Pajak Prabowo

UU Perpajakan Memberi Kewenangan Prabowo untuk Membatalkan PPN 12%

Sejak menjabat hanya selama 2 bulan, Prabowo telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Kritikan, cacian, dan makian terus mengalir mengenai keputusan kenaikan PPN 12%, yang membuatnya semakin terjerumus ke dalam ketidaksetujuan masyarakat.

Namun, sebenarnya kenaikan PPN 12% bukan sepenuhnya keputusan Prabowo. Kebijakan ini didasarkan pada UU yang dibuat saat rezim "Jokowi" pada tahun 2021 lalu. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif PPN 12% wajib diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Peraturan ini dulu dirancang dan disetujui oleh presiden "Jokowi" yang waktu itu didukung oleh partai koalisi di DPR, terutama oleh PDIP. Karena itu, penyesuaian PPN 12% sejalan dengan kepentingan elektoral Jokowi, PDIP, dan partai koalisi lainnya.

Meskipun begitu, saat Jokowi lengser dan pelaksanaan kenaikan PPN 12% mendekat, Prabowo memiliki pilihan untuk mengeksekusi atau membatalkan kebijakan tersebut. Sesuai dengan pasal 7 ayat (4), Prabowo memiliki kewenangan untuk membatalkan kenaikan PPN 12% melalui Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR dalam penyusunan Rancangan APBN.

Ini merupakan kesempatan penting bagi Prabowo untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang ada. Mengingat situasi sosial-politik yang sedang tidak stabil, membatalkan kenaikan PPN 12% bisa menjadi langkah yang tepat dan profesional.

Dengan mengambil langkah ini, Prabowo dapat mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, yang merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas kekuasaan dan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai seorang pemimpin yang kerap menonjolkan sikap patriotik, Prabowo seharusnya tidak hanya fokus pada isu-isu internasional. Masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di dalam negeri juga perlu mendapat perhatian serius. Prabowo diharapkan dapat membuktikan bahwa kepeduliannya tidak hanya pada dunia internasional tetapi juga pada kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Kini, pilihan berada di tangan Prabowo. Menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Sumber : fb Faisal Lohy