Oleh : Ahmad Sastra Pertemuan Megawati dan Prabowo dalam timbangan politik demokrasi adalah biasa. Sebagimana diakui oleh Megawati...
Oleh : Ahmad Sastra
Pertemuan Megawati dan Prabowo dalam timbangan politik demokrasi adalah biasa. Sebagimana diakui oleh Megawati, bahwa dalam demokrasi tidak ada oposisi. Sebab ujung dari pertarungan politik demokrasi biasanya adalah kompromi dan bagi-bagi kursi. Dalam istilah yang kini sedang populer adalah politik nasi bungkus dan politik nasi goreng. Dalam dalam timbangan perjuangan politik umat Islam, pertemuan keduanya adalah peristiwa besar yang harus dicermati secara seksama.
Setelah istilah politik nasi bungkus, kini ada istilah baru yang sedang naik daun, apalagi kalau bukan politik nasi goreng. Istilah ini dipopulerkan oleh Megawati saat jumpa pers sesaat setelah kunjungan Prabowo. Keduanya adalah teman lama yang sudah sangat dekat, bahkan keduanya pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres.
Istilah nasi bungkus adalah ungkapan yang mengarah kepada budaya transaksional yang menjadi ciri khas politik demokrasi. Sebab demokrasi adalah sistem politik yang berbiaya sangat tinggi dalam memburu kursi kekuasaan. Budaya suap menyuap, korupsi untuk mengembalikan modal politik telah menjadi fenomena umum.
Lihatlah sudah berapa banyak anggota dewan, pejabat daerah hingga oknum lembaga-lembaga pemerintah yang tertangkap KPK karena terbukti korupsi. Demokrasi telah menyeret menteri, gubernur, bupati, anggota dewan, dan para penegak hukum dalam perilaku korup. Entah berapa pejabat negara yang kini masih meringkuk di jeruji besi.
Istilah nasi bungkus juga sempat menjadi simbol bagi orang-orang yang mendapat proyek untuk menfitnah dan menghalangi perjuangan Islam. Mereka rela menjual agamanya demi sesuap nasi. Tuduhan radikalisme terhadap ajaran Islam adalah bagian dari proyek barat yang melibatkan kaum muslimin yang lapar.
Jika ada orang muslim yang hanya untuk mendapat nasi bungkus rela bergabung dengan musuh-musuh Islam dan ikut menghalangi kebangkitan Islam, maka bisa dikatakan sebagai manusia munafik. Demokrasi yang anti Islam akan menyeret pemujanya terjerat sifat kemunafikan, meski muslim dan mengaku beriman, tapi menolak syariah.
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ?. Mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS An Nisa’ : 60).
Sementara istilah nasi gorang yang dipopulerkan Megawati bisa dilihat sebagai upaya rekonsililiasi dengan Prabowo. Kalau berdasarkan ungkapan Megawati, maka politik nasi goreng adalah upaya meluluhkan hati Prabowo agar tidak lagi mempersoalkan dinamika pemilu, namun mengajak bersama memikirkan bangsa. Coba kita baca penggalan ungkapan Megawati terkait istilah nasi goreng.
_Untunglah kalo seorang perempuan pemimpin dan politisi, rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki. Nah itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh……….kalo mas Bowo ingin bertemu dengan presiden, kalo saya diminta untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan, tapi kalo mas Bowo, sebaiknya menurut saya pasti ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi akan diterima dengan baik. …….sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan, tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan, nanti presiden terpilih. Karena pada beliaulah hak preriogatif itu, bukan pada saya. Kalo menyampaikan usul saran, saya bisa sampaikan, begitu juga dari teman-teman yang lain_. (Penggalan keterangan Megawati sesaat setelah pertemuan dengan Prabowo, KompasTV,24/7/19).
Dalam timbangan politik umat Islam, Prabowo adalah capres yang diusung para ulama dengan harapan bisa menjaga Islam dan para ulama yang kini mendapat perlakuan zolim dan diskriminatif dari rezim. Ormas-ormas Islam satu persatu dipersoalkan oleh rezim. Umat Islam mulai sadar akan nasibnya di negeri mayoritas ini, maka lahirlah aksi 212 bela Islam yang fenomenal.
Kesadaran akan kebangkitan umat begitu teras akhir-akhir ini. Polarisasi politik identitas mengental seiring berbagai kezoliman rezim atas Islam dan umat Islam. Maka, dengan adanya pertemuan Megawati dan Prabowo, umat Islam semestinya mulai menyadari akan watak politik demokrasi yang selamanya tidak akan berpihak kepada Islam. Tidak heran jika ada tulisan yang menilai pertemuan Mega dan Bowo sebagai upaya untuk menjauhkan Bowo dari Umat Islam.
Demokrasi adalah ideologi transnasional buah dari kapitalisme sekuler yang mengajarkan nilai antroposentrisme, dimana manusia dianggap sebagai ‘tuhan’ yang berhak membuat hukum. Sementara Tuhan dan agama disingkirkan, demokrasi sekuler berusaha memisahkan antara nilai etis agama dengan kehidupan.
Dalam praktek politik, demokrasi adalah cara terburuk dan terbusuk. Muhammad Iqbal mengkritik metode menentukan kebenaran ala demokrasi dengan mengatakan “ demokrasi menghitung jumlah kepala, tanpa memperhatikan isi kepala”. Demokrasi adalah cara paling dungu dalam memilih pemimpin, kata Zaim Saidi.
Demokrasi adalah anak kandung kapitalisme sekuler ala Barat. Miguel D Lewis mengatakan bahwa capitalism is religion. Banks are churches. Bangkers are priests. Wealth is heaven. Poverty is hell. Rich people are sainst. Poor people are sinners. Commodities are blessings. Money is God.
Dalam perspektif teologis, sekulerisme yang dalam bahasa Naquib Al Attas sebagai kedisinikinian adalah manifestasi dari dajjalisme. Dajjal digambarkan sebagai manusia picak mata kanannya, sehingga hanya bermata satu. Mata satu adalah simbol hanya berorientasi duniawi semata, sementara akherat diabaikan. Bahkan ada pemuja demokrasi yang bahkan tidak percaya akan adanya akherat.
Socrates mengkritik demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang anarkis, memberikan kesetaraan yang sembrono kepada siapapun, baik setara maupun tidak setara. Demokrasi memberikan ruang kebebasan tanpa batas. Anarkisme demokrasi akan berujung kepada kekuasaan tirani.
Tidak hanya sampai disitu, selain dituduh makar, gerakan kesadaran dan kebangkitan kaum muslimin dalam menyampaikan kesadaran politik Islam dianggap sebagai gerakan radikalisme dan terorisme. Hasilnya, para ulama dikriminalisasi dan dituduh intoleran dan anti pancasila. Padahal faktanya yang berteriak pancasila itulah justru terbukti korupsi, kolusi, dan menjual negara kepada asing dan aseng.
Mulut teriak pancasila, padahal hatinya telah menjadi jongos dan budah penjajah. Sejarah berulang, mereka yang teriak pancasila, mereka juga yang pengkhianat. Maka berbagai ormasi Islam selalu dikriminalisasi dan dituduh sebagai ormas anti NKRI dan Pancasila. Jika dulu Masyumi dibubarkan oleh rezim diktator, maka kini HTI yang dibubarkan oleh rezim diktator. Sejarah memang selalu berulang.
Karena itu secara esensi demokrasi sekuler adalah anti Islam. Ideologi ini tidak akan pernah memberikan ruang kepada Islam untuk bisa eksis dan memiliki peran politik atas suatu negeri. Demokrasi berusaha memadamkan cahaya Allah. Sementara Allah akan selalu menjaga cahaya agamaNya. Demokrasi selalu berusaha makar atas agama Allah, tapi pasti akan gagal dan runtuh.
Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. (QS At Taubah : 32-33)
Demokrasi adalah system zolim karena selalu berdusta kepada rakyat dan kepada agama. “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim”. (QS As Shaff : 7). Demokrasi bukan hanya menolak Islam, tapi justru menzolimi para pejuang Islam dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan keji, bahkan hingga pembunuhan.
Karena itu, sudahlah, lupakan segala bentuk sandiwara politik demokrasi ini, sebab selamanya demokrasi tidak akan berpihak kepada Islam. Saatnya umat Islam memilih jalan perjuangan yang sesungguhnya. Umat Islam harus terus membongkar berbagai kebusukan demokrasi dan menyadarkan terus rakyat Indonesia agar membuang demokrasi ke tong sampah peradaban. Sebagaimana Rasulullah, umat Islam harus juga memperjuangkan tegaknya ideologi Islam dalam naungan daulah Islam. Sebab hanya ideologi Islam yang akan sanggup melawan penjajahan ideologi kapitalisme demokrasi dan komunisme atheis, sekaligus mampu memberikan kemerdekaan, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS Al A’raf : 96)
*[AhmadSastra,KotaHujan,26/07/19 : 09.20 WIB]*
COMMENTS