Oleh : Deka Romadi Beberapa pekan terakhir, publik di hebohkan dengan berita Prabowo Subianto yang memberikan sinyal akan berkoa...
Oleh : Deka Romadi
Beberapa pekan terakhir, publik di hebohkan dengan berita Prabowo Subianto yang memberikan sinyal akan berkoalisi dengan Jokowidodo yang merupakan rivalnya dalam kontestasi pemilihan presiden Indonesia di 2019 & 2014 yang lalu. Ini ditandai dengan bertemunya kedua tokoh tersebut di istana negara pada Jum’at, 11 Oktober 2019. Dalam pertemuan empat mata itu, keduanya berbicara peluang Gerindra bergabung dengan pemerintah. “Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita." kata Jokowi usai pertemuan (Liputan6.com).
Bila kita menilik ke belakang, Prabowo merupakan calon presiden Indonesia yang di dukung oleh GNPF-Gerakan Nasional Pengawal Fatwa- Ulama pada September 2018 yang lalu, yang salah satu poin dari 17 poin pakta integritas yang ditandatangani mengatakan “Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan. serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411. 212 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan maka yang pernah disangkakam Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh iain yang mengalami penzaliman”, atau dengan kata lain di usungnya Prabowo oleh GNPF adalah dalam rangka melawan kedzaliman rezim Jokowi di periode pertama pemerintahanya, juga untuk membawa negeri ini dengan ke arah yang lebih baik dengan nilai nilai Islam yang di perjuangkan lewat jalur demokrasi. Sebagai pengingat, kedzaliman rezim Jokowi terutama pada ulama dan ormas Islam adalah dengan maraknya kriminalisasi kepada ulama seperti Habib Rizieq Shihab, Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Zulkifli M Ali, Gus Nur, Ustadz Fekix Siauw, dll, juga yang tidak kalah dzalim adalah undang-undang ormas yang terbit hanya untuk menggebuk organisasi yang bersuara lantang mengkritisi dan mengkoreksi penguasa, seperti Hizbut Tahrir.
Dengan isu merapatnya kubu prabowo kepada rezim Jokowi, ini memperlihatkan bahwa dukung mendukung dalam kedzaliman di sistem demokrasi adalah sesuatu yang lumrah, padahal islam telah melarang kaum muslim condong kepada orang dzalim. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣
Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim sehingga kalian akan dijilat api neraka, sementara tidak ada bagi kalian pelindung, kemudian kalian tidak ditolong (QS Hud [11]: 113).
Frasa wa lâ tarkanu bermakna: jangan condong dengan hati. Ini sebagaimana penjelasan Imam al-Baghawi. Jika sekadar condong saja tidak boleh, apalagi memilih, menolong dan memberikan loyalitas kepada mereka.
Hal itu juga ditegaskan oleh Rasulullah saw. Saat berbicara tentang imârah as-sufahâ’ (kepemimpinan kaum pandir/bodoh). Saat itu Nabi saw. mendoakan Kaab bin Ujrah agar dilindungi oleh Allah SWT dari imârah as-sufahâ’. Lalu saat Kaab bin Ujrah bertanya tentang siapakah mereka, beliau menjawab:
أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي فَمَنْ أَتَى أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يَأْتِ أَبْوَابَهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُون عَلَيَّ حَوْضِي
Mereka adalah para pemimpin sesudahku. Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu mereka, lalu membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka mereka bukan dari golonganku dan tidak bisa mendatangiku di telaga kelak. Siapa saja yang tidak mendatangi pintu-pintu mereka, tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka maka mereka adalah bagian dariku, aku pun bagian dari mereka dan dia akan mendatangiku di telaga (HR Ahmad dan an-Nasa’i)
Islam adalah agama yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil. Allah SWT berfirman:
إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠
Sungguh Allah telah memerintahkan keadilan, berbuat kebajikan dan memberi kaum kerabat. Allah pun telah melarang perbuatan keji dan mungkar serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran (QS an-Nahl [16]: 90 ).
Terkait ayat di atas, Imam al-Qurthubi mengutip pendapat Ibnu Athiyyah, menjelaskan bahwa adil adalah segala hal yang difardhukan oleh Allah baik akidah maupun syariah dalam menunaikan amanah, meninggalkan kezaliman dan berbuat inshâf (berimbang/tidak berat sebelah).
Allah SWT pun berfirman:
إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ٥٨
Sungguh Allah telah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada ahlinya dan jika kalian menghukumi manusia hendaknya kalian menghukumi mereka dengan adil (QS an-Nisa’ [4]: 58).
Ath-Thabari menukil beberapa riwayat bahwa ayat ini ditujukan kepada orang orang yang mengurusi urusan kaum Muslim (wullât al-umûr). Apalagi seorang imam/khalifah, sebagaimana riwayat Ali yang juga dinukil ath-Thabari. Namun, ayat ini juga berlaku umum untuk seluruh kaum Muslim. Oleh karena itu, al-Mawardi, ketika membahas tentang syarat imam/khalifah, menetapkan adil sebagai salah satu syaratnya.
Isu ini juga membuktikan bahwa ketika harapan akan adanya perubahan pada tubuh umat disandarkan pada demokrasi hanya akan melahirkan kekecewaan. Bukan hanya kali ini umat dikecewakan oleh demokrasi, demokrasi yang diharapkan menjadi ajang untuk merepresentasikan suara umat ternyata jauh dari harapan. Karena demokrasi memberi jalan sempit bagi Islam. Banyak fakta di berbagai belahan dunia, ketika Islam akan dan sampai pada panggung kekuasaan pasti ditumbangkan. Seperti yang terjadi di Aljazair, Palestina, Turki juga Mesir menunjukkan hal serupa. Ada beberapa point yang dapat menjelaskan mengapa umat selalu dikecewakan oleh demokrasi
Pertama, demokrasi memiliki bahaya ideologis. Pasalnya, sistem politik ini bukan berasal dari Islam, melainkan dari peradaban Barat sekular yang jelas bertentangan dengan akidah Islam. Salah satu prinsip penting demokrasi adalah “kedaulatan di tangan rakyat”. Inti dari prinsip ini adalah memberi rakyat (baca: manusia) hak untuk membuat hukum dan perundangan. Prinsip ini jelas bertentangan dengan Islam. Menurut Islam, kedaulatan ada di tangan syariah. Yang memiliki kewenangan membuat hukum (Al-Hakim) di dalam Islam adalah Allah SWT. Bukan manusia. Manusia bukanlah pembuat hukum, tetapi pelaksana hukum Islam.
Di dalam sistem Demokrasi, standar benar dan salah atau baik dan buruk bukan menurut syariah Islam, tetapi menurut akal manusia dan menurut suara mayoritas di parlemen. Karena itu sistem demokrasi membuka peluang yang sangat besar bagi perkara yang menurut syariah Islam diharamkan menjadi diperbolehkan. Sebagai contoh: riba, khamr (minuman keras) dan perzinahan yang jelas haram, di dalam sistem demokrasi ternyata dilegalkan. Sebaliknya, perkara yang menurut hukum Islam dibolehkan, bahkan diwajibkan, di dalam sistem demokrasi menjadi terlarang. Contohnya hukum rajam bagi pelaku perzinahan, atau hukum qishash bagi pelaku pembunuhan. Semua itu dalam Islam wajib diterapkan, tetapi di dalam sistem demokrasi menjadi terlarang. Inilah bahaya yang sangat serius dari sistem demokrasi.
Kedua, demokrasi menciptakan distorsi ideologi. Sikap yang hampir pasti akan menghinggapi para aktivis demokrasi adalah pragmatisme. Pragmatisme ini tidak bisa dihindari karena di dalam sistem demokrasi pasti terjadi kompromi, baik dengan partai politik sekular atau bahkan rezim dzalim sekalipun. Karena itu idealisme para aktivis di dalam sistem demokrasi hanya akan menjadi cita-cita karena akan berbenturan dengan berbagai ide yang sering bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh, UU Pornografi (UU No 44/2008), dulu sebelum disahkan, diusulkan dengan nama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Semangatnya tentu menolak berbagai praktik pornografi dan pornoaksi di masyarakat. Ternyata, RUU itu mendapat berbagai penolakan dari politisi sekular. Setelah melalui perdebatan panjang di ruang publik dan Parlemen, akhirnya RUU tersebut disahkan dengan nama UU Pornografi, dengan menghilangkan kata Anti dan Pornoaksi, juga dengan substansi UU hasil kompromi berbagai pihak.
Ketiga, demokrasi hanya menawarkan sirkulasi elit di lingkaran kekuasaan, bukan perubahan sistem. Setiap sistem pasti memiliki mekanisme untuk mempertahankan dan mengokohkan sistemnya. Tak terkecuali sistem demokrasi. Mekanisme pertahanan dan pengokohan sistem demokrasi dibingkai dengan aturan main yang wajib disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat, dalam hal ini oleh elit dan partai politik. Aturan main yang dianggap sakral dan fundamental sehingga tidak boleh diubah atau diganti oleh siapapun mereka labeli dengan istilah “harga mati”. Maka dari itu, siapapun yang terlibat dalam sistem demokrasi, tidak akan berani menyentuh apalagi mengubah perkara yang dianggap sebagai harga mati. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.
Demokrasi juga memiliki mekanisme agar sistemnya berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk itu, mereka membuat even sirkulasi elit di lingkaran kekuasaan yang dilakukan secara berkala. Even sirkulasi elit ini dikemas dengan nama Pemilu. Di Indonesia even Pemilu/Pilpres hanyalah mekanisme untuk mengganti elit, mulai dari anggota dewan, kepala daerah hingga presiden. Tidak lebih dari itu.
Karena itu sistem demokrasi memang sangat memungkinkan dijadikan jalan untuk menempatkan para aktifis dan tokoh Muslim menjadi pejabat di berbagai level. Namun, sistem demokrasi tidak memberikan ruang sedikitpun bagi penerapan syariah Islam secara total atau perubahan yang sifatnya fundamental.
Jika kita ingin mengetahui arah perjuangan umat Islam, tentu kita harus melihat bagaimana Rasulullah saw. berjuang melakukan perubahan. Sebagai seorang Muslim, tentu hanya Rasulullah saw. yang layak dijadikan sebagai teladan dalam segala hal, termasuk dalam hal perjuangan. Jika kita menelaah arah perjuangan Rasulullah saw., kita akan melihat beberapa hal penting, yang bisa menjadi refleksi arah perjuangan kita saat ini.
Pertama: Rasulullah saw. melakukan dakwah secara berjamaah. Ketika Rasulullah saw. melihat kondisi masyarakat jahiliah yang rusak, aktivitas utama yang beliau lakukan adalah dakwah. Aktivitas dakwah inilah yang mewarnai kehidupan Rasulullah saw. Mulai dari dakwah kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya, kemudian lingkungan sekitarnya. Juga mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga datang perintah dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Aktivitas dakwah yang dilakukan Rasulullah saw adalah aktivitas yang terorganisir secara rapi. Beliau bukan hanya mengajak mereka memeluk agama Islam, mengajarkan mereka al-Quran, tetapi juga menghimpun mereka dalam satu kutlah (kelompok) dakwah yang dipimpin oleh beliau sendiri.
Demikianlah seharusnya aktivitas dakwah. Dakwah yang memiliki target-target besar, seperti halnya mewujudkan masyarakat Islam, menerapkan syariah Islam secara kaffah, tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus berjamaah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.
Kedua: Dakwah Rasulullah saw. tidak mengenal kompromi. Rasulullah saw berdakwah dengan ajakan yang lugas, tidak bermanis muka dan tanpa tedeng aling-aling di hadapan pimpinan Quraisy. Hal tersebut dilakukan agar tidak bercampur yang haq dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Dengan itu benar-benar dapat dibedakan, mana ajaran Islam dan mana tradisi jahiliah yang menyesatkan. Dalam konteks politik dan kekuasaan, Rasulullah saw. pernah ditawari tokoh Quraisy menjadi raja, dengan syarat, Rasulullah saw. meninggalkan aktivitas dakwah. Tawaran tersebut pun ditolak Rasulullah saw. Selain karena mereka tidak bersedia menerima Islam, kekuatan umat Islam masih belum solid dan kokoh, juga karena sangat kental nuansa kompromistik.
Demikianlah seharusnya para pengemban dakwah. Mereka harus tegak berdiri di atas metode dakwah yang lurus, menyampaikan kebenaran tanpa takut dengan berbegai tekanan, tidak tergoda oleh tawaran-tawaran yang justru mengalihkan dan melalaikan dari fokus perjuangan. Apalagi hingga menggadaikan idealisme dan prinsip perjuangan.
Ketiga: Orientasi perubahan yang dilakukan Rasulullah saw. adalah perubahan rezim dan sistem. Jika kita menelaah orientasi dakwah Rasulullah saw., akan terlihat dengan jelas, bahwa beliau melakukan dakwah bukan sekadar mengajak orang kafir memeluk agama Islam, melainkan untuk mewujudkan masyarakat Islam, yakni dengan mengganti sistem jahiliah dengan sistem Islam. Upaya Rasulullah saw. mendatangi berbagai kabilah yang memiliki kekuatan militer, di antaranya Bani Tsaqif, Bani Kindah, Bani Kilab, Bani Amir bin Sha’sha’ah, Bani Hanifah, Suku Aus, Khazraj, dan lain-lain bukan sekadar mengajak mereka menerima Islam, tetapi meminta mereka menjadi penolong dakwah dan agar menjadikan wilayahnya sebagai Darul Islam.
Ketika pimpinan dan tokoh Suku Aus dan Khazraj di Yatsrib (Madinah) memeluk agama Islam, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, Rasulullah saw. dan para sahabat hijrah ke Madinah dan menjadikan daerah tersebut sebagai Darul Islam, yakni wilayah yang diterapkan hukum-hukum Islam serta keamanannya dikontrol penuh oleh umat Islam. Maka dari itu, sesaat setelah Rasulullah saw hijrah, beliau sendiri yang menjadi kepala negara di Madinah. Rasulullah saw. mengganti sistem dan tatanan kufur dengan Islam, mengangkat para aparat yang amanah dan memiliki kapabilitas memimpin masyarakat serta mengurus berbagai urusan umat berdasarkan hukum Islam.
Karena itu kaum Muslim harus tetap berpihak pada kebenaran dan keadilan. Mereka harus tetap berpegang pada ajaran Islam, pada al-Quran dan as-Sunnah. Itulah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Rasul saw. bersabda:
أَلا إِنَّ رَحَى الإِسْلامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ، أَلا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ”، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ:”كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرَ، وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ، مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
“Ingatlah, sungguh poros Islam itu berputar. Karena itu berputarlah kalian bersama al-Kitab. Ingatlah, sungguh kekuasaan dan al-Kitab akan berpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan dari al-Kitab. Ingatlah, sungguh akan ada atas kalian para pemimpin, jika kalian menaati mereka, mereka menyesatkan kalian, dan jika kalian menyalahi mereka, mereka memerangi kalian.” Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, lalu bagaimana kami berbuat?” Beliau menjawab, “Bersikaplah seperti para sahabat Isa bin Maryam. Mereka disisir dengan sisir besi dan diikat di atas kayu. Mati dalam ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah.” (HR ath-Thabarani, Ibnu Asakir dan Ahmad bin Mani’).
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []
Disarikan dari berbagai sumber.
COMMENTS