Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROYEK OBOR (PANAS) DARI TIONGKOK [jebakan Hutang untuk Infrastruktur ]


Ditengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan menjelang pemilu Indonesia pada April 2019 mendatang, kiat membaca berita bahwa Pemerintah Indonesia akan menandatangani Proyek One Belt One Road (OBOR) pada April 2019 (bisnis tempo.co, 27/03/2019). Rencana penandatanganan proyek OBOR tersebut adalah realisasi dari kerja sama yang diinisiasi oleh Cina dengan tujuan membuka keran konektivitas dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritime.

Proyek jalur sutera gaya baru OBOR ini merupakan obsesi besar obsesi presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membangkitkan kembali kejayaan jalur sutra Tiongkok yang disampaikan Xi pada saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan Kazakhstan pada tahun 2013 dan ambisi tersebut Cina rela mengeluarkan uang USD 1 Triliun atau USD 150 miliar (Rp. 2 ribu triliun) setiap tahun. 

Inisiatif Proyek OBOR ini kemudian beranjak ke Konferensi tingkat Tinggi (KTT) Pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok. Pertemuan KTT tersebut membahas kerjasama ekonomi dan pengembangan proyek Infrastruktur dan berhasil merangkul 65 negara di Asia, Afrika dan Eropa dengan total nilai kerjasama mencapai USD$ 4.4 triliun. Indonesia sebagai salah satu negara yang di target di Asia dan diperkirakan menerima total investasi sebesar USD$ 69.256 Juta.

Inisiatif OBOR ini di sebut sebagai “ekonomi jalur sutera dan jalur sutera maritime abad 21” (Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road). “Belt” artinya jalur transportasi jalur jalan darat dan kereta api (the Silk Road Economic Belt), dan “Road” artinya jalur laut/maritim. istilah One Belt One Road akhirnya diperhalus oleh pemerintah cina menjadi Belt and Road Initiative (BRI) lantaran khawatir kata ‘one’ bisa disalah-artikan. Namun tetap saja inisiatif BRI ataupun OBOR ini oleh para pengamat barat dilihat sebagai Trojan horse untuk Dominasi Tingkok dalam jaringan pwerdagangan global dan ekspansi militer yang berpusat di Beijing. (lihat gambar)
  
Ide OBOR berawal dari inisiatif Xi untuk meggunakan simpanan devisa Cina yang melimpah (US$ 3,1 triliun per Nov. 2018) lalu di pinjamkan kepada negara-negara lain dengan iming-iming bunga rendah yaitu sekitar 2 – 3 %. Pinjaman tersebut kemudian dikemas dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur yang tentunya akan melibatkan perusahaan-perusahaan asal Cina. Dengan demikian, cadangan devisa menjadi lebih produktif, meningkatkan industri Cina dan skema produksi mendapatkan pasar baru yang kemudian akan memicu pertumbuhan GDP dalam jangka panjang dan over-produksi domestik teratasi. Dalam rencana 5 tahunan, dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membangun masyarakat makmur pada 2020 dengan output per-kapita dua kali lipat dari 2010 ke 2020. Hal ini akan mewujudkan ‘China’s dream’ dalam konteks internasional dan mewujudkan ‘the great revival of the Chinese nation’. Hal ini dipertegas Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, bahwa OBOR akan menjadi jembatan signifikan bagi terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) yang diusung PBB. 

Lalu, dananya dari mana? Dananya di bersumber dari tiga institusi utama, yaitu the Export-Import Bank of China, Asia Infrastructure Investment Bank, dan the Silk Road Fund. Secara umum, OBOR bekerja dengan cara membuka proposal kerjasama dari negara-negara yang menjadi target proyek OBOR dalam dua jenis, yaitu Silk Road Economic Belt (SREB) dan Maritime Silk Road (MSR). Negara yang tidak terlewati jalur proyek OBOR ini juga dapat mengajukan proposal kerjasama untuk memperluas cakupan OBOR. Proposal dari kedua mekanisme tersebut akan ditinjau untuk memutuskan pemberian pinjaman. Ada dua jenis pinjaman government concessional loan dan preferential buyer’s credit. Kedua jenis pinjaman tsb sama-sama berjangka 20 tahun dengan suku Bungan maksimal 3%. Namun skema ini fleksibel dengan persyaratan kerjasama yang masih dapat disesuaikan dengan keadaan negara penghutang (Debitur), sehingga persyaratan di satu negara bisa berbeda dengan negara lainnya.

*Bagaimana Struktur MoU proyek OBRO*

Setelah menyetujui peningkatan koordinasi (kebijakan) dan memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan, kedua pihak yang menandatangani mencapai "pemahaman" tentang bekerja sama pada lima prioritas kerja sama proyek OBOR, yaitu : 
1. Koordinasi kebijakan, 
2. Konektivitas fasilitas, 
3. Perdagangan tanpa hambatan, 
4. Integrasi keuangan , 
5. Ikatan antar orang. Kelima prioritas ini "dipandu oleh prinsip-prinsip konsultasi luas, kontribusi bersama, dan manfaat bersama". 

Secara umum, kerja sama dapat mencakup berbagai bidang seperti pengembangan infrastruktur transportasi bersama, pengaturan bersama taman industri, pembentukan jaringan kota kembar, promosi perdagangan dan investasi, kerja sama keuangan (seperti kerja sama strategis dengan Infrastruktur Asia dan Investment Bank, AIIB) atau kolaborasi bersama dalam inisiatif regional
debt colonialism?

Secara keseluruhan ada 68 negara yang masuk kedalam inisiatif OBOR, 23 negara diantaranya berperingkat investasi B atau malah tanpa peringkat yang berpotensi gagal bayar. Proyek OBOR ini sudah 5 tahun berjalan sudah ada 8 negara berisiko masuk jebakan proyek OBOR ini, yaitu : Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Djibouti, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Pakistan termasuk yg terparah, Negara tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai USD 62 miliar atau Rp 903 triliun.

Berapa MoU OBOR yang sudah ditandatangani? Tidak ada daftar resmi atau kompilasi komprehensif di mana negara atau organisasi telah menandatangani MoU-BRI dengan Cina. Tetapi ketika membaca media pemerintah Cina selama tahun lalu, peluangnya tinggi untuk setidaknya sekali seminggu menemukan foto Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, menandatangani MoU tentang BRI. Menurut Xinhua yang dikelola pemerintah, sejauh ini, China telah menandatangani 123 dokumen kerja sama pengembangan OBOR dengan 105 negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan wilayah Pasifik Selatan, dan 26 dokumen semacam itu dengan 29 organisasi internasional

Lalu, bagaimana jika negara-negara yg masuk kedalam proyek OBOR itu gagal bayar? Negara tersebut harus melewati skema tukar aset. Contohnya Sri Lanka yang memperoleh pinjaman sebesar USD 8 miliar (Rp. 116 Triluin). Ketika tak sanggup bayar utang, Sri Lanka harus menyerahkan 70 persen saham kepemilikan Pelabuhan Hambantota serta memberikan hak pengelolaan ke pemerintah Tiongkok selama 99 tahun.

Salah satu kasus dalam debt trap yang di alami Sri Lanka ini adalah pembangunan Mattala Rajapaksa International Airport (MRIA) di Hambantota, 250 km selatan Colombo. Pembangunan bandara tersebut dibiayai dari pinjaman Bank EXIM Cina sebesar USD$ 190 juta dengan bunga sebesar 6,3%. Jumlah pinjaman tersebut mengcover 90% dari total biaya pembangunan bandara tersebut. 

Pembangunan bandara ini didasari atas kebutuhan bandara baru untuk menggantikan bandara Colombo yang sudah melampaui batas kemampuannya. Di area bandara ini kemudian dibangun pelabuhan, kawasan industri dan proses ekspor, pusat eksibisi, stadion kriket dan area hotel dan liburan yang terkoneksi satu sama lain dengan jalan tol terbaik di Sri Lanka dengan total biaya USD$ 1.4 milyar. Usai pembangunan, Sri Lankan Airlines membuka penerbangan baru di MRIA ke beberapa destinasi utama seperti Bangkok, Beijing, Chennai dan Jeddah. Setelah beberapa bulan berjalan, ternyata permintaan akan penerbangan tersebut hanya sedikit. Menurut data pemerintah, pada 2014 hanya ada 3.000 penerbangan yang melayani 21.000 penumpang, atau hanya sekitar 7 penumpang per penerbangan. Keadaan serupa terjadi juga di pelabuhan yang seharusnya menjadi komplementer bandar udara. 

Sebagai konsekuensi atas ketidakmampuan membayar kredit maupun bunga, pada akhir Juni 2016, Pemerintah Sri Lanka terpaksa membuka Expressions of Interest (EOI) pada investor untuk mencari sumber pendanaan. Hal ini belum mencapai titik temu sehingga Pemerintah Sri Lanka membuat perjanjian dengan Pemerintah Cina berupa ekuitas pelabuhan dengan menyerahkan lahan untuk disewa selama 99 tahun kepada Cina. Bandar udara akhirnya dijual kepada India untuk membayar pinjaman kepada Cina. Sangat terbuka kemungkinan di masa depan kedua infrastruktur ini akan jatuh ke tangan Pemerintah Cina secara penuh. Penduduk sekitarpun sudah melakukan protes karena kekhawatiran bahwa pelabuhan akan dijadikan pangkalan militer oleh Cina. 

Negara-negara debitur lainnyapun sudah mulai khawatir akan bernasib sama seperti Sri Lanka. Myanmar, misalnya, meminta pengurangan jumlah pinjaman untuk proyek Pelabuhan Kyaukpyu. Perdana Menteri Tonga Akalisi Pohiva pun meminta ada penghapusan pinjaman USD 160 juta atau Rp 2 triliun. ”Kami takut mereka (Tiongkok) mengambil aset kami jika tak bisa membayar”. Proyek OBOR menciptakan kolonialisme utang (debt colonialism). Sistem untuk mengekang dan menjajah negara dengan lilitan utang. Dengan begitu, Tiongkok bisa memiliki aset atau tanah di berbagai negara.

Di Indonesia, ada 13 proyek OBOR tersebar di Kalimantan, Sumatra dan Jawa. Diantaranya proyek Kuala Tanjung International Hub Port, Kuala Tanjung Industrial Estate, Sei Mangkei Special Economic Zone, New Kuala Namu Industrial Estate (GIIFE) dan Kuala Namu Aerocity di Sumatera. Kemudian, proyek Hydropower, Aluminium and Steel Alloy Smelter, Pindada International Port dan INALUM Port di Kalimantan Utara (Kaltara). Di Sulawesi Utara seperti Lembeh International Airport, Likupang Tourist Estate (Casabaio Resort, Sintesa Resort) dan Bitung Industrial Estate. Selain itu, proyek Bali Mandara Toll Road dan Kura-Kura Island Tech Park di Bali. 
Bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasibThinker Society)  sama dengan Sri Lanka mengingat skema proyek OBOR yang diterapkan mengharuskan beberapa proyek penggunaan perusahaan Cina dengan proses tender mereka kurang transparan. Akibatnya, kontraktor bisa menaikkan biaya. Intervening variable (variable intervensi) seperti faktor cuaca, penggunaan bahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang akan dibangun hingga desain, maka secara otomatis menjadi sangat signifikan pengaruhnya apalagi dalam proyek-proyek OBOR tersebut juga menginginkan mayoritas penggunaan sumber daya Cina, biaya distribusi dan pengiriman bahan bangunan. Besarnya biaya yang diperlukan yang berdampak pada besarnya pinjaman yang harus diambil.

*Kaum Muslim,*

Inisiatif proyek One Belt One Road (OBOR) merupakan upaya diplomasi ekonomi Cina dengan tujuan menguasai jalur perdagangan dunia adalah hal yang tidak mengejutkan kita semua sebagai komunitas yg masih waras dan berfikir sehat  yang memiliki pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kecenderungan suatu negara yang sudah merasa kaya dan makmur lalu terdorong untuk menguasai perdagangan dunia sebagai wujud mempertahankan eksistensi negara tersebut dalam kurun waktu jangka Panjang dan untuk melindungi kepentingannya negara2 tamak tsb harus membangun kekuatan militernya. 

Prilaku seperti itu juga telah dicontohkan dan dipertontonkan kepada kita oleh negara-negara kaya seperti Eropa; Rusia, Jepang dan Amerika. Hanya saja sepertinya mereka sekarang sedang menghadapi pesaing tangguh, dan untuk menghalau inisiatif proyek OBOR tsb merekapun terus memprovokasi negara-negara sekutunya untuk menolak proyek OBOR tsb. Proyek OBOR menciptakan kolonialisme utang (debt colonialism). Sistem untuk mengekang dan menjajah negara dengan lilitan utang. Dengan begitu, Tiongkok bisa memiliki aset atau tanah di berbagai negara.

Maka kita cukup hanya mengatakan “setali tiga uang”.

Khususnya di Indonesia yg sudah masuk pegadaian dunia, maka kita kaum muslimin juga tahu persis bahwa kondisi ekonomi Indonesia yg sangat lemah dan punya banyak utang sampe mencapai US$ 376,8 miliar atau sekitar Rp 5.275,2 triliun pada akhir kuartal IV-2018 (kurs Rp 14.000/dolar AS). Lalu Indonesia mau menambah utangnya lagi dengan menandatangani MoU proyek OBOR ini?!

Post a Comment for "PROYEK OBOR (PANAS) DARI TIONGKOK [jebakan Hutang untuk Infrastruktur ]"