Ongkos politik demokrasi
Oleh: Zakariya al-Bantany
Sangat Mahalnya Demokrasi
Demokrasi dalam setiap pemilunya, baik pemilu daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres). Itu ongkos politiknya atau anggaran alias biayanya besar dan sangat mahal sekali. Makanya, elit-elit politisi dan partai politik (parpol), akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sumber pendanaan.
Dalam membiayai kampanye dan kepentingan politiknya. Serta dalam memenangkan diri mereka dan parpol mereka, pada setiap musim pemilu. Bayangkan, dalam pemilu daerah atau pilkada saja, hanya untuk menjadi kepala daerah. Para paslon kepala daerah harus mengeluarkan cuan atau uang alias dana yang sangat besar sekali.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, mengungkapkan:
Pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan biaya ratusan miliar. Hingga triliunan rupiah untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Bahtiar, biaya minimal yang harus dikeluarkan paslon di kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar.
"Kalau Rp 25 miliar tadi paling sedikit ya. Bahkan, minimal Rp 30 miliar sampai ratusan miliar untuk pemilihan bupati. Kalau pemilihan gubernur bisa sampai triliunan," ujar Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). [1]
Ini pun, terkonfirmasi dan dibenarkan pula oleh Menkopolhukam Mahfud MD sendiri. Kata Mahfud MD: Biaya pilkada itu mahal, ada percukongan. [2]
Makanya, yang terjadi antara elit-elit politisi, parpol dan oligarki adalah politik transaksional di balik layar. Bila, pemilu sudah selesai maka yang terjadi adalah politik balik modal dan politik balas budi.
Jadinya, demokrasi itu sejatinya adalah politik wani piro ?!
Makanya, dalam demokrasi itu "no free lunch" (tidak ada istilah makan siang gratis). Juga, tidak ada istilah musuh sejati, dan tidak ada pula istilah teman sejati. Yang ada dalam demokrasi itu, hanyalah kepentingan sejati dan uang yang sejati.
Artinya, dalam demokrasi itu yang ada hanyalah politik transaksional belaka dan politik "dagang sapi". Demi melanggengkan syahwat kepentingan politik ekonominya para pengasong demokrasi belaka. Baik elit-elit politisi, parpol maupun oligarkinya atau kaum kapitalis (pemilik modal) alias para cukong.
Dalam demokrasi, suara rakyat hanya jargon politik belaka. Suara rakyat pun bisa dibeli dengan prasmanan, digiring, dikendalikan dan ditunggangi. Suara rakyat pun bisa pula dimanipulasi sedemikian rupa, sesuai pesanan yang kuasa bayar alias para cukong alias oligarki.
Oligarki, cukong ataupun pemodal khususnya asing. Untuk menguasai dan mengendalikan suatu parpol, cukup mereka dengan membayar satu triliyun.
Maka, parpol sudah bisa dibeli atau dikuasai dan bisa dikendalikan oleh para cukong atau oligarki tersebut. Untuk menjalankan pesanan agenda atau kepentingan politik ekonomi oligarki, cukong atau pemodal/kapitalis khususnya asing tersebut. Baik tingkat daerah hingga tingkat pusat.
Persis seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet berujar:
Kepentingan pemodal dan asing mengintai partai politik setiap menjelang forum tertinggi. Untuk pergantian ketua umum, seperti munas, kongres, atau muktamar.
Menurutnya, tak perlu kapal perang atau nuklir untuk menguasai Indonesia, melainkan cukup menguasai partai politik. "Ikut tiap mereka akan munas, tempel atau dekati calon-calonnya. Kuasai dia," ujar dia.
Bamsoet mengatakan, langkah pendekatan itu memang memerlukan logistik. Mantan calon ketua umum Partai Golkar ini menuturkan bahwa apa yang dia ucapkan itu merupakan hasil pengalaman.
"Modalnya saya yakin, enggak sampai atau mahal-mahalnya satu triliun. Ini pengalaman," kata Bamsoet seraya tertawa. "Boleh dibantah tapi."
Menurut Bamsoet, jika sudah menguasai partai, para pemodal dan kepentingan asing tersebut selanjutnya akan menguasai parlemen. Kemudian, orang-orang itu yang juga akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. [3]
Bahkan, kata Menkopolhukam Mahfud MD: 92% kepala daerah didanai oleh cukong [4]. Yang kemudian hari dikoreksi oleh Mahfud MD sendiri, 82% kepala daerah didanai oleh cukong. [5]
Dan dikonfirmasi pula sebelumnya oleh KPK, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, yang memaparkan hasil kajian KPK terhadap penyelenggaraan pilkada. Menurut Ghufron, berdasarkan kajian KPK, lebih dari 80 persen calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor.
"Karena faktanya, dalam kajian KPK sebelumnya. Ada sekitar 82 persen pilkada itu, calon-calon kepala daerah itu 82 persennya didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga itu menunjukkan nanti ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah." [6]
Belum, lagi pada tingkat pusat dalam setiap pilpres dan pileg. Itu tentu dana politiknya sangat besar sekali, yang harus dikeluarkan oleh setiap para calon wakil rakyat, capres dan cawapres serta parpol-parpol peserta pemilu.
Dalam pileg 2019 yang lalu saja, untuk menjadi seorang caleg atau calon wakil rakyat (calon anggota DPR RI). Itu para caleg harus mengeluarkan biaya politik sekitar 2 milyar. [7]
Dan dalam pilpres 2019 yang lalu, pun setiap capres-cawapres -yang dicalonkan oleh koalisi parpol- peserta pilpres, mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali dari ratusan milyar hingga triliyunan rupiah. Seperti cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, ia telah menghabiskan dana hampir US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun (kurs Rp 14.000) untuk Pilpres 2019. [8]
Belum lagi dana anggaran pembiayaan Pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, yang telah memakan tumbal nyawa sekitar 894 petugas KPPS dan telah menimbulkan kecurangan serta kegaduhan politik hingga memakan banyak korban jiwa [9]. Itu sangat mahal sekali, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (negara) yaitu sampai menghabiskan anggaran biaya 25 triliyun rupiah. [10]
Dan untuk dana anggaran pemilu serentak tahun 2024 mendatang, makin membengkak. Dimana, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu pun telah menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Rp76,6 triliun. [11]
Bahkan, menurut Menkopolhukam Mahfud MD, dia memperkirakan Pemilu 2024 bakal banyak dipilih oleh rakyat yang bisa dibujuk oleh uang.
"Kalau itu iya, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang," kata Mahfud dalam diskusi bersama Rocky Gerung di RGTV Channel ID, Selasa (19/10).
Mahfud berpendapat politik uang dalam Pemilu 2024 sangat sulit dihindari. Dia pun menjelaskan alasannya dengan mengutip pernyataan Boediono saat pengukuhan sebagai guru besar Universitas Gajah Mada (UGM).
Boediono saat itu menjelaskan bahwa Pemilu yang substantif sulit dilaksanakan di Indonesia, jika pendapatan perkapita rakyatnya masih kecil.
Sebelumnya, seperti diketahui, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengaku akan mengkaji sistem proporsional tertutup untuk diterapkan lagi dalam Pemilu.
Djarot menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah ke sistem demokrasi liberal yang individualistik. Terlebih lagi, sistem proporsional terbuka di Pemilu selama ini telah menimbulkan biaya politik yang mahal. [12]
Belum lagi, setiap parpol peserta pemilu 2024 mendatang pun dapat kucuran dana besar dari pemerintah. Yaitu, setiap parpol mendapatkan dana milyaran rupiah lebih, yang terbanyak adalah PDIP dengan kucuran dananya sebesar 27 milyar rupiah [13]. Dan total dana yang dikucurkan untuk semua parpol tersebut 6 triliyun rupiah, pertahun mulai tahun 2023 ini. [14]
Jadi, dengan sangat Mahalnya biaya politik demokrasi tersebut khususnya dalam berbagai pilkada, pileg dan pilpres tersebut. Belum lagi politisi dan parpol peserta pemilu mendapat kucuran dana dari para cukong ataupun oligarki. Dan juga parpol peserta pemilu tersebut mendapat pula kucuran dana dari pemerintah.
Maka, sangat wajar bila elit-elit politisi yang terpilih -melalui proses pemilu tersebut- menjadi pejabat negara dan wakil rakyat. Dari tingkat pusat hingga tingkat daerah beserta parpol yang telah dibeli para cukong dan mendapat kucuran dana pula dari pemerintah tersebut.
Akhirnya, kehilangan idealismenya. Juga sudah tidak lagi murni dan tidak lagi objektif memperjuangkan dan membela suara rakyat dan kepentingan rakyat. Namun, justru realitasnya malah mereka sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, keluarga, dan parpol mereka. Sehingga semakin nyata hanya menjadi politik balik modal semata.
Serta juga realitasnya, justru mereka hanya memperjuangkan dan melanggengkan hegemoni kepentingan politik ekonomi alias proyek majikannya. Yaitu, para cukong atau oligarki kapitalis tersebut, yang telah mendanai biaya kampanye politik mereka. Sehingga itu semakin terbukti, hanya menjadi politik balas budi belaka.
Itu semua, bisa dilihat dari berbagai prodak kebijakan politik-ekonomi mereka. Yang termaktub dalam berbagai peraturan pemerintah pusat, peraturan daerah, dan berbagai prodak RUU dan UU -yang sangat liberal dan pro oligarki kapitalis lokal dan asing aseng- yang dilegislasi oleh DPR RI.
Seperti: Amandemen UUD 1945, UU PMA, UU Minerba, UU KPK, UU Terorisme, RUU KUHP, RUU HIP/BPIP, UU Pemilu, UU ITE, UU Covid 19, UU Ormas, UU Perdagangan, dan RUU PKS. Serta yang sangat kontroversial dan sangat bikin gaduh adalah UU Omnibus Law Cilaka. Dan lain-lainnya.
Makanya juga, karena ongkos politik atau biaya politik demokrasi itu sangat mahal, khususnya sangat mahalnya pemilu demokrasi tersebut. Baik biaya pilkada, biaya pileg maupun biaya pilpres. Akibatnya, itu hanya semakin menyuburkan praktek korupsi dari hulu ke hilirnya, atau dari pemerintah pusat dan wakil rakyat pusat hingga ke pemerintah daerah dan wakil rakyat daerah.
Oleh karena itulah, demokrasi itu sejatinya adalah sistem yang sangat korup dan menjadi biangnya korupsi.
Demokrasi Itu Sangat Korup
Karena, sangat mahalnya ongkos politik pemilu seperti nampak dalam setiap pemilu baik pilkada, pileg maupun pilpres. Maka, semakin memicu kian menimbulkan banyaknya kasus korupsi besar, yang melibatkan elit-elit politisi, parpol dan wakil rakyat serta kroni-kroni rezim.
Seperti: banyak kepala daerah yang ditangkap KPK [15]; anggota DPR atau wakil rakyat yang ditangkap KPK [16], menteri-menteri rezim yang ditangkap KPK [17], dan juga pejabat negara lainnya [18]. Serta pula, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan anggota polisi yang ditangkap KPK [19]. Hingga parahnya, semua parpol demokrasi -termasuk parpol berbasis massa umat Islam- peserta pemilu pun terlibat kasus korupsi dan menjadikan mereka partai terkorup. [20]
Belum lagi segudang kasus korupsi besar sebelumnya, seperti kasus korupsi: BLBI, Century, Hambalang, Sumber Waras, pengadaan Trans Jakarta, Hambalang, E-KTP, Meikarta, Reklamasi Jakarta, Honggo, Jiwasraya, Asabri, Bumiputera, Komisioner KPU, Harun Masiku. Juga kasus korupsi pengadaan benih lobster (benur), bansos Covid 19, dan lain-lain. [21]
Itulah realitasnya, demokrasi yang sok-sok'an katanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejatinya demokrasi semakin terbukti sangat korup dan sangat merusak dan menjadi biang masalah dan biang kerusakan saja.
Demokrasi Itu Sok-Sok'an
Makanya, demokrasi itu yang sejatinya adalah politik wani piro tersebut. Sebetulnya hanya sok-sok'an saja. Sok bela bangsa, sok bela tanah air, sok bela wong cilik, sok paling nasionalis, dan sok paling Pancasilais.
Sok paling toleran, sok paling bhineka, sok paling Indonesia. Dan sok paling NKRI harga mati, serta sok paling Aswaja, dan sok paling banget lainnya dah.
Ujung-ujungnya selalu minta kekuasaan dan rebutan kue kekuasaan, serta bagi-bagi remah-remah kue kekuasaan. Kekuasaan tidak dapat, ujung-ujungnya ngambek, cakar-cakaran, bully-bullyan, saling sandera dan saling hantam serta saling tikam.
Kekuasaan didapat, ujung-ujungnya khianati rakyat dan menipu rakyat. Serta menindas rakyat dan memalak rakyat. Bahkan, ujung-ujungnya korupsi uang negara hingga milyaran bahkan triliyunan rupiah lebih.
Ujung-ujungnya pun jual aset-aset penting negara. Bahkan, jual negara beserta sumberdaya alam dan kedaulatan negara kepada para penjajah kafir kapitalis terlaknat.
Melalui regulasi dan legitimasi dari berbagai prodak hukum dan konstitusi atau perundang-undangan dan peraturan. Yang bercorak sangat liberal, kapitalistik dan sekuler radikal, pro kapitalis asing-aseng penjajah.
Ujung-ujungnya pun minta lagi dua periode kekuasaan dengan halalkan segala cara. Dan membangun hoax, serta habisi lawan-lawan politiknya sampai keakar-akarnya secara sistematis, terstruktur, massif dan brutal. Bahkan pula, nekat mewacanakan tiga periode, meskipun melanggar konstitusi.
Sok timbul tenggelam bersama rakyat, ujung-ujungnya menjilat ludah sendiri yang sudah dibuang ke tanah. Dan berselingkuh penuh mesra dengan penguasa durja, dengan menjadi kutu loncat. Dan menjadi pembantu penguasa durja yang dzhalim dan khianat kepada rakyat.
Agama dan rakyat hanya dibutuhkan hanya pada saat pemilu saja. Setelah pemilu usai, agama dan rakyat kembali dikhianati, ditipu, dinista dan dicampakkan penuh hina. Serta rakyat pun lagi-lagi ditindas, dan diperah hingga kurus kerontang bagaikan sapi perah.
Demokrasi itu sangat jahat dan sangat kejam serta tidak berkeprimanusiaan. Karena, demokrasi itu politik tanpa moral, bahkan sangat amoral. Dan demokrasi itu menindas rakyat, dengan mengatasnamakan rakyat.
Hingga akhirnya lagi-lagi, rakyat pun ditumbalkan. Demi melanggengkan syahwat kekuasaan tirani penguasa durja. Dan demi melanggengkan syahwat penjajahan oligarki para penjajah kafir kapitalis terlaknat, yang menjadi tuan besar sang penguasa durjana.
Omong kosong demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Faktanya, justru demokrasi itu dari pemodal oleh pemodal dan untuk pemodal. Dan dari elit parpol oleh elit parpol dan untuk elit parpol. Serta dari penguasa oleh penguasa dan untuk penguasa belaka.
Dan dalam demokrasi itu pun, tidak ada istilah makan siang gratis. Tidak ada istilah teman sejati, dan juga tidak ada istilah musuh sejati. Justru yang ada dalam demokrasi, hanyalah fulus alias uang atau duit alias cuan dan kepentingan yang sejati nan abadi.
Siapapun Menang Pemilu Demokrasi, Tetap Oligarki Penguasanya
Bahkan, parpol apapun yang menang pemilu demokrasi, dan siapa pun yang menang dalam pilkada, pileg dan pilpres 2024 mendatang. Serta siapapun yang menjadi presiden dan wakil rakyatnya. Tetap, pemenangnya dan tetap penguasa sesungguhnya dalam negara demokrasi adalah oligarki alias cukong atau kapitalis yang dijuluki "the invisible hands".
Makanya, sangat wajar sekali dan sangat logis dalam pernyataan AM Hendropriyono seorang grandmaster intelijen Indonesia dan mantan kepala BIN, yang potongan videonya beredar viral, saat dia diwawancarai seorang jurnalis SCTV. Ketika, Hendropriyono ditanya apakah Capres yang mau maju Pilpres 2024 harus mendapatkan persetujuan Amerika? Hendro memberikan jawaban yang sangat menarik.
Amerika dengan sistem kapitalisme, kekuasaan sejatinya bukan ada pada Presiden atau politisi. Melainkan ada pada kaum pemodal, para taipan, orang-orang kaya, para cukong. Para kapitalis inilah, yang sejatinya berkuasa di Amerika.
Kalau capres di Indonesia dianggap mengganggu Amerika (kepentingan kapitalis), maka capres tersebut akan diganggu. Caranya mudah, cukup sebar duit US$ 1 Miliar, dapat digunakan untuk menggerakkan masyarakat untuk menggangu Capres. Begitu terang Hendropriyono. [22]
Apa yang telah dan sedang terjadi di Amerika Serikat pun, juga realitasnya terbukti pula telah dan sedang terjadi di Indonesia. Di negeri ini sejatinya yang berkuasa bukanlah Presiden atau politisi. Melainkan para cukong, atau yang kondang disebut oligarki alias kapitalis tersebut.
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, yang notabene telah secara resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai capres dari partai Nasdemnya. Bahkan, dia mengeluhkan belum adanya penyokong atau investor politik untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan tersebut. Surya Paloh, menyatakan secara terbuka jika ada yang mau investasi. [23]
Hal ini semakin pula kian membuktikan, kepemimpinan dan kekuasaan nasional Indonesia. Bukan ditentukan oleh sosok capres-cawapres atau parpolnya, serta bukan pula ditentukan oleh suara mayoritas rakyat.
Namun, justru realitasnya para cukong alias kapitalis atau oligarki alias para bandar atau bohirlah yang menentukan dan mengendalikan kepemimpinan dan kekuasaan nasional yang sesungguhnya. Dengan kekuatan kapital atau modal raksasanya dan melalui sistem demokrasi kapitalisme sekulerisme, biang oligarki dan biang penjajahan.
Seperti yang dikatakan juga oleh Fahri Hamzah mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019. Dia mengatakan bahwa penyandang dana atau biasa disebut bohir dalam pemilihan presiden umumnya akan mengambil keputusan final dukungannya menjelang penetapan. Hal tersebut ia sampaikan dalam webminar bertajuk 'Siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024' pada Selasa (15/11/2022).
"Selama saya 15 tahun di dunia politik mengikuti Pemilu, yang menyatukan parpol itu memang bohir atau para pembayar karena kita tidak mengatur secara rigid tentang keuangan Pilpres," ujar Fahri.
Menurut Fahri, pada umumnya bohir baru akan mengambil keputusan jelang penetapan KPU. Sehingga hingga saat ini belum ada bohir yang 100 persen menentukan arah dukungannya. "Bohir akan membuat pilihannya di September 2023. Enggak ada bohir menaruh kartunya sekarang, omong kosong. Ini seperti main catur, dia mau menggerakkan pion di mana," terang Fahri. [24]
Oleh karena itulah, siapa pun yang masuk dalam sistem demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia ini. Maka, niscaya dia akan rusak, korup dan hanya menjadi jongos dan kacung atau pionnya oligarki (kapitalis, bohir, cukong, dan bandar politik) baik lokal, asing maupun aseng.
Benarlah! Sebagaimana dahulu telah ditegaskan sebelumnya oleh Menkopolhukam Mahfud MD, yang di kemudian hari dia justru turut pula membuktikannya sendiri pada dirinya sendiri secara ilmiah dan realistis. Dimana dahulu beliau pernah berkata: "Malaikat masuk sistem Indonesia (demokrasi) pun bisa jadi iblis". [25]
Khatimah
Jadi, masihkah percaya demokrasi yang notabene adalah politik wani piro, politik transaksional, politik dagang sapi, politik tipu-tipu dan korup serta sok-sok'an tersebut ?!
Pikir! wahai orang-orang yang berakal, dan yang beriman, serta yang masih punya hati nurani ?!
Bukankah Allah SWT telah berfirman ?!:
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 50).
Jadi, terbukti pemilu demokrasi bukanlah metode perubahan hakiki, dan bukanlah metode mewujudkan kebangkitan hakiki. Realitasnya pun sudah puluhan lebih kali pemilu digelar, hingga habiskan uang negara puluhan triliyun hingga ratusan trilyunan lebih.
Sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dan Orde Gila saat ini. Toh, nyatanya tidak ada perubahan besar hakiki yang terjadi, dan tidak pula terwujud kebangkitan hakiki di negeri Indonesia ini.
Justru malah sebaliknya, rakyat dan negeri ini semakin terpuruk dan semakin terjajah secara sistemik. Dan semakin dikuasai serta semakin dicengkeram kuat oleh hegemoni penjajahan oligarki kapitalisme global asing dan aseng. Jadi, sejatinya pemilu dan demokrasi bukanlah solusi.
Namun, realitasnya demokrasi hanya menjadi jalan tol dan senjata ampuh oligarki (cukong/kapitalis global asing-aseng) dan proxy warnya, yakni para penguasa boneka, elit-elit politisi, parpol, dan komprador (agen-agen penjajah). Dalam melanggengkan kekuasaan, tirani dan penjajahan oligarki kapitalisme global asing dan aseng belaka tersebut.
Jadi, dalam agama kita yakni Islam. Sesungguhnya yang Islam kehendaki, bukan sekedar orang Islam belaka yang menjadi pemimpin. Namun, justru semestinya Islam yang memimpin dan menjadi qaidah fikriyah (asas berpikir) dan qiyadah fikriyah (kepemimpinan ideologis: sistem kehidupan) satu-satunya dalam kehidupan dan bernegara. Dalam wujud sempurnanya, yaitu Syariah dan Khilafahnya.
Sehingga dengan qaidah fikriyah Islam dan qiyadah fikriyah Islam dalam wujud sempurna Syariah dan Khilafahnya tersebut. Maka, qaidah fikriyah Islam dan qiyadah fikriyah Islam dapat secara real mewujudkan masyarakat yang bangkit secara hakiki, dan akan terwujud pula perubahan besar secara hakiki dan revolusioner di negeri ini.
Jadi, bila tetap keukeuh hanya fokus memilih sosok figur belaka atau ganti rezim doang, dan tidak peduli sama sekali dengan sistemnya atau tidak mau ganti sistemnya juga. Maka, itu ibarat mobil yang sudah bobrok dan rusak, meskipun seshalih apa pun sopirnya yang mengendarainya. Tetap akan membawa petaka dan bencana bagi penumpang mobil bobrok dan rusak tersebut, bila tetap dipaksa dijalankan dan tetap dipaksa melaju kencang.
Sebaliknya sebuah keniscayaan, bila dengan diganti mobil yang baru dengan onderdil baru dan sistem mesin yang baru, sekaligus pula ganti sopir yang baru dan lebih shalih. Maka, niscaya perjalanan panjang para penumpang di dalam mobil baru tersebut yang dikendarai oleh sopir baru yang shalih tersebut. Itu akan membawa kebaikan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kebahagiaan sampai tujuan hakikinya.
Maka solusinya, tidak hanya ganti sopirnya yang shalih belaka, tapi juga mutlak wajibnya ganti mobil lama yang bobrok dan rusak tersebut dengan mobil yang baru dan onderdil baru serta sistem mesin yang baru. Oleh karena itu, jangan melulu hanya menyerukan ganti rezim (presiden/pemimpin/penguasa dan wakil rakyat). Tetapi, justru tidak pernah sama sekali menyerukan ganti sistem. Sungguh itu merupakan paradox yang sangat akut.
Karena, masalahnya bukan hanya di orang/rezim/presiden/pemimpinnya, namun akar masalahnya adalah di sistem itu sendiri. Yaitu, sistem yang kini diterapkan di negeri ini yakni demokrasi kapitalisme sekulerisme yang sangat mahal biayanya. Dan hanya menjadi biang masalah, biang tipu-tipu, biang korupsi, biang kerusakan dan biang penjajahan. Sedangkan, pancasila, suara rakyat dan NKRI harga mati hanya dijadikan jargon politiknya saja.
Jadi, jika solusinya bukan dengan Islam Kaffah beserta Syariah dan Khilafahnya, maka lantas apa ?! Oleh sebab itulah, tiada alternatif lain, kecuali sudah tiba saatnya ganti rezim ganti sistem hanya dengan Islam Kaffah yakni Syariah dan Khilafah, titik tidak pakai koma.
Maka, disinilah penting kiranya, kita umat Islam untuk bersegera hijrah secara hakiki ke dalam sistem Islam kaffah (Syariah dan Khilafah) saja.
Dan disinilah, pentingnya kita umat Islam untuk lepas dari cara berpikir in of the box (dalam kotak/dalam sistem) atau cara berpikir seperti katak dalam tempurung kelapa. Yang menganggap seolah-olah dunia ini sempit seperti katak dalam tempurung kelapa tersebut.
Sehingga mentok seolah-olah tidak ada pilihan lain, kecuali pemilu dan demokrasi dengan pilihan figur-figur politisi calon pemimpin prodak demokrasi yang itu-itu saja. Yang notabene sebetulnya sudah didesign oleh parpol dan oligarki, dan juga seolah-olah tidak ada solusi alternatif pilihan lainnya saja.
Kemudian, bersegeralah hijrah Kaffah ke cara berpikir out of the box atau di luar kotak/di luar sistem, bahwa masih ada banyak pilihan lainnnya di luar kotak/di luar sistem korup dan wani piro demokrasi dan pemilunya yang sangat mahal tersebut. Yaitu diantaranya pilihan yang lebih cerdas, syar'i, halal dan thayyibah yakni hanya pilihan Islam Kaffah: Syariah dan Khilafah saja, bukan selainnya.
Jadi, sudahlah segera tumbangkan demokrasi, ganti rezim ganti sistem ?! Dan sudah cukuplah solusinya hanya Islam Kaffah: Syariah dan Khilafah saja ?! Mau ?!
Allah SWT berfirman:
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
"Sesungguhnya jawaban orang-orang Mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. An-Nuur: 51).
Wallahu musta'an, wallahu a'lam bish shawab. []
#TumbangkanDemokrasi
#TegakkanKhilafah
#AbadKhilafah
#ReturnTheKhilafah
#KhilafahAdalahSolusi
Catatan Kaki:
1. https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/05400011/kemendagri--paslon-bisa-keluarkan-dana-rp-25-30-miliar-saat-pilkada
2. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201014121045-4-194259/mahfud-md-biaya-pilkada-itu-mahal-ada-percukongan
3. https://nasional.tempo.co/read/1308811/bamsoet-pemodal-dan-asing-incar-parpol-jelang-pergantian-ketum
4. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911163316-32-545445/mahfud-md-sebut-92-persen-calon-kepala-daerah-dibiayai-cukong
5. https://m.tribunnews.com/pilkada-2020/2020/10/14/mahfud-md-biaya-pilkada-itu-mahal-ada-sponsonya-ya-cukong
6. https://news.detik.com/berita/d-5169743/kpk-ungkap-kajian-82-calon-pilkada-dibiaya-sponsor-mahfud-singgung-cukong
7. https://news.detik.com/berita/d-4732277/pendapatannya-bikin-takjub-ini-ongkos-modal-untuk-jadi-anggota-dpr/2
8. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4486029/sandiaga-sudah-habiskan-rp-14-t-untuk-dana-kampanye
9. https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia
10. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4485400/fantastis-anggaran-untuk-pemilu-2019-capai-rp-25-t
11. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun
12. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221019112642-32-862529/mahfud-md-pemilu-2024-bakal-banyak-diikuti-pemilih-yang-dibujuk-uang
13. https://m.merdeka.com/politik/rincian-9-parpol-dapat-dana-dari-negara-terbanyak-pdip-rp27-miliar.html?page=3
14. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191104211517-532-445593/pemerintah-guyur-parpol-rp6-t-per-tahun-mulai-2023
15. https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi
16. https://news.detik.com/berita/d-5243038/sejak-2004-hingga-2020-ada-274-anggota-dpr-dprd-jadi-tersangka-kpk
17. https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/22/160000265/daftar-12-menteri-indonesia-yang-terjerat-kasus-korupsi?page=all
18. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020
19. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/hakim-agung-kembali-terjerat-kasus-suap-berapa-aparat-penegak-hukum-yang-terlibat-kasus-korupsi
20. https://news.detik.com/infografis/d-3665720/daftar-parpol-dengan-kader-terbanyak-diciduk-kpk
21. https://www.google.com/amp/s/www.alinea.id/amp/nasional/korupsi-menggurita-kpk-salahkan-sistem-politik-b1ZRN9wpZ; https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/01/17/070300165/selain-jiwasraya-berikut-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia; https://style.tribunnews.com/amp/2020/07/10/7-skandal-korupsi-di-indonesia-dengan-kerugian-terbesar-garong-duit-negara-hingga-rp-137-triliun?page=2; https://m.akurat.co/id-49242-read-ini-daftar-mega-korupsi-yang-belum-mampu-dituntaskan-kpk?page=3; https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/06/02081481/kpk-tetapkan-mensos-juliari-batubara-tersangka-kasus-dugaan-suap-bansos; https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55067343.amp; https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1489274/jadi-buron-internasional-ini-perjalanan-kasus-harun-masiku.
22. https://youtu.be/68AmAX7aTSw
23. https://m.merdeka.com/video/politik/video-surya-paloh-belum-punya-penyokong-dana-nasdem-majukan-capres-anies-2024.html
24. https://nasional.sindonews.com/read/942153/12/cerita-fahri-hamzah-soal-capres-pilihan-bohir-di-pilpres-2024-1668503470
25. https://m.republika.co.id/berita/muasnx/mahfud-md-malaikat-masuk-ke-sistem-indonesia-pun-bisa-jadi-iblis
COMMENTS