Oleh : Nasrudin Joha Katanya negara hukum, asas praduga tdk bersalah, kedudukan yang sama dimuka hukum, ternyata hanya omong koso...
Oleh : Nasrudin Joha
Katanya negara hukum, asas praduga tdk bersalah, kedudukan yang sama dimuka hukum, ternyata hanya omong kosong. Partai politik korup, terlibat banyak maksiat, merusak negara, membebani rakyat, tidak ada satupun yang dibubarkan. Giliran ormas Islam dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, dituding anti Pancasila langsung dibubarkan.
PDIP jago korupsi, jago persekusi, kasus BLBI, kasus melepas Sipadan dan Ligitan, menjual Indosat, menjual kapal Pertamina, menumpuk utang, kepala daerah kena OTT KPK, sampai saat ini masih terus eksis. Tidak pernah muncul wacana pembubaran PDIP, tidak pernah ada tudingan anti Pancasila.
Demokrat korup kasus hambalang, terlilit kasus century, anggota bahkan ketumnya kena kasus korupsi di KPK, sampai saat ini masih terus eksis. Tidak pernah muncul wacana pembubaran Demokrat, tidak pernah ada tudingan anti Pancasila.
Golkar korup, bahkan ketua umum dan Sekjen kena kasus korupsi tidak berselang lama. Dulu, ketumnya ada yang kena kasus lingkungan gegara Lapindo. Kepala daerah yang kena OTT KPK tdk terhitung jumlahnya. sampai saat ini masih terus eksis. Tidak pernah muncul wacana pembubaran Golkar, tidak pernah ada tudingan anti Pancasila.
PPP dan PKB Korup, dua ketua PPP jadi pasien KPK, dari Suryadharma hingga Rohmahurmuzy. PKB ketumnya kena kasus kardus durian, menporanya terlilit kasus, Menag dari PPP terlibat jual beli jabatan. sampai saat ini masih terus eksis. Tidak pernah muncul wacana pembubaran PKB atau PPP, tidak pernah ada tudingan anti Pancasila.
Nasdem korup, selain kena OTT KPK kadernya banyak tertangkap jualan narkoba. Menterinya rajin Import, dipanggil KPK tidak nongol. sampai saat ini masih terus eksis. Tidak pernah muncul wacana pembubaran Nasdem, tidak pernah ada tudingan anti Pancasila.
Gerindra, PAN, PKS, HANURA, PBB, PERINDO, semua pernah kena kasus korupsi. sampai saat ini masih terus eksis. Tidak pernah muncul wacana pembubaran Gerindra, PAN, PKS, HANURA, PBB, PERONDO, tidak pernah ada tudingan anti Pancasila.
Tapi ketika ormas Islam, kenapa langsung dituding anti Pancasila ? Langsung dibubarkan ?
HTI cuma dakwah khilafah, tidak pernah korup, tidak pernah jualan narkoba, tidak pernah merugikan rakyat, langsung dituding anti Pancasila. Langsung dibubarkan, tidak lagi cukup dengan wacana.
FPI cuma dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, juga langsung dipertanyakan kePancasilaannya. Padahal, FPI tidak pernah korup, tidak pernah jualan narkoba, tidak pernah merugikan rakyat.
Ini sebenarnya negara untuk segenap rakyat atau negara untuk parpol saja ? Ini sebenarnya negara Pancasila atau negara anti agama ? Ini sebenarnya mau menekan FPI dan HTI atau mau menekan Islam ?
Kalau benci Islam, terbuka saja. Tidak usah muter-muter cari alasan ini itu, dalih Pancasila, dalih alasan administratif atau subtantif. Langsung saja, Islam dilarang di negeri ini. Kan kami jadi mudah melawannya ?
Heran, yang berbuat maksiat dibiarkan meraja lela. Giliran ormas Islam yang tak pernah makan duit negara, yang ingin memperbaiki negeri ini, langsung dipersalahkan. Negara yang aneh. [].
COMMENTS