Stok Beras Melimpah Harga Tetap Mahal, Rakyat Makin Susah!

Stok Beras Melimpah Harga Tetap Mahal, Rakyat Makin Susah!

Stok Beras Melimpah Harga Tetap Mahal, Rakyat Makin Susah!

Oleh: Fath A. Damayanti, S.Si (Pemerhati Lingkungan dan Politik)

Harga beras kembali mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Melansir Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), per Kamis (12/6), harga rata-rata nasional beras medium di tingkat konsumen Rp 13.971 per kg. Nilai ini 11,77% di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kg. Ada pun di Zona 1, harga beras medium mencapai Rp 13.390 per kg, ini 7,12% di atas HET Zona 1 sebesar Rp 12.500 per kg. Di Zona 2, harga beras medium Rp 14.162 per kg, ini 8,11% di atas HET Zona 2 yang sebesar Rp 13.100. Zona 3, harga beras medium Rp 16.764 per kg. Nilai ini 24,18% di atas HET yang sebesar Rp 13.500 per kg (kontan.co.id, 12/06/2025).

Hal ini dianggap oleh beberapa pengamat sebagai anomali karena di awal Bulan Juni disampaikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa pasokan cadangan beras Pemerintah di Gudang Bulog mencapai hampir 4 juta ton. Harusnya jika stok melimpah maka harga beras akan turun.

Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Lilik Sutiarso juga menyampaikan kenaikan harga beras sangat tidak masuk akal mengingat tahun ini produksi beras nasional dalam kondisi memuaskan, di mana stok cadangan beras pemerintah atau CBP tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang Sejarah dan hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan masyarakat dan petani (beritasatu.com, 19/06/2025).

Menurut Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian kenaikan harga beras akibat kenaikan harga gabah kering yang semula per Kg harganya Rp6000,- kini menjadi Rp6500,- per Kg, kenaikan gabah kering ini sudah berlaku sejak Januari 2025. Selain itu menurutnya pihak swasta menguasai hampir 90% suplai beras sedangkan pemerintah hanya sekitar 10% saja. Inilah yang membuat swasta menjadi penentu harga beras nasional, dari sisi perbandingan suplai beras saja sangat jauh perbandingannya.

Dikutip dalam laman Kompas.tv (12/6) Bapanas pun merespon kondisi tersebut dengan beberapa program diantaranya:

1. Mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 Kg kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini dijalankan demi menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat terkhusus untuk masyarakat miskin, selain itu juga menjadi bagian dari strategi stabilisasi sosial yang nantinya dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga;

2. Gerakan Pangan Murah (GPM). Sampai pekan kedua di Bulan Juni telah dilaksanakan 288 kegiatan GPM, mencakup kegiatan nasional maupun lokal di 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota;

3. Di sisi distribusi, perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga menjadi fokus Bapanas, mendorong optimalisasi pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data;

4. Food Station juga diminta untuk meningkatkan intensitas pasar murah serta memperkuat sistem pelacakan distribusi secara real time.

Meskipun stok beras diklaim melimpah sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pertanian tetapi faktanya di lapangan hampir 130 kabupaten/kota justru mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua Juni. Kenaikan harga beras tersebut bahkan melebihi HET dan ini tentu akan berdampak pada rakyat kecil. Kebijakan yang mewajibkan Bulog menyerap gabah petani dalam jumlah besar justru menciptakan penumpukan stok di gudang. Akibatnya, suplai beras ke pasar terganggu dan harga naik. Inilah ciri pengelolaan pangan dalam sistem kapitalisme: tidak pro-rakyat, tetapi tunduk pada mekanisme pasar dan kepentingan elite. Dalam kapitalisme, pangan bukan hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan komoditas yang bisa diperdagangkan demi keuntungan. Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pelindung atau penjamin distribusi yang adil. Alhasil, rakyat miskin menjadi korban fluktuasi harga.

Kondisi ini sebenarnya adalah problem yang terus berulang, namun tak menjadikan Pemerintah siap sejak dini. Distribusi yang tidak merata pun juga menjadi persoalan yang tidak tuntas hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang ada justru terkesan tambal sulam, tidak sampai menyentuh akar masalah. Permainan para oligarki dalam pangan juga menjadi masalah yang harusnya diselesaikan, sanksi yang ada tak menimbulkan efek jera dan sifatnya tebang pilih. Adanya sanksi hukum hanya mengarah kepada pelaku kecil tetapi pelaku kelas kakap justru sulit untuk ditindak, hukum yang berlaku tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. 

Dalam Islam, kebutuhan pokok setiap masyarakat menjadi tanggung jawab negara, termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pangan.  Distribusi pangan akan dijalankan secara adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan suatu wilayah sehingga tidak terjadi surplus atau kekurangan pangan. Petani akan dipemudah dalam hal produksi pangan, pengelolaan pertanian, pemenuhan sarana pertanian, memberi subsidi bibit, pupuk, dan bantuan fasilitas pertanian kepada petani secara cuma-cuma untuk menjamin kualitas beras yang dihasilkan.

Islam pun mengawasi stabilitas harga, agar tidak terjadi kenaikan harga barang maupun pangan yang cukup fantastis dan memastikan harga barang-barang yang tersedia di masyarakat mengikuti mekanisme pasar, bukan dengan mematok harga. Pemastian ini pun merupakan ketundukan pada syariat Islam yang melarang ada intervensi harga. Maka, solusi hakiki bukan tambal sulam regulasi, tapi perubahan sistem.

Inilah seharusnya yang menjadi fungsi Negara sebagai penanggung jawab dan pelindung. Rasulullah SAW. menyampaikan dalam sabdanya, “Imam (Khalifah) raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari). Sehingga setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya bagaimana ia mengurus rakyatnya di akhirat kelak. Maka kebijakan yang akan mensejahterakan rakyat hanyalah ada pada Islam, segala permasalahan akan tuntas diselesaikan karena langsung menyentuh akar masalah.

Wallahua’lam bishawab