Maraknya PHK Menambah Beban Rakyat

Phk masal 2023

Oleh: Nur Rahmawati, S.H. | Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi

PHK adalah ancaman bagi siapapun yang telah sedikit lega memiliki pekerjaan. Sayangnya, harapan untuk terbebas dari PHK akan menjadi mimpi bagi kebanyakan rakyat negeri ini. Menghindari PHK tentu bukan sesuatu yang mudah, terlebih situasi ekonomi dunia mendapat raport merah.

Ketidakadilan Penguasa dalam Memberikan Lapangan Pekerjaan pada Rakyatnya

Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi saat ini terindikasi disebabkan salahsatunya oleh regulasi yang dibuat negeri ini yang akhirnya menambah kemudahan untuk terjadinya PHK. Awal tahun 2023 dikhawatirkan akan terjadi PHK lebih besar lagi bagi para buruh dibanding dari karyawan biasa, begitulah serikat buruh memperkirakannya.

Menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat "Mungkin bisa seratus ribu lebih, ratusan ribu, karena mereka cenderung lebih mudah dilepas dibanding karyawan tetap yang harus diberi pesangon dan lainnya." (CNBCIndonesia.com, 21/1/2023).

Maraknya PHK adalah salah satu buah buruknya situasi ekonomi dunia. Mirisnya, ketidakadilan penguasa dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya menjadikan ketidakberpihakan yang seharusnya lebih mengutamakan rakyat sendiri dari pada pekerja asing. Hal ini, terlihat dari negara yang justru memberikan banyak kesempatan terbuka untuk pekerja asing. Baik karena perjanjian kerja sama yang mengharuskan tenaga kerja dari negara asal, ataupun kemudahan yang diberikan oleh negara dalam memberikan visa bekerja bagi orang asing. Inilah buah sistem ekonomi kapitalisme.

Zalimnya Ekonomi Kapitalis

Keberpihakan kepada pemilik modal dan mengabaikan nasib rakyat kecil adalah ciri dari ekonomi kapitalis. Semua ini dapat ditarik benang merah dari iklim komersialisasi yang dilakukan pihak manapun adalah kapitalisme yaitu adanya asas manfaat yang menjadikan dasar dari semua kebijakan penguasa, terlebih aspek ekonominya yang menjadi jantung dari negeri ini.

Ketidakseganan pemerintah untuk mengapitalisasi apa saja yang dianggap potensial untuk menambah keuntungan, termasuk melakukan PHK besar-besaran. Sederhananya, ideologi kapitalisme menjadikan pengelolaan hajat hidup publik adalah bisnis, dan tentu lagi-lagi keuntungan yang menjadi tujuan utamanya.

Kezaliman ekonomi kapitalis sudah menjadi rahasia umum, bahkan untuk melanggengkannya dibuatlah regulasi yang akan memudahkan aktivitas mengeruk segala keuntungan tanpa pandang bulu termasuk PHK, seperti Omnibus Law/UU Cipta Kerja yang kini benar-benar berdampak buruk bagi buruh. Selain memudahkan PHK juga memberi pesangon rendah. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis memberi peluang sebesar-besarnya bagi pemilik modal untuk mengatur semuanya, sehingga untuk keadilan bagi para pekerjanya tidak begitu diperhatikan.

Ekonomi Islam Solusi Tuntas

Kondisi sebagaimana tersebut di atas tentu tidak akan terjadi jika negara menerapkan sistem Islam dalam politik dan ekonominya. Sistem Islam mengharuskan negara menjamin kesejahteraan rakyat dan tentunya mengurusi urusan rakyat. Berbagai aturan yang dibuat bersumber dari Allah dan Rasul Nya merupakan aturan yang sempurna dalam memahami keberadaan umat manusia terlebih rakyat di suatu negara dengan jaminan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara, sehingga menempatkan pengusaha sebagai rakyat juga, bukan penguasa. Hal ini yang perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa hanya dengan sistem Islam maka tidak lagi ada pembedaan antara rakyat dan pengusaha, mereka memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi yang miskin semakin miskin. Kemudian bagi pemilik modal tidak dibebaskan dalam berkepemilikan harta yang menjadi alasan untuk menguasai yang lain.

Ekonomi Islam merupakan solusi tuntas problematika yang terjadi. Salahsatunya memperhatikan sistem upah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw, dari Abdullah bin Umar ia berkata, 'Rasulullah SAW berdoa: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya' (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).

Catatan pentingnya adalah upah yang diberikan harus cukup memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan dan papan. Dan semua ini hanya dapat dicapai oleh sistem yang mulia yaitu sistem Islam. Wallahu'alam bishawab.