Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KHILAFAH, ARAH DAN MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212


Oleh : Nasrudin Joha 

Asyari Usman menulis, adanya arus kebangkitan baru melalui aksi 212. Konon, arus Islam politik ini yang membuat galau rezim. Tudingan teroris akan sangat lucu, jika dinisbatkan kepada 80 juta rakyat yang enggan pada Jokowi. Namun, membiarkan gerakan 212 bertumbuh, jelas akan sampai pada perkembangan yang sangat merisaukan rezim tiran.

Saya sependapat, gerakan 212 adalah gerakan intelektual, gerakan yang didasari kesadaran, gerakan yang bangkit karena kesadaran identitas keislaman dan semangat membela agama Islam. Gerakan ini, juga dijadikan tungku api untuk memasak perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman.

Ada yang mengira, visi gerakan 212 hancur lebur seiring pengkhianatan Prabowo yang merunduk pada rezim. Sebagian anasir liar, menganggap spirit 212 telah padam oleh badai Lebak Bulus, spirit 212 telah hangus seiring tragedi hidangan nasi goreng Teuku Umar. 

Untuk menjawab hal itu, dan untuk membuat prediksi yang tepat atas masa depan pergerakan 212, perlu penulis sampaikan beberapa analisis sebagai berikut :

Pertama, dalam arus perjuangan 212 Prabowo bukanlah faktor determinan. Yang menjadi asas pergerakan 212 adalah Ruh Islam dan perubahan, sementara tokoh sentral pergerakan adalah Habib Muhammad Riziq Syihab (HSR). Posisi Prabowo hanyalah diberi mandat, untuk menampung dan meneruskan aspirasi umat, aspirasi perubahan untuk segera mengakhiri rezim yang represif dan anti Islam.

Karena keberadaannya yang tidak determinan, kehadiran dan atau ketidakhadiran Prabowo tidak memiliki pengaruh bagi pergerakan 212. Justru sebaliknya, merunduknya Prabowo dan sikap tunduknya pada rezim, akan membuat umat lari sari Gerindra. 

Andai saja, peristiwa Lebak Bulus terjadi sebelum pemilu, bisa dipastikan separuh lebih suara Gerindra akan tergerus. Posisi politik Prabowo yang melawan rezim, berimbas pada 'berkah elektabilitas' bagi Gerindra. Karenanya, akibat tragedi Lebak Bulus ini yang perlu khawatir justru Gerindra, bukan gerakan 212. Masa depan Gerindra, jelas bermasalah setelah tragedi itu.

Kedua, agenda utama gerakan 212 adalah menyongsong perubahan, bukan sekedar perubahan tetapi perubahan yang mengarah kepada Islam. Perlu dicatat, aksi 212 itu dipicu pembelaan Umat atas Islam karena dinistakan Ahok. 

Selanjutnya, momentum Pilpres dimanfaatkan untuk merajut perubahan melalui pemimpin yang setuju dengan komitmen untuk membela Islam, membela ulama, yang tertuang dalam pakta integritas. Ijtima' ulama adalah forum yang menelurkan mandat itu, yang kebetulan arus perubahan itu diberikan secara mandataris kepada Prabowo.

Jadi, sepanjang Ruh Islam dan semangat perubahan menjadi komitmen pergerakan, maka gerakan 212 tidak akan pernah padam dengan perginya sebagian atau beberapa tokoh. Gerakan 212 hanya mengalami 'pendewasaan' untuk melakukan review dalam beberapa hal terkait arah dan masa depan perubahan.

Ketiga, simbol utama dan pemegang tampuk kepemimpinan gerakan 212 adalah Islam dan ulama. Ijtima' ulama adalah forum untuk menelurkan langkah praktis untuk mengejawantahkan Ruh Islam dan semangat perubahan, dalam bentuk agenda-agenda praktis.

Hal ini, memungkinkan gerakan 212 steril dari intervensi partai politik, tokoh politik, atau kepentingan apapun diluar dari agenda Islam dan perubahan. Jika ada, individu atau oknum dilingkaran 212 yang keluar dari agenda Islam dan perubahan, maka otomatis umat yang mengikuti pergerakan karena kesadaran (bukan taklid) akan meninggalkan oknum tokoh tersebut.

Saat ini, yang menjadi objek evaluasi pergerakan di internal gerakan 212 adalah beberapa realitas politik sebagai berikut :

Pertama, ada kesalahan diagnosis masalah keumatan. Masalah umat, selain problem pemimpin yang bodoh, yang zalim, juga sistem pemerintahan yang jahil. Sistem pemerintahan demokrasi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Suasana kebatinan umat sebelumnya, lebih kental diwarnai sentimen keemohan pada Jokowi sehingga target pergerakan lebih difokuskan hanya untuk mengganti Jokowi. Akibatnya, problem utama berupa sistem yang jahil luput dari orientasi politik pergerakan.

Kedua, titik tolak solusi yang dibangun hanya untuk mengganti rezim sehingga visi itu membuat elemen pergerakan memberikan mandat pada Prabowo, tanpa melihat realitas visi politik Prabowo yang juga sekuler, tak pernah menyinggung visi Islam.

Bahkan, Prabowo pernah menyinggung dan mendeskreditkan visi khilafah. Sesuatu, yang jelas berseberangan total dengan visi pergerakan Islam. 

Ketiga, methode merealisir perubahan masih berlabuh pada mekanisme perubahan demokrasi, melalui pemilu dan Pilkada. Karenanya, ruang diskursus perubahan bukan mengarah pada dialog visi ideal perubahan yang didasarkan pada nilai Islam, tapi hanya berfokus pada kampanye agitasi untuk memilih si Fulan dan fulanah. 

Taklid buta pada demokrasi ini membuat umat ini terkecoh, tertipu, dikhianati dan diminta untuk sabar menunda semangat perubahan untuk jangka waktu lima tahun Kedepan. Padahal, kesabaran itu pada waktunya kelak juga akan berujung penyesalan. Sebab, demokrasi sampai kapanpun tidak akan ridlo memberi ruang pada Islam untuk berkuasa.

Lihat saja, faktanya Pilpres telah dimenangkan umat. Namun, demokrasi yang menurut Moeldoko boleh curang, bahkan kecurangan bagian dari demokrasi, telah membuat suara aspirasi umat hangus dicurangi. Pemimpin yang dimenangkan bukanlah pemimpin yang dipilih oleh umat. Lantas, apa jaminannya umat ini tidak akan ditipu lagi pada pemilu atau Pilpres lima tahun Kedepan ? 

Karena itu wajar, masuk akal, dan sesuai dengan perintah syara' jika arah dan masa depan politik gerakan 212 adalah pada khilafah. Sebab, khilafah jelas merupakan visi yang akan membuat perubahan ke arah Islam. 

Khilafah adalah sistem Pemerintahan yang akan menerapkan hukum Islam dan mengemban risalah Islam keseluruh penjuru alam. Visi khilafah ini jelas akan merombak total rezim gagal, yang tidak paham akan syariat, yang telah berulang kali mengkhianati umat, menggantinya dengan individu yang taat dan amanat terhadap umat.

Visi khilafah juga mampu keluar dari jebakan lubang biawak demokrasi, karena mampu ditempuh tanpa harus tunduk pada ritual politik lima tahunan. Khilafah ditempuh dan diperjuangkan hanya dengan thariqoh dakwah nabi, melalui dakwah pemikiran, politik, tanpa kekerasan.

Visi khilafah ini juga tidak akan bisa berkhianat pada umat, karena jelas misi utamanya adalah menerapkan syariat Islam bukan berebut kekuasaan. Dan yang lebih penting, telah ada pergerakan Islam yang konsen memperjuangkan khilafah, yang akan siap memberi supervisi dan mendampingi umat menuju arah perubahan yang sejati.

Jelas, visi khilafah lebih bergaransi bagi elemen pergerakan 212. Visi khilafah tidak akan mengkhianati amanah umat, berbeda dengan politisi culas demokrasi yang hanya mencari jabatan dan kekuasaan.

Sekali lagi, saya kira khilafah adalah arah dan masa depan politik gerakan 212. Jadi, jangan anggap gerakan kami mati dan diminta tunduk pada faksi Teuku Umar atau merendahkan diri dengan menjadi bagian dari kubu Gondangdia. [].

Post a Comment for "KHILAFAH, ARAH DAN MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212"