SALAH KONSULTAN POLITIK ATAU SALAH JOKOWI ?

Oleh: Nasrudin Joha Nampak sekali ada ketergesaan Jokowi dalam mengambil keputusan menetapkan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres, setela...

Oleh: Nasrudin Joha

Nampak sekali ada ketergesaan Jokowi dalam mengambil keputusan menetapkan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres, setelah sebelumnya santer nama Machfud MD yang digadang-gadang sebagai kandidat cawapres. Machfud sendiri berujar telah mengukur baju, menisbatkan sejarah telah memilihnya sebagai cawapres, meski akhirnya harus menelan pil pahit karena Jokowi berkehendak lain.

Untuk beberapa waktu, mungkin akun twetter atau diskusi sosmed dengan Machfud MD sementara di suspend. Netizen lebih baik menahan diri untuk tidak mentage, atau menyenggol-nyenggol akun Machfud MD sampai masa berkabung benar-benar tuntas.

Adapun ketergesaan Jokowi, ketika preferensi cawapres berlabuh pada Ma'ruf Amin, dapat di lihat dari beberapa aspek :

Pertama, kubu Jokowi adalah kubu ultra nasionalis dan Sekuleris. Orang-orang yang ada di barisan Jokowi adalah orang-orang dengan komitmen tinggi untuk tidak mencampuradukkan urusan politik dengan negara. Karenanya, pilihan mengambil cawapres yang merepresentasikan agama (Islam) bukanlah pilihan berdasarkan rencana, boleh jadi ini dipahami sebagai kecelakaan politik.

Kedua, sejak memimpin sampai menjelang akhir kepemimpinan Jokowi tidak pernah menjadikan agama sebagai standar dalam mengelola negara. Mencari pasangan cawapres dari unsur agamawan, dipastikan bukan dalam rangka mengadopsi Value Islam melalui kehadiran cawapres untuk mengatur dan mengelola negara.

Ketiga, partai pendukung Jokowi sangat berharap jabatan cawapres. Ada Airlangga Golkar, Muhaimin PKB dan Romi PPP. Tentu, dalam kalkulasi politik transformatif (baca: bagi jatah), posisi cawapres seharusnya ada di salah satunya.

Keempat, PDIP sebagai parta utama penyokong Jokowi diketahui merasa tidak khawatir dengan suara umat Islam pasca munculnya gerakan 'jangan pilih partai pendukung Penista agama'. Pilihan terhadap cawapres dari unsur agama, pastilah bukan keinginan, bukan hasil perencanaan, jika bukan kecelakaan pastilah akibat keterpaksaan.

Menilik empat aspek diatas, sulit untuk mencari basis argumentasi kenapa Jokowi memilih cawapres Ma'ruf Amien, tokoh agama yang dianggap mewakili umat Islam. Tetapi jika melihat argumentasi berikut ini, kita bisa pahami, kenapa Jokowi memilih cawapres dari kalangan Islam, meskipun sebelumnya sangat menentang isu sensitif seputar Islam (SARA), yaitu :

Pertama, Tim Jokowi paham benar (Jokowi sendiri tidak paham, hanya menjalankan keputusan saja) bahwa mayoritas pemilih berbasis massa Islam. Pilihan politik berdasarkan pertimbangan Islam, akhir-akhir ini menyeruak sebagai sebuah gerakan ultra revolusioner yang sangat menentukan.

Kasus tumbangnya Ahok di pilgub DKI menjadi pelajaran penting, betapa keterikatan umat pada syariat Islam yakni tidak boleh (haram) memilih pemimpin kafir, menjadi pukulan telak bagi Ahok sehingga gerakan ini melempar Ahok dari kursi kekuasan DKI Jakarta. Tim Jokowi tidak ingin, jika sentimen Islam ini diangkat dan dijadikan standar menentukan pilihan politik untuk menghakimi Jokowi. Karenanya, perlu sosok representasi Islam untuk menggaet suara Islam atau minimal menetralisir isu Jokowi anti Islam.

Kedua, isu Jokowi anti Islam yang muncul akibat kriminalisasi dan persekusi terhadap ulama dan para habaib, pembubaran ormas Islam, kriminalisasi tokoh dan aktivis Islam bahkan hingga simbol dan ajaran Islam, menjadikan Jokowi sebagai 'Common Enemy' umat Islam. Jika gerakan ini dirawat, kubu Jokowi khawatir gerakan ini akan merontokkan elektabilitas Jokowi, dan tentu saja hal ini akan berujung pada kekalahan.

Ketiga, ceruk pasar PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PSI adalah ceruk pasar nasionalis Sekuleris. Sementara PKB dan PPP meski partai Islam, diyakini tidak akan mampu mendulum suara umat Islam khususnya pasca aksi penistaan agama oleh Ahok, dan partai ini mendukung Ahok (barisan partai pendukung Penista agama).

Karenanya, kubu Jokowi perlu sosok yang merepresentasikan tokoh Islam untuk menggaet suara umat Islam. Sebab, jika hanya mengandalkan PPP dan PKB, sudah pasti akan berujung kegagalan. Apalagi, selain Pilpres juga ada Pemilu. Baik PKB, PPP dan partai lainnya terbelah konsentrasinya untuk pemilihan Aleg, karena pemilu dan Pilpres dilaksanakan dalam waktu bersamaan. 

Menyasar ceruk pasar suara umat Islam, juga bisa dipahami dari pernyataan Ma'ruf Amin yang menyebut dirinyalah yang menggerakan aksi 212. Semua opini diarahkan agar alumni 212 mengambil pilihan politik sesuai arahan Ma'ruf Amin.

Hanya saja semua ikhtiar dan usaha yang diambil Jokowi akan berujung kegagalan. Hitung-hitungan politik, tidak akan persis dan presisi seperti apa yang ditulis diatas kertas. Langkah Jokowi mengambil cawapres Ma'ruf Amin, hanya akan menimbulkan blunder politik, kedalam maupun keluar, disebabkan :

Pertama, kehadiran Ma'ruf Amin yang merepresentasikan ulama ini membuat masgyul dan kecewa para pendukung fanatik. Para cebong militan justru merasa dikesampingkan aspirasinya, dianggap sebelah mata, dianggap hanya angka ikut, dianggap tidak ada.

Padahal, loyalis Jokowi inilah sesungguhnya yang menjadi basis massa dan pendulang masa bagi Jokowi. Pilpres itu terkait erat dengan capresnya, bukan cawapresnya. Posisi ma'ruf amin, alih-alih menambah suara umat Islam justru kehadirannya menggerogoti basis pemilih militan di kubu Jokowi.

Kedua, kekeliruan besar menempatkan ma'ruf Amien dengan asumsi akan menarik gerbong suara umat Islam. Siapapun tahu, 212 itu dipimpin Habib Rizq Syihab, bukan ma'ruf Amien.

Andai HRS menjadi cawapres Jokowi, itu juga tidak menolong. Sebab, umat memiliki basis kesadaran tinggi atas pertimbangan pemilihan, tidak sekedar taklid buta pada tokoh atau kiyai. Umat justru akan menghukum secara politik, siapapun yang mengkhianati umat dengan mengambil pilihan berdiri disamping rezim Jokowi.

Ketiga, yang menjadi ruh utama rakyat adalah "2019 Ganti Presiden", terserah Jokowi mau berpasangan dengan siapapun pokoknya harus ganti. Jadi ini yang tidak bisa ditembus dengan serangan apapun, dan tidak bisa dibendung dengan manuver politik apapun.

Kesimpulannya ? Bukan salah konsultan politik, bukan kesalahan Jokowi, tapi takdir Tuhan yang menginginkan 2019 ganti Presiden. Sangat wajar dan beralasan, rakyat yang hidup dalam kezaliman menginginkan perubahan. Sebaliknya, menjadi aneh dan tidak masuk akal jika rakyat tetap ingin melestarikan kezaliman dengan terus Istiqomah memilih Jokowi. [].