TPPO Perdagangan Manusia
Oleh : Rasyidah (Pegiat Literasi)
Fenomena kasus TPPO yang merajalela di negeri ini, seperti fenomena gunung es. Hari demi hari penyelesaiannya tidak kunjung usai. Bahkan, makin menjamur, di tengah himpitan ekonomi yang makin menjerit.
Beredar di sosial media yang membeberkan bahwa, Sebanyak 11 orang warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar.
Jejen Nurjanah, mengatakan jaringan TPPO menyekap korban, dan meminta tebusan Rp50 juta per orang sehingga totalnya Rp550 juta untuk mempercepat proses pembebasan 11 orang warga Kabupaten Sukabumi yang disekap mereka," ujar Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi, dikutip dari Antara, Minggu (15/9/2024).
Dikutip dari Sulsel.inilah.com, Menuai Kasus TPPO yang viral di sosmed, Dave Laksono selaku Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar mengaku kaget dan sedih atas terungkapnya jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyekap 11 orang warga Negera Indonesia di Myanmar. Menurutnya, kejadian semacam ini terus berulang. Ia meyakini situasi ini diakibatkan dari kurang gencarnya edukasi yang dilakukan pemerintah.
Tentu, ini bukan kasus baru di tahun 2024 ini. Tapi Kasus TPPO makin meluas dari tahun-tahun sebelumnya, misal yang dikutip dari sbmi.or.id, Dalam agenda memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia pada 30 Juli 2023 lalu, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) meluncurkan kertas laporan dengan tajuk “Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia”.
Dari hasil kertas laporan, permasalahan TPPO tidak kunjung surut. Tahun 2020 hingga Juni 2023, SBMI telah mendokumentasikan kasus TPPO sebanyak 1343 kasus. Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih dengan korban TPPO terbanyak sebanyak 362 kasus. Sektor pekerjaan lainnya yang mengikuti yaitu dengan modus Online Scam sebanyak 279 kasus, sektor peternakan sebanyak 218 kasus, buruh pabrik sebanyak 193 kasus, Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran sebanyak 153 kasus dan diikuti oleh sektor pekerjaan lainnya. Dari 3 tahun terakhir, SBMI melihat korban-korban TPPO tertinggi dialami oleh laki-laki dengan 882 korban dan perempuan sebanyak 461 korban.
Penyebab terjadinya TPPO terus berulang, ditimbulkan karena banyak faktor. Misalnya kurangnya kesempatan kerja, rendahnya edukasi, maraknya sindikat dan dugaan keterlibatan aparat, juga penegakkan hukum yang lemah serta abainya negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya.
Sehingga, sangat berpeluang tinggi kasus TPPO ini makin merambat luas kerusakannya. Dengan alasan ekonomi sebagai faktor yang masuk akal bagi para korban TPPO, karena telah di iming-imingkan mendapatkan gaji yang fantastis.
Mereka juga memandang bahwa sebagai alternatif dalam mendapatkan pekerjaan. Padahal, semua itu adalah nihil. Alhasil, korban terus meningkat. Jika ditelusuri lebih mendalam, penyebab paling utama dalam kasus TPPO ini terus merajalela disebabkan karena alasan ekonomi. Realitas ekonomi yang makin karut-marut mulai dari phk di mana-mana. Inflasi pangan yang makin tinggi, beban biaya pajak yang ditanggungkan oleh masyarakat makin gila, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, belum lagi karena kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang menyebabkan segala macam kebutuhan masyarakat jadi naik kian mencekik.
Jadi sudah pasti, ini menjadi alasan hari ini bagi masyarakat untuk lebih memilih alternatif pekerjaan yang di luar akal meskipun bagi mereka adalah masuk akal. Tentu, permasalahan kasus TPPO yang merajalela ini, tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada masyarakat. Melainkan persoalan yang perlu di soroti adalah Negara telah lupa akan perannya sebagai pengurus urusan rakyat.
Kasus TPPO ini , sebenarnya tidak akan cukup hanya sekedar edukasi di tengah masyarakat. Namun, butuh kesadaran penuh bagi negara untuk memiliki tanggung jawab akan rakyatnya.
Tapi sayang, hidup dalam dekapan sistem Sekuler-kapitalis saat ini sungguh nihil mendapatkan kesejahteraan, semua itu hanyalah angan-angan masyarakat semata. Realitanya justru di negara ini, sibuk memikirkan bagaimana cara memeras rakyatnya dengan cara apapun, misalnya dengan tingginya pajak yang di bebankan kepada rakyat. Seharusnya negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, tapi justru PHK terjadi dimana-mana.
Inilah wajah buram, jika negara ini mengadopsi sistem Sekularisme-kapitalisme sebagai ideologinya. Kerena sejatinya dalam pandangan sistem Sekularisme-kapitalisme negara adalah hanya sebagai regulator semata. Sementara, pemilik modal lah yang di sejahterakan. Terbukti bahwa rakyat bukan prioritas utama bagi negara, melainkan para pemilik modal lah yang di prioritaskan.
Jika, benar-benar negara memprioritaskan rakyatnya. Bertanggung jawab akan kelangsungan hidup rakyatnya, tentu kasus TPPO ini tidak akan merajalela.
Andai saja sistem saat ini yang diterapkan adalah sistem Islam. Pasti mengomando negara dengan penuh kepedulian, kesadaran akan tanggung jawabnya pada rakyat. Mengapa demikian, karena jika kehidupan ini di atur dengan sistem Islam kehidupan menjadi lebih indah, nyaman, aman dan sejahtera. Kok bisa, tentu bisa. Karena sistem Islam standar kehidupannya bukan dari Manusia, melainkan dari sang Rabbi yakni Allah SWT.
Jadi sudah pasti tidak perlu di ragukan lagi, karena standar kehidupannya benar. Dalam sistem Islam tentu berbeda dengan sistem Sekularisme-kapitalisme yang membuat rakyat makin menderita. Di dalam system Islam memilki Sistem Pemerintahan Islam yang menjalankan fungsinya bahwa pemimpin Negara sebagai pengurus, pelayan serta pelindung dalam urusan rakyat. Negara sadar akan tanggung jawabnya dalam setiap pemenuhan kebutuhan dasar rakyatmya.
Negara menyediakan lapangan pekerjaan dan mewajibkan kepada laki-laki untuk bekerja. Tentu, semua ini Negara telah mengatur tata kelola sumber daya alam yang hasilnya dimanfaatkan oleh rakyat bukan untuk pemilik modal.
Dengan pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan teratur. Jelas rakyat akan mendapatkan segala kebutuhan dasar terpenuhi. Contohnya untuk kebutuhan sembako, air, listrik, BBM, pendidikan, kesehatan dan jaminan keamanan semua itu di dapatkan dengn biaya yang murah bahkan gratis. Indah bukan, jika negera ini di atur dengan salah satu pengaturan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi islam menjadikan kesejahteraan rakyatlah yang menjadi tujuan dan prioritas utamanya, bukan seperti ekonomi kapitalisme yang hanya memikirkan bagaimana meningkatkan dan memperkaya kaum kapitalis.
Dengan sistem ekonomis islam, dengan pengurusan yang akurat. Maka, rakyat tidak perlu pontang-panting mencari pekerjaan di luar negeri ataupun menghalalkan cara yang kotor sebagai alternatif pekerjaannya. Hal ini bukan hanya kepada laki-laki yang dijaga kehormatanya, tentu bagi anak-anak dan perempuan dimuliakan oleh negara mendapatkan jaminan yang utuh.
Di dalam islam, Negara akan memfungsikan keluarga akan amanahnya, terutama bagi suami yang memang di dalam islam ia adalah sebagai pencari nafkah, istri sebagai pengatur dan pengelola rumah tangga dan sebagai madrasah yang pertama bagi lahirnya generasi cemerlang.
Sebagai ideologi yang paripurna, serta memberikan solusi yang solutif . Dalam hal ini Negara adalah sebagai pemerintah menjalankan amanah, bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi rakyatnya ketika wali dari perempuan sudah tidak ada, apabila dalam satu keluarga tidak lagi mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lebih dari itu semua, Negara mampu sebagai power kekuatan dalam hal penjaga akidah dan keimanan rakyatnya dimana hal ini sejalan dalamlandasan aturan Negara dalam islam. Sehingga, rakyat tidak akan punya niat ataupun terpikirkan untuk mau dijual ataupun melakukanpraktik penjuaan manusia, tentu mereka sadar hal ini jelas bertentangan dengan aturan Allah SWT (aturan Islam).
Negara sebagai pengurus, pelayan serta pelindung dalam urusan rakyat bukan hanya sebagai formalitas belaka. Namun benar akan tanggung jawab dan amanahnya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul SAW:
“Dan seorang pemimpin adalah pemelihara kemaslahatan masyarakat dan dia bertanggungjawab atas mereka.” (HR.Bukhari, Muslim dan Ahmad)
Dalam hal ini juga, pernah di contohkan oleh khalifah kedua yakni Umar bin Khattab Ra. Beliau senantiasa berkeliling kota untuk mengecek dan memastikan rakyatnya dalam keadaan yang aman. Namun, ketika ia berkeliling kota beliau mengetahui bahwa ada salah satu keluarga yang kelaparan, hingga memasak batu untuk anak-anaknya. Khalifah pun tak berpikir panjang lansung mengambil gandum dan daging lalu memasakkan untuk kelurga tersebut serta menungguinya sampai khalifah yakin bahwa keluarga itu benar-benar merasa kenyang.
Hal seperti diatas, tentu tidak bisa dirasakan dalam Negara yang masih menerapkan aturan sekulerisme-kapitalisme. Karena pandangannya hanya fokus mendapatkan keuntungan yang banyak, sementara dalam sistem islam pandangannya adalah bagiamana akan senantiasa beriman dan terikat pada aturan islam. Sudah sepatutnya sebagai manusia harus disadari bahwa dengan penerapan sistem islam yang mampu melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada semua orang. Wallahu a’lam bissawab.
COMMENTS