Banjir dimana-mana, Mitigasi Lemah Menambah Berat Musibah

Oleh : Ummu Anshor (Komunitas Kalam)

Banjir besar dimana-mana. Di awal tahun ini dari Sumatra, Jawa hingga NTB dikepung banjir. Puluhan kota terendam dan puluhan ribu warga terdampak..

Banjir Kota Bandar Lampung sejak Jumat (17/1)telah melanda 16 kecamatan dari total 20 kecamatan dan 79 kelurahan dari total 124 kelurahan. Jumlah masyarakat yang terdampak di Bandar Lampung mencapai 11.223 jiwa. Selain itu, sebanyak 14.160 unit rumah terdampak akibat bencana tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bahkan mengajukan status kedaruratan bencana ke Pemerintah Pusat. (detiknews.com, 19-01-2025)

Jawa Tengah pun diterjang banjir dan tanah longsor akibat hujan deras dan luapan air sungai sejak Senin (20/1). Kabupaten dan kota yang dilanda banjir antara lain Kabupaten Pekalongan, Demak, Grobogan, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Batang, dan Kota Surakarta. (cnnindonesia.com, 22-0-2025)

Bendungan Pela Parado di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga meluap. Hingga Rabu (22/1/2025) malam ini, tercatat ada 2.413 rumah warga yang terendam banjir di delapan desa, di antaranya Desa Sakuru dan Baralau di Kecamatan Monta. (Kompas.com, 22-01-2025)

Selain disebabkan faktor alam seperti hujan, banjir juga diduga disebabkan karena penyempitan daerah resapan air akibat pembangunan, baik diperkotaan maupun di daerah hulu (gunung).

Selain itu, karena musibah banjir hampir terjadi selama musim penghujan, semestinya pemerintah melakukan upaya antisipasi dan mitigasi banjir dengan lebih serius. Karena kelemahan ini bisa dampak bencana lebih luas hingga membahayakan nyawa masyarakat. Menambah berat musibah rakyat.

Mitigasi lemah adalah salah satu tanda negara tidak menjadi raa’in (pengurus) urusan rakyatnya. Ini keniscayaan dalam sistem kapitalisme di mana negara hanya regulator dan fasilitator yang melayani kepentingan para pemilik modal, sehingga abai pada rakyat.

Bencana banjir ini juga erat kaitannya akibat pembangunan ala kapitalisme. Pemerintah lebih pro kepentingan kapitalis oligarki, membuat pembangunan abai terhadap lingkungan. Lahan serapan menjadi lahan bisnis, abai atas keselamatan rakyat dan kerusakan alam, karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Salah satu bukti, adalah pernyataan Presiden tentang pembukaan lahan sawit (deforestasi). Ia menyatakan deforestasi tersebut tidak membahayakan dapat dijadikan sebagai landasan pembukaan lahan, padahal para ahli sudah menyatakan deforestasi akan mengakibatkan berbagai masalah termasuk terjadinya bencana.

Dalam Islam, Negara wajib menghindarkan rakyatnya dari kemudaratan, termasuk bencana. Negara akan melakukan perencanaan matang dalam membangun kota/desa dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat. Negara akan membangun kota berbasis mitigasi bencana.

Islam pun mengatur konservasi agar ada larangan berburu binatang dan merusak tanaman demi menjaga ekosistem. Islam juga mengharuskan adanya pemetaan wilayah sesuai potensi bencana berdasarkan letak geografisnya, sehingga akan membangun tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, sehingga aman untuk manusia dan alam.

Semua dilakukan oleh negara karena Islam menjadikan penguasa sebagai raa’in dan junnah, termasuk dalam menghadapi bencana. Sehingga, ketika bencana terjadi, negara siap dan sigap, mitigasi kuat, tak semakin menambah berat musibah rakyat.