Yang Mau Merubah Dari Dalam, Bayangkan Kamu Berhasil Jadi Anggota DPR

Setelah bertahun-tahun berdemo, maki-maki pemerintah, dan debat panjang di Twitter, akhirnya kamu “berhasil masuk sistem”.

Kamu datang dengan semangat besar:

"Saya mau ajukan RUU yang melindungi rakyat!"

Contohnya:

RUU Perampasan Aset Koruptor
RUU Reforma Agraria
RUU Perlindungan Buruh
RUU Batasan Gaji Pejabat

Tapi sebelum kamu bisa ajukan satu huruf pun... sistem menamparmu dengan kenyataan.

Tahap 1: Harus Dapat Restu Fraksi

Kamu tidak bisa ajukan RUU atas nama dirimu sendiri.
Karena kamu bukan “wakil rakyat”, kamu adalah wakil partai.
Semua tindakanmu harus disetujui oleh fraksi (wakil partai di DPR).

Kalau partai bilang “nggak usah”, RUU-mu mati sebelum lahir.

Nekat? Siap-siap kena PAW (Pergantian Antar Waktu).
Kamu bisa dipecat, karena kursi itu milik partai, bukan milikmu.

Sampai di sini aja, 80% idealismemu udah dipaksa bungkam.

Tahap 2: Ajukan ke Baleg (Badan Legislasi DPR)

Misal fraksi setuju, kamu lanjut ke Baleg.

Di sini, semua usulan RUU dari anggota DPR, DPD, atau Presiden disaring dan dinilai kelayakannya.

RUU-mu akan bersaing dengan ratusan RUU lain, termasuk titipan sponsor dan oligarki.

Yang dinilai bukan:

Seberapa penting bagi rakyat
Seberapa genting secara hukum
Seberapa banyak dukungan publik

Tapi:

Apakah prioritas fraksi?
Selaras dengan program partai?
Punya potensi konflik?

Kalau dianggap tidak prioritas? Gagal. Tamat.

Tahap 3: Masuk atau Tidak ke Prolegnas

Misal kamu berhasil meyakinkan Baleg, usulanmu harus masuk ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

Prolegnas adalah daftar RUU yang boleh dibahas DPR selama satu periode.

Kalau usulanmu tidak masuk Prolegnas:

DPR tidak boleh bahas
Komisi tidak boleh sentuh
Rapat paripurna tidak bisa menyentuh

Akhirnya? RUU-mu cuma jadi PDF di Google Drive.
Ratusan RUU gagal di tahap ini.

Tahap 4: Pembahasan di Komisi dan Panja

Jika berhasil masuk Prolegnas, pembahasan dimulai.

Tapi ini bukan diskusi ideologis atau intelektual.
Ini soal:

Rapat teknis
Revisi redaksional
Lobi antar fraksi
Tarik-ulur kepentingan

Yang terlibat:

Komisi terkait
Kementerian
Ahli (yang ditunjuk)
Lobi sponsor di balik layar

Pasal bisa dihapus karena "ganggu bisnis", atau ditambahkan karena "dorongan investor".

Tahapan ini bisa:

Bertahun-tahun
Dibekukan
Dihapus tanpa alasan

Tahap 5: Pidato & Voting, Tapi Semua Sudah Diatur

Setelah RUU direvisi berkali-kali agar semua sepakat, kamu akhirnya bisa presentasi di rapat paripurna.

Kamu pidato 3 jam:

Penuh data hukum
Sarat moralitas
Pro rakyat

Tapi hadirin:

Main HP
Ngobrol
Tidur
Sudah bawa skrip dari fraksi

Kalaupun kamu sempat bicara, kadang mic dimatikan di tengah pembicaraan.

Akhirnya voting dilakukan.

Dan seperti yang kamu duga:
RUU-mu ditolak dalam 10 detik.
Bukan karena buruk, tapi karena kamu tidak cukup powerful.

Tahap 6: Rakyat? Tidak Pernah Dilibatkan

Rakyat?

Tidak tahu apa yang dibahas
Tidak punya akses naskah resmi
Tidak bisa interupsi
Tidak bisa voting
Tidak bisa veto

Rapat dilakukan tertutup, atau terbuka tapi penuh istilah hukum.

Disiarkan tanpa promosi.
Tidak disosialisasikan.
Yang tahu? Media elite dan LSM tertentu.

Kalau rakyat ribut?

“Masih emosional, gak paham proses hukum.”

Tahap 7: Presiden Bisa Tolak

Misalnya RUU disetujui DPR, masih ada satu tahap:

Presiden bisa tidak tanda tangan.

Meski akan tetap sah dalam 30 hari, implementasinya tergantung pemerintah:

Mau buat aturan turunan?
Mau anggarkan?
Mau awasi pelaksanaan?

Kalau tidak?
UU itu cuma kertas.

Kesimpulan: Sistem Ini Dirancang Agar Rakyat Tidak Pernah Menang

RUU bagus bisa gagal di 1000 titik
Bisa nunggu 10 tahun untuk disahkan
Bisa gagal hanya karena “tidak disetujui fraksi”

Sementara RUU pesanan pengusaha?

Masuk pagi, dibahas sore, diketok malam, disahkan tengah malam.

Itulah Demokrasi:

Sistem yang tidak peduli benar atau salah, tidak menimbang pro-rakyat, hanya berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi menciptakan ilusi bahwa keputusan diambil oleh rakyat.
Padahal nama "rakyat" dibajak dalam sistem demokrasi perwakilan,
di mana suara ribuan orang hanya diwakili satu orang DPR.

Makanya aturan yang dihasilkan sering tidak mewakili rakyat.

Rakyat mana yang setuju RUU TNI?
Siapa yang setuju harga BBM naik?

Jadi, masih mau berharap demokrasi bisa menegakkan Qisash?
Melarang zina?

RUU Rampas Aset Koruptor aja ditolak, apalagi peraturan berbasis agama.

Setelah tahu sistem ini, tawaran nakal teman-teman radikal untuk meninggalkan demokrasi karena "tidak sesuai Islam"…
Kayaknya gak salah-salah amat.

Bahkan Plato, Aristoteles, dan banyak filsuf pun tidak suka demokrasi.

sumber : Pf Ngopidiyyah

Tren Opini

Yang Mau Merubah Dari Dalam, Bayangkan Kamu Berhasil Jadi Anggota DPR