Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

HIKMA SANGGALA, NARKOBA dan PROPAGANDA RADIKALISME di KAMPUS

Oleh : Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum. 
"Lebih baik "mendeteksi" PEREDARAN NARKOBA dari pada "menginteli" dugaan PAPARAN RADIKALISME di KAMPUS."
Belum lama ini, ada seorang mahasiswa yang sedang membuktikan peribahasa "Malang tak bisa ditolak, untung tak dapat diraih". Mahasiswa dari kampus Islam, IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara terpaksa dikeluarkan sepihak dari kampus (Drop Out/DO) sejak tanggal 27 Agustus 2019.  Pemuda mahasiswa itu bernama Hikma Sanggala dituduh mengikuti aliran sesat dan terpapar paham radikalisme. 

Yang menjadi dasar pemberhentian tersebut yaitu di antaranya adalah berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan dan terbukti sebagai anggota, organisasi terlarang oleh Pemerintah. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya Sanggala termasuk mahasiswa berprestasi dengan IPK Terbaik se-fakultas dan sementara ini ia sedang menyusun skripsi tetapi kemudian malah mendapat surat DO. 

Di sisi lain belum lama ini Sotarduganews Jakarta mewartakan bahwa Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengungkap jaringan pemasok ganja dengan alur peredaran di lingkungan kampus kampus di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah dari penegak hukum yang berjibaku memberantas peredaran narkoba di lingkungan pendidikan. Namun, Anies mengimbau agar dalam pemberantasan narkoba tidak hanya pada satu sisi. Sebab, katanya, akan lebih efektif bila memotong mata rantai peredarannya ditambah upaya rehabilitasi pada pengguna barang haram itu. 

Bila tak ada upaya rehabilitasi, maka permintaan akan suplai narkoba akan tetap ada. “Perlu jadi catatan, kalau hanya konsentrasi memotong suplainya tapi demand-nya tidak dipotong kita akan kucing-kucingaan terus seperti sekarang ini karena demand ada terus demand harus dikurangi,” ujar Anies saat ditemui di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Sementara itu isu radikalisme di kampus sering dihembuskan padahal belum pernah terbukti paparannya menyebabkan warga kampus dan apalagi warga lainnya diluar kampus melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, misalnya terorisme dan tindak pidana makar bahkan di Undip, ketua BEM tahun 2018 sempat menyatakan bahwa tidak ada kegiatan yang terpengaruh oleh isu radikalisme di kampus meskipun Undip oleh lembaga tertentu diklasifikasikan sebagai salah satu kampus yang terpapar radikalisme. Bahkan, ada dosen yakni saya sendiri yang secara terang-terangan oleh Setara Institute dinyatakan telah terpapar radikalisme tanpa pernah melalukan riset secara layak, khususnya kepada saya sendiri. Jadi menurut saya, isu radikalisme dengan segala batasan nomenklaturnya patut diduga sebatas propaganda bukan fakta.

Propaganda radikalisme itu yang berbahaya mengingat akan menyebabkan berbagai macam tindakan represif aparat penguasa kampus untuk menunjukkan bahwa seolah-olah memang ada radikalisme di kampus. Tindakan represif itu misalnya dengan reaktif menangani isu paparan radikalisme pada civitas akademika tanpa melalui due process of law melainkan justru mengutamakan gaya yang tidak demokratis dlm menjunjung hak-hak warga kampus. Pembentukan UKM PIB melalui Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 juga dapat dinilai sebagai tindakan reaktif. Adalagi misalnya tindakan dengan metode penanganan yg tidak memenuhi standar prosedur operasional (SOP) atau ataupun Manual Prosedur (MP). Bahkan ditengarai pada universitas ternama pun tidak memiliki MP sehingga penanganan dugaan terjadinya paparan radikalisme atau bahkan dugaan pelanggaran disiplinpun terkesan 'ngawur' sehingga legalitas dan legitimasinya diragukan. 

Penanganan represif terhadap isu radikalisme menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan para warga kampus. Mereka patut diduga takut menyuarakan dan membela serta berpihak pada kebenaran dan keadilan yg menjadi roh berlangsungnya kehidupan ini. Mereka lebih baik mencari zona nyaman (comfort zone) dari pada mencari "penyakit" yang dapat mengancam 'dapur ngebul' rumah tangganya. Tiarap! Ya satu kata itu lebih tepat untuk menggambarkan akibat adanya dugaan kolonisasi dan kooptasi kekuasaan di luar kampus terhadap gerak langkah kampus sebagai salah satu sumber pencarian kebenaran dan keadilan. 

Sementara itu, kehidupan kampus yang juga terpapar kehidupan luar yang serba hedonis seringkali mendorong warganya untuk mengambil jalan pintas (short cut) dalam meraih kesuksesan hidup. Boleh jadi keinginan itu ada yang tidak tercapai sehingga menyebabkan kekecewaan yang tidak terperi sehingga seseorang bahkan kelompok orang lebih memilih menggunakan zat adiktif narkoba untuk keluar sementara dari permasalahan itu. Dan akibatknya bisa jauh lebih berbahaya dari pada isu paparan radikalisme warga kampus. Adanya demand dan suply ini yang membuat mata rantai peredaranya semakin kuat dan panjang bila penangannya tidak komprehensif. Penangangan yg tidak tuntas dan komprehensif ini dapat menyebabkan tindak kejahatannya menjadi makin "pintar" dan canggih sehingga sulit terungkap atau bisa kita sebut sebagai kejahatan evolusionar (evolusionary crime) seperti tindak pidana korupsi. Akibat seriusnya, kampus akan TERPAPAR NARKOBA bahkan menjadi PASAR NARKOBA yang menjanjikan sejuta keuntungan dan kedahsyatan daya rusaknya terhadap generasi muda calon pemimpin bangsa ini. 

Mau pilih mana? "Nginteli" paparan radikalisme atau memberantas peredaran narkoba di kampus? Sepatutnya dapat diduga, paparan radikalisme kampus itu terkesan sebatas propaganda, sedangkan peredaran narkoba di kampus itu fakta. Sekarang menjadi tugas BNN dan Kemenristekdikti untuk melakukan "pengintelan" agar segara terungkap kampus mana saja di negeri ini yang telah TERPAPAR NARKOBA bahkan menjadi PASAR NARKOBA. Siapa tahu ada pula dosen, mahasiswa bahkan rektor yang terpapar narkoba. Cukup fair kan?

Bentangkan spanduk:

"KAMPUS ANTI NARKOBA" bukan hanya
"KAMPUS ANTI RADIKALISME"

Semarang, 8 September 2019

Tabik...!

Post a Comment for "HIKMA SANGGALA, NARKOBA dan PROPAGANDA RADIKALISME di KAMPUS"