Sebab PHK massal
Oleh : Wida Rohmah (Aktivis Muslimah Kab. Bandung)
Ribuan buruh industri tekstil dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Menurutnya, dari data yang dihimpun KSPN, ada 6 perusahaan tekstil yang kembali melakukan PHK (CNBC Indonesia, 06/10/2023).
Selain itu, Ristadi mengutip data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mencatat sepanjang tahun 2022 ada PHK sebanyak 345.000 pekerja di industri TPT nasional. Dan, katanya, per Agustus 2023, ada 26.540 pekerja yang dirumahkan mengarah PHK.
Menurut Ristadi, pemicu gelombang PHK yang masih berlanjut ada berbagai faktor, mulai dari tak mampu bertahan di tengah serbuan produk impor hingga anjloknya kinerja ekspor.
"Kondisi ini disebabkan berkurangnya order bahkan sampai tidak ada order. Diprediksi angka PHK jauh lebih besar karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan ke pemerintah saat melakukan PHK atau tutup pabrik," ungkapnya.
"Juga, begitu banyak barang- barang TPT bekas dari luar negeri di berbagai pasar tradisional atau pasar tumpah yang harganya jauh lebih murah dari harga produksi IKM TPT dalam negeri," kata Ristadi.
Sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan PHK terus berlanjut, yaitu ketidakpastian ekonomi global berupa dampak buruk penerapan ekonomi Kapitalisme yang membawa penyakit berupa inflasi. Mengapa terjadi inflasi? Sebab ekonomi Kapitalisme mengandalkan kebijakan moneter pada mata uang kertas yang rentan mengalami inflasi.
Jika penerapan ekonomi Kapitalisme terus berlangsung, mustahil PHK yang berkelanjutan ini bisa diselesaikan, sehingga mengakibatkan kemiskinan dan kejahatan semakin merajalela. Demikianlah, permasalahan ekonomi Kapitalisme akan terus berputar seperti itu selama sistem Kapitalisme saat ini masih diterapkan.
Di sisi lain, peran penguasa saat ini sangatlah minim. Jika ekonomi di negara ini mengalami kemerosotan, para penguasa kerap mencari solusi instan dalam menanggulanginya. Dalam mengatasi pengangguran, negara membuka investasi asing/swasta agar lapangan kerja bertambah. Untuk mengurangi angka kemiskinan, negara hanya menerapkan solusi tambal sulam yang tidak mampu menyelesaikan pokok permasalahan, yakni memberikan berbagai stimulus agar daya beli masyarakat menggeliat, seperti bantuan bansos, sembako, dsb.
Mirisnya lagi, di tengah keberlanjutan PHK di negeri ini, dengan solusi instan dan pragmatis, privatisasi SDA terus terjadi. Liberalisasi kekayaan alam negeri telah merampas harta milik rakyat menjadi milik individu, swasta, bahkan asing. Kekayaan SDA yang seharusnya mampu memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seolah sia-sia tatkala kapitalis berkuasa dan menguasai hajat hidup masyarakat.
Kondisi seperti ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di mana kepengurusan ekonomi berada ditangan negara khilafah. Kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar permintaan dan penawaran, pertumbuhan ekonomi, nilai mata uang, cadangan devisa, ataupun indeks harga-harga di pasar nonriil.
Khilafah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga kestabilan ekonomi, yakni dengan melakukan penerapan UU larangan praktik ribawi dan kebijakan fiskal berbasis syariah. Dengan stabilnya iklim usaha, produksi akan berjalan baik sehingga serapan tenaga kerja akan berjalan dengan masif.
Di dalam Islam, laki-laki diharamkan untuk menganggur apalagi bermalas-malasan, karena itulah negara Islam akan menjalankan strategi jitu dengan turun tangan langsung memastikan hal ini.
Negara Islam juga bertumpu pada industri berat dan strategis, sebab strategi seperti ini akan mendorong pertumbuhan industri-industri yang lainnya juga, seperti industri konsumsi dan logistik. Adapun industri tekstil yang merupakan kebutuhan sandang masyarakat akan didukung produksinya oleh negara.
Melalui sistem keuangan Baitul maalnya, dalam negara Islam seorang Khalifah akan memberikan bantuan modal tanpa riba atau bahkan memberikan hibah kepada individu usia produktif yang ingin membuka usaha, sehingga individu tersebut memiliki akses ke pergerakan ekonomi.
Demikianlah mekanisme negara Islam dalam membangun iklim usaha yang kondusif sehingga mampu meminimalisir pengangguran akibat PHK. Maka jelaslah bahwa PHK masal akan selalu terjadi pada negara yang menerapkan sistem sekuler ala kapitalis liberal. Hanya di dalam sistem yang menerapkan aturan Islam secara sempurna permasalahan PHK akan teratasi, termasuk permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya. Wallahu’alam bishshowab.
COMMENTS