbagi "Rizki" dikalangan elit parpol dan pengusaha kapitalis.
https://m.wartaekonomi.co.id/berita258146/warganet-bandingkan-gaji-stafsus-dengan-guru-honorer-hasilnya-ngenes.html

Terus bagaimana nasib janji semasa kampanye kemarin? Mana kartu pra kerja? Mana pengangguran di gaji? 

Yang ada begitu dilantik malah yang paling nampak adalah prestasi kerja bagi-bagi kursi. Inikah demokrasi yang katanya dibangga-banggakan sebagai sistem yang paling cocok dan baik untuk negeri ini? Apakah seperti ini demokrasi yang konon katanya juga sistem islami itu? Hanya kerena menyamakan demokrasi itu sama maknanya dengan syuro (Musyawarah) dalam islam?

Inikah sistem demokrasi yang juga konon katanya akan menghasilkan pemilihan pemimpin yang baik, demokratis dan amanah? Apakah ini sistem demokrasi yang slogannya itu katanya suara rakyat adalah suara Tuhan?

Sayang dari itu semuanya, ternyata baik slogan dan yang menganggap baik, cocok dan sistem islami itu tak pernah nampak secara fakta bahkan cenderung tak pernah ada dalam sistem demokrasi.

Sejak sistem ini lahir pada tahun 508-507 SM di Yunani ini. Dan sudah menyebar dan dianut hampir seluruh negara termasuk indonesia. Rakyat hanya sering menjadi korban janji kampanye, rakyat hanya sering melihat penguasa yang makmur dan hidup sejahtera, rakyat hanya bisa melihat para elite bersilat lidah mengatasnamakan demi bangsa, negara dan pancasila.

Tapi fakta yang ada hingga kini. Rakyat lebih sering melihat bahwa sistem demokrasi adalah *Sistem Bagi-bagi Kekuasaan dan Kursi*.

Post a Comment for "Demokrasi Sistem Bagi-Bagi Kekuasaan dan Kursi"