[Analisis Pengalihan Isu OTT KPK pada kubu TKN Jokowi] Oleh : Nasrudin Joha Iya, berat, sakit, bahkan sangat perih Kabar Bowo yang kena...
[Analisis Pengalihan Isu OTT KPK pada kubu TKN Jokowi]
Oleh : Nasrudin Joha
Iya, berat, sakit, bahkan sangat perih Kabar Bowo yang kena OTT KPK. Bowo, kader Golkar yang menjadi tulang punggung TKN Jokowi di Jateng. Jelas, kasus yang menimpa Bowo akan berpengaruh besar pada elektabilitas Jokowi.
Bowo langsung dipecat Golkar, namun ini tak mungkin mampu mengkanalisasi isu menjadi meluas -sebagaimana apa yang pernah dan terus terjadi pada kasus OTT KPK terhadap Rommy- yang hingga saat ini dampak destruktifnya masih dirasakan TKN Jokowi. TKN perlu membuat 'isu Pengalih' agar bisa keluar dari belenggu kesialan akibat kasus OTT Bowo kader Golkar.
Mula-mula, rezim mengutus Luhut untuk menyerang kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Luhut, jelas tak berani tunjuk hidung langsung pada khilafah, karena posisi agama Luhut yang sangat sensitif untuk dihajar balik umat Islam jika langsung menuding khilafah. Luhut, hanya mampu 'mendongeng' secara umum kemudian menjanjikan kepada para purnawirawan dan mantan pejabat untuk menunjukan bukti ancaman pada ideologi Pancasila tersebut.
Luhut ingin bertemu, berkumpul, menjelaskan ancaman dimaksud sambil menunjukan bukti dan data, yang diklaim 'tak etis' jika diunggah pada forum publik. Meskipun, tak etis juga mengundang purnawirawan dan mantan pejabat pada masa menjelang Pilpres hanya untuk bicara ancaman ideologi negara. Bukankah ini bisa dipahami lobi untuk kampanye Pilpres ?
Padahal, jika soal ancaman negara Luhut bisa langsung lapor Presiden. Lantas, atas nama negara presiden memprosesnya secara hukum, bukan membiarkannya bahkan dijadikan komoditi politik untuk menebar ketakutan ditengah publik.
Sadar omongan Luhut tak cukup bertuah untuk mengunggah 'ancaman ideologi Pancasila' lantas, sekonyong-konyong Hendro Priyono langsung nimbrung, bahkan langsung tancap gas menuding Pilpres bukan sekedar pertarungan Jokowi - Prabowo, namun juga pertarungan ideologi khilafah vs ideologi Pancasila. Publik mempertanyakan, apakah kubu yang kena OTT KPK adalah kubu ideologi Pancasila ?
Ujaran ngaco Hendro ini langsung mendapat kritikan publik. Asyari Usman menulis artikel, yang membongkar ketidakberdayaan rezim atas banyaknya kasus hukum yang menimpa kubu petahana, lantas membuang badan dengan menyalahkan ideologi khilafah. Begitu petahana terdesak, larinya ke Khilafah lagi, begitu judul artikel yang ditulis.
Kritikan umat Islam begitu deras di berbagai lini masa jejaring sosial media. Netizen, selalu mengaitkan isu adu domba khilafah vs Pancasila ini dengan kasus OTT yang menimpa kader Golkar, ketua tim pemenangan Jokowi wilayah Jateng.
Alhasil, karena banyaknya penentangan dan kritik publik maka 'upaya mengalihkan isu OTT KPK dan serangan fajar pemilu', kubu rezim terus berfikir keras. Sebab, jika beberapa hari Kedepan sampai hari pencoblosan Pilpres obrolan publik masih seputar Bowo, Seputar Rommy, bisa dipastikan kubu rezim kalah telak.
Akhirnya, rezim mencoba mengkanalisasi isu dengan mengutus Wiranto untuk mendongeng lagi peristiwa 98. Target jelas, menembak Prabowo dengan isu kuno yang selalu tayang jelang pemilu. Jelas, bukan untuk penegakan hukum tetapi ada target politik.
*Pertama,* target politiknya masih seputar ikhtiar untuk mengalihkan isu OTT KPK terhadap kader Golkar, ketua Tim pemenangan Jokowi wilayah Jateng.
*Kedua,* target politik melalui Wiranto untuk menyerang Prabowo setelah Luhut dan Hendro 'gagal' menyerang khilafah. Kedua target ini perlu diraih, karena kasus OTT Bowo ini bisa berdampak luar biasa parah. OTT Rommy telah membuktikannya.
Hingga saat ini TKN Jokowi tak mampu membendung daya rusak OTT Rommy, dengan jualan isu 'Jokowi tegas terhadap korupsi' atau mengumbar Aksara 'hukum tajam keatas'. Publik paham, OTT Rommy menunjukan kegagalan Jokowi dalam menjaga Pemerintahan yang bersih, karena lingkaran terdekat Jokowi justru terkena kasus korupsi.
Akhirnya, penulis hanya bisa melihat jika BPN mampu menohok balik isu 98 yang dilontarkan Wiranto ini, sebagaimana kubu pejuang khilafah mampu memutar isu dan memukul telak Luhut dan Hendro pada isu khilafah, maka kubu Jokowi kehabisan amunisi untuk menyerang.
Selanjutnya, kubu TKN Jokowi akan terus meratapi diri dengan sisa-sisa air mata, untuk terus sibuk mengklarifikasi dan mencari alasan pembenar bagi kelakuan kotor kadernya yang kena OTT KPK. [].
Oleh : Nasrudin Joha
Iya, berat, sakit, bahkan sangat perih Kabar Bowo yang kena OTT KPK. Bowo, kader Golkar yang menjadi tulang punggung TKN Jokowi di Jateng. Jelas, kasus yang menimpa Bowo akan berpengaruh besar pada elektabilitas Jokowi.
Bowo langsung dipecat Golkar, namun ini tak mungkin mampu mengkanalisasi isu menjadi meluas -sebagaimana apa yang pernah dan terus terjadi pada kasus OTT KPK terhadap Rommy- yang hingga saat ini dampak destruktifnya masih dirasakan TKN Jokowi. TKN perlu membuat 'isu Pengalih' agar bisa keluar dari belenggu kesialan akibat kasus OTT Bowo kader Golkar.
Mula-mula, rezim mengutus Luhut untuk menyerang kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Luhut, jelas tak berani tunjuk hidung langsung pada khilafah, karena posisi agama Luhut yang sangat sensitif untuk dihajar balik umat Islam jika langsung menuding khilafah. Luhut, hanya mampu 'mendongeng' secara umum kemudian menjanjikan kepada para purnawirawan dan mantan pejabat untuk menunjukan bukti ancaman pada ideologi Pancasila tersebut.
Luhut ingin bertemu, berkumpul, menjelaskan ancaman dimaksud sambil menunjukan bukti dan data, yang diklaim 'tak etis' jika diunggah pada forum publik. Meskipun, tak etis juga mengundang purnawirawan dan mantan pejabat pada masa menjelang Pilpres hanya untuk bicara ancaman ideologi negara. Bukankah ini bisa dipahami lobi untuk kampanye Pilpres ?
Padahal, jika soal ancaman negara Luhut bisa langsung lapor Presiden. Lantas, atas nama negara presiden memprosesnya secara hukum, bukan membiarkannya bahkan dijadikan komoditi politik untuk menebar ketakutan ditengah publik.
Sadar omongan Luhut tak cukup bertuah untuk mengunggah 'ancaman ideologi Pancasila' lantas, sekonyong-konyong Hendro Priyono langsung nimbrung, bahkan langsung tancap gas menuding Pilpres bukan sekedar pertarungan Jokowi - Prabowo, namun juga pertarungan ideologi khilafah vs ideologi Pancasila. Publik mempertanyakan, apakah kubu yang kena OTT KPK adalah kubu ideologi Pancasila ?
Ujaran ngaco Hendro ini langsung mendapat kritikan publik. Asyari Usman menulis artikel, yang membongkar ketidakberdayaan rezim atas banyaknya kasus hukum yang menimpa kubu petahana, lantas membuang badan dengan menyalahkan ideologi khilafah. Begitu petahana terdesak, larinya ke Khilafah lagi, begitu judul artikel yang ditulis.
Kritikan umat Islam begitu deras di berbagai lini masa jejaring sosial media. Netizen, selalu mengaitkan isu adu domba khilafah vs Pancasila ini dengan kasus OTT yang menimpa kader Golkar, ketua tim pemenangan Jokowi wilayah Jateng.
Alhasil, karena banyaknya penentangan dan kritik publik maka 'upaya mengalihkan isu OTT KPK dan serangan fajar pemilu', kubu rezim terus berfikir keras. Sebab, jika beberapa hari Kedepan sampai hari pencoblosan Pilpres obrolan publik masih seputar Bowo, Seputar Rommy, bisa dipastikan kubu rezim kalah telak.
Akhirnya, rezim mencoba mengkanalisasi isu dengan mengutus Wiranto untuk mendongeng lagi peristiwa 98. Target jelas, menembak Prabowo dengan isu kuno yang selalu tayang jelang pemilu. Jelas, bukan untuk penegakan hukum tetapi ada target politik.
*Pertama,* target politiknya masih seputar ikhtiar untuk mengalihkan isu OTT KPK terhadap kader Golkar, ketua Tim pemenangan Jokowi wilayah Jateng.
*Kedua,* target politik melalui Wiranto untuk menyerang Prabowo setelah Luhut dan Hendro 'gagal' menyerang khilafah. Kedua target ini perlu diraih, karena kasus OTT Bowo ini bisa berdampak luar biasa parah. OTT Rommy telah membuktikannya.
Hingga saat ini TKN Jokowi tak mampu membendung daya rusak OTT Rommy, dengan jualan isu 'Jokowi tegas terhadap korupsi' atau mengumbar Aksara 'hukum tajam keatas'. Publik paham, OTT Rommy menunjukan kegagalan Jokowi dalam menjaga Pemerintahan yang bersih, karena lingkaran terdekat Jokowi justru terkena kasus korupsi.
Akhirnya, penulis hanya bisa melihat jika BPN mampu menohok balik isu 98 yang dilontarkan Wiranto ini, sebagaimana kubu pejuang khilafah mampu memutar isu dan memukul telak Luhut dan Hendro pada isu khilafah, maka kubu Jokowi kehabisan amunisi untuk menyerang.
Selanjutnya, kubu TKN Jokowi akan terus meratapi diri dengan sisa-sisa air mata, untuk terus sibuk mengklarifikasi dan mencari alasan pembenar bagi kelakuan kotor kadernya yang kena OTT KPK. [].
COMMENTS