Oleh : Nasrudin Joha "Sebagai bentuk dukungan GP Ansor pada Undip yang sedang gencar melakukan deradikalisasi di kampus,&quo...
Oleh : Nasrudin Joha
"Sebagai bentuk dukungan GP Ansor pada Undip yang sedang gencar melakukan deradikalisasi di kampus," Sholahuddin Aly, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah atau Gus Sholah, (28/8/2019).
Luar biasa, universitas besar sekelas Undip, menyerahkan urusan sengketa dengan warganya sendiri kepada ormas yang tidak memiliki hubungan struktural dengan Undip. Tindakan ini, jelas merusak marwah dan wibawa Undip sebagai salah satu PTN terkemuka di negeri ini.
Padahal, ini urusan internal Undip, urusan antara Salah seorang Profesor terbaik Undip, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi sebagai pengajar hukum Pancasila hingga seperempat abad. Kalaulah ini dianggap aib, seharusnya aib ini ditutupi, diselesaikan secepatnya secara internal.
Kalau terpaksa ditempuh dengan pengadilan, seharusnya sengketa mencukupkan pada sengketa internal warga Undip. Bukan meluas dan melebar tidak karuan.
Apalagi, narasi yang dibangun oleh Ansor Jateng tidak dalam pokok perkara, namun menyasar ke isu radikalisme. Belum juga persidangan gugatan TUN Prof Suteki terhadap Rektor Undip masuk ke objek sengketa, GP Ansor Jateng telah membuat Framing radikalisme.
Seolah, sengketa TUN ini adalah sengketa pidana. Prof Suteki, diposisikan sebagai 'terduga radikalis'. Bahkan narasinya, Prof Suteki telah dihakimi melalui media sedang menghadapi tuduhan terpapar radikalisme.
Ini sangat memilukan, menyedihkan, dan sangat disayangkan. Seluruh sivitas akademika Undip pasti sangat prihatin, dengan berhimpunnya GP Ansor sebagai tim pembela Undip.
Begitu rendahnya Undip sehingga harus minta bantuan GP Ansor ? Apakah, Undip tidak memiliki alumni mumpuni dibidang hukum, seorang advokat yang bisa membela sang Rektor ? Apakah, Undip tak memiliki lembaga bantuan hukum sehingga harus meminta bantuan dari LBH Ansor ?
Melibatkan Ansor dalam urusan internal Undip jelas tindakan ceroboh dan memperkeruh perkara. Kasus ini akan 'dijadikan panggung' bagi Ansor untuk kembali berkicau tentang radikalisme.
Bukankah, ini sama saja Undip membuka aib sendiri ? Bukankah ini sama saja mengkonfirmasi Undip tak punya mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah ? Bukankah ini sama saja mengabaikan peran organ struktural baik lembaga bantuan hukum Undip atau peran sejumlah Ahli hukum Undip yang bejibun jumlahnya ?
Ada hubungan apa Ansor dengan Undip, sehingga Undip perlu terikat menunjuk Ansor sebagai kuasa hukum ? Jika, Ansor nanti mengeluarkan statement yang tak sejalan -berdalih mengatasnamakan Undip melalui kasus ini- siapa yang akan bertanggung jawab ?
Dan yang jelas, keadaan ini justru akan memantik perlawanan diam Undip makin masif. Saat di internal Undip melawan dalam diam, Ansor tak mungkin bisa membela karena ini terkait jiwa korsa almamater.
Tindakan yang tidak pruden, akan berpotensi merugikan Undip. Masalah hukum Administrasi yang sederhana, karena melibatkan Ansor, bisa berpotensi menjadi masalah politik yang memberi dampak dan akses yang meluas.
Bagaimana, jika dalam kasus ini Ansor menunggangi Undip ? Pertanyaan sederhananya, apakah organ Undip begitu ringkih sehingga persoalan internal dengan salah satu Guru Besarnya, harus Import Ansor sebagai kuasa hukum ? [].
COMMENTS